Hukum

KPK Tetapkan Pimpinan DPRD Musi Banyuasin Tersangka

Friday, 21 Agustus 2015 | View : 545

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kasus penyuapan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran (TA) 2015. Keempatnya adalah Raimon Iskandar, Darwin AH, Islan Hanura, dan Aidil Fitri.

“Semuanya adalah anggota DPRD Musi Banyuasin," beber pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Prabowo di plaza Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Raimon Iskandar adalah Ketua DPRD Musi Banyuasin dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), sedangkan tiga orang lain adalah para Wakil Ketua DPRD yaitu Darwin AH yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Islan Hanura berasal dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) sedangkan Aidil Fitri berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda).

"Keempat tersangka diduga melakukan perbuatan sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHPidana," tambah Johan Budi SP.

Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara 4-20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan Rp 1 miliar.

"Penetapan ini adalah perkembangan dari perkara yang sebelumnya," ungkap mantan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan enam orang tersangka dalam perkara ini mereka adalah dua orang penerima suap yaitu Bambang Karyanto selaku Ketua Komisi III DPRD Musi Banyuasin dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Adam Munandar yaitu rekan Bambang di Komisi III dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Komisi III diketahui mengurus bidang infrastruktur.

Sedangkan pemberi suap adalah Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya Lucianty, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Faisyar.

Keempatnya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kasus ini berasal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Juni 2015 di kediaman Bambang Karyanto di Jalan Sanjaya kelurahan Alang-alang Kotamadya Palembang. Dalam OTT tersebut, petugas KPK mengamankan alat bukti berupa uang berjumlah Rp 2,56 miliar yang diduga diberikan oleh Syamsudin Fei kepada anggota DPRD Musi Banyuasin.

Pemberian uang itu bukanlah yang pertama karena pada Januari 2015 juga sudah diberikan uang sekitar Rp 2-3 miliar untuk anggota DPRD masih terkait RAPBD Perubahan 2015 dari total komitmen yang diduga sekitar Rp 17 miliar. Penerimaan bagi 33 anggota DPRD Musi Banyuasin adalah masing-masing sebesar Rp 50 juta sedangkan 8 orang Ketua Fraksi mendapatkan sebesar Rp 75 juta, dan empat pimpinan DPRD Musi Banyuasin masing-masing sejumlah Rp 100 juta.

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.880.639 Since: 05.03.13 | 0.133 sec