Hukum

Waryono Karno Dituntut 9 Tahun Penjara

Wednesday, 26 Agustus 2015 | View : 475

JAKARTA-SBN.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp 150 juta.

Usai mendengar tuntutan tersebut, Waryono Karno mengaku terkejut dan mengklaim sangkaan KPK telah salah sasaran.

"Saya hanya menyampaikan Innalillahi wa innalillahi rojiun. Astagfirullah, saya kaget juga," kata Waryono Karno usai mendengarkan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Meski demikian, Waryono Karno menyatakan akan berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya dan mempelajari tuntutan yang dibacakan tim JPU KPK. Bersama tim kuasa hukumnya, Waryono Karno menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan dalam persidangan pekan depan.

"Apapun ini saya akan coba pelajari bersama penasihat hukum saya dan dari kami semoga dibukakan pintu hati untuk penetapan ini dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya," ungkap Waryono Karno.

Diberitakan, JPU KPK menuntut Waryono Karno dengan sembilan tahun penjara. Tak hanya itu, JPU menuntut Waryono Karno dengan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 150 juta.

Tim JPU KPK menilai Waryono Karno terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat menjabat Sekjen ESDM.

Diantaranya memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan merugikan keuangan negara hingga Rp 11 miliar, memberikan uang US$ 140.000 atau setara dengan Rp 1,8 miliar kepada Komisi VII DPR RI, dan menerima uang senilai US$ 284.862 dan US$ 50.000 sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Kemudian melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU No.31/99 sebagaimana diubah UU No.20/2001 serta melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No.20/2001.

Sebelumnya, Waryono Karno didakwa dengan tiga dakwaan. Pada dakwaan pertama, Jaksa mendakwanya telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi bersama-sama Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Kementerian ESDM Tri Utami hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 11 miliar.

Waryono Karno didakwa memperkaya 27 orang lain baik yang berada di lingkungan Kementerian ESDM maupun yang berada di luar kementerian termasuk di lembaga kepresidenan, seperti, Stafsus Presiden keenam SBY, Daniel Sparingga yang menerima uang mencapai Rp 185 juta.

Dalam dakwaan kedua, Waryono Karno selaku sekjen pada Kementerian ESDM tersebut dituduh telah memberikan suap sebesar US$ 140.000 atau setara dengan Rp 1,8 miliar kepada Sutan Bhatoegana selaku ketua Komisi VII DPR RI terkait pembahasan APBNP di Kementerian ESDM.

Sementara dalam dakwaan ketiga, Waryono Karno didakwa telah menerima gratifikasi dari Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar US$ 284.862 dan US$ 50.000. Pemberian tersebut terkait dengan pembahasan RAPBN-P tahun 2013 yang dibahas dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM.

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.903.076 Since: 05.03.13 | 0.1362 sec