Hukum

Sutan Bhatoegana Divonis 10 Tahun Penjara

Wednesday, 19 Agustus 2015 | View : 3755

JAKARTA-SBN.

Politikus Partai Demokrat (PD), Drs. Ir. Sutan Bhatoegana H. Siregar, M.M. atau lebih dikenal Sutan Bhatoegana divonis 10 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 1 tahun. Dirinya dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa suap pembahasan APBN-P 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar US$ 140,000 atau setara dengan Rp 1,8 miliar dari Waryono Karno selaku Sekjen pada kementerian tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sutan Bhatoegana berupa pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 1 tahun," kata Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Artha Theresia Silalahi sewaktu membacakan putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Tapi Majelis Hakim secara bulat menyatakan Sutan Bhatoegana terbukti bersalah menerima uang sebesar US$ 140,000 dari Waryono Karno, uang sebesar US$ 200,000 dari Rudi Rubiandini dan menerima satu unit tanah dan bangunan seluas 1.194,38 m2 yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari Komisaris PT. SAM Mitra Mandiri, Saleh Abdul Malik.

Dalam putusannya, Majelis Hakim memaparkan Sutan Bhatoegana menerima uang sebesar US$ 140,000 dari Waryono Karno saat menjabat Sekjen Kementerian ESDM sebagaimana dakwaan pertama.

Uang ini diberikan untuk memuluskan sejumlah pembahasan program kerja terkait APBN-P Tahun Anggaran (TA) 2013 pada Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI periode 2009-2014.

Uang sebesar US$ 140,000 dalam paper bag sampai ke tangan Sutan Bhatoegana melalui tenaga ahlinya bernama Muhammad Iqbal pada 28 Mei 2013. Muhammad Iqbal sebelumnya mendapat titipan paket uang dari staf ahli Sutan Bhatoegana Iryanto Muchyi yang mengambilnya dari Kabiro Keuangan ESDM saat itu Didi Dwi Sutrisno Hadi.

"Terbukti bahwa penyerahan uang dari Waryono Karno tidak secara langsung kepada terdakwa. Akan tetapi fakta-fakta hukum telah membuktikan bahwa terjadi peralihan penguasaan uang dari pihak pemberi dalam hal ini Waryono Karno yang sumber uangnya berasal dari Rudi Rubiandini kepada pihak penerima melalui saksi Iryanto Muchyi, M. Iqbal serta Casmadi untuk diserahkan kepada terdakwa," beber Hakim Anggota Saiful Arif.

Kedua, Sutan Bhatoegana terbukti menerima uang sebesar US$ 200,000 dari Kepala SKK Migas saat dijabat Rudi Rubiandini. Uang ini menurut Jaksa pada KPK ditujukan sebagai THR anggota Komisi VII DPR RI periode 2009-2014.

Sutan Bhatoegana terbukti bersalah melakukan pidana korupsi sebagaimana  Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sutan Bhatoegana, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Politisi yang terkenal vokal mendukung pemerintahan Presiden SBY itu juga dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 UU Tipikor karena menerima suap dari Rudi Rubiandini selaku Kepala SKK Migas sebesar US$ 200,000 setara Rp 2,6 miliar untuk THR Komisi VII DPR RI sebagaimana dakwaan kedua.

Selain itu Sutan Bhatoegana terbukti menerima bangunan dan tanah seluas 1.194,38 m2 yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari Komisaris PT. SAM Mitra Mandiri, Saleh Abdul Malik. Sutan Bhatoegana juga dinyatakan terbukti menerima satu lahan tanah dan bangunan di Kota Medan dari Komisaris PT. SAM Mitra Mandiri, Saleh Abdul Malik.

Sedangkan dakwaan lebih subsider berupa penerimaan Rp 50 juta dari Jero Wacik selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Serta penerimaan satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp 925 juta dari pengusaha Yan Achmad Suep dinyatakan tidak terbukti. Namun Majelis Hakim menyatakan Sutan Bhatoegana tidak terbukti menerima mobil Toyota Alphard dan uang Rp 50 juta dari Jero Wacik sebagaimana dakwaan Jaksa KPK.

Tapi Sutan Bhatoegana dinyatakan tidak terbukti menerima duit Rp 50 juta dari Jero Wacik dan mobil Toyota Alphard dari Yan Achmad Suep sebagaimana dakwaan kedua.

"Bahwa Didi Sutrisno Hadi menyatakan melakukan penyerahan uang Rp 50 juta kepada Waryono Karno dan selanjutnya dari Waryono Karno diserahkan kepada terdakwa. Tetapi saksi Waryono Karno dan terdakwa membantahnya tidak pernah melakukannya sedangkan saksi Jero Wacik tidak pernah diperiksa di persidangan. Saksi Sri Utami dan saksi Dwi Hardono juga tidak melihat peristiwa itu. Bahwa di persidangan tidak ada barang bukti berkaitan dengan dakwaan penerimaan uang Rp 50 juta dan tidak ada bukti petunjuk," kata Hakim Anggota Saiful Arif membacakan fakta hukum dalam putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Hakim Anggota Saiful Arif membeberkan dakwaan Jaksa pada KPK soal uang Rp 50 juta dari Jero Wacik Menteri ESDM yang berawal dari permintaan Waryono Karno kepada Didi Dwi Sutrisno Hadi untuk menyiapkan uang tersebut guna diserahkan ke Sutan Bhatoegana.

Tapi Didi Dwi Sutrisno Hadi tidak mempunyai uang yang diminta dan menyuruh Sri Utami agar menyiapkan uang sejumlah Rp 50 juta yang akan diserahkan kepada Sutan Bhatoegana.

"Bahwa Sri Utami meminta kepada Dwi Hardono untuk menyiapkan uang Rp 50 juta lalu Dwi Hardono mengambil uang dari filling cabinet dari ruang kerjanya yang merupakan uang hasil pengumpulan dari pihak ketiga atas kegiatan pengadaan alokasi Tahun Anggaran (TA) 2013. Bahwa saat itu juga Dwi Hardono memberikan uang sejumlah Rp 50 juta yang sudah dimasukan ke dalam amplop warna coklat kepada Sri Utami dan diserahkan kepada Didi Dwi Sutrisno Hadi," papar Hakim yang menegaskan tidak ada barang bukti terkait penerimaan uang ini.

Selain soal uang Rp 50 juta, Sutan Bhatoegana juga tidak terbukti menerima Toyota Alphard dari Direktur PT. Dara Trasindo Eltra (DTE) Yan Achmad Suep. Sebab Sutan Bhatoegana sudah melunasi pembelian mobil yang mulanya dibayarkan Yan Achmad Suep.

"Bahwa awalnya 2 mobil terdakwa yang akan dijual untuk pembayaran Alphard baru di PT. Duta Motors dengan dibantu Yan Achmad Suep tidak jadi dijual dan mobil Alphard baru yang telah dibayarkan Yan Achmad Suep digantikan oleh terdakwa dengan uang sebesar 900 juta lebih sesuai keterangan Yan Achmad Suep, Ganie dan keterangan terdakwa serta surat pernyataan Yan Achmad Suep meskipun surat pernyataan tersebut dibuat tahun 2015 atas permintaan terdakwa dan penasihat hukumnya," ungkap Hakim Saiful Arif.

"Berkaitan dengan penerimaan 1 unit Toyota Alphard dari Yan Achmad Suep karena telah dibayar terdakwa adalah suatu jual beli dan bukan merupakan hadiah atau pun perbuatan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan dakwaan terdakwa menerima uang Rp 50 juta dari Jero Wacik selaku Menteri ESDM , melalui Waryono Karno harus dinyatakan tidak terbukti secara hukum karena tidak didukung bukti," tambah Hakim Ugo.

Dengan demikian alat bukti mobil Toyota Alphard dikembalikan kepada Sutan Bhatoegana.

Majelis menilai, perbuatan Sutan Bhatoegana bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi dan bertentangan dengan slogan terdakwa untuk memberantas korupsi. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan Sutan Bhatoegana bertentangan dengan program pemerintah yang gencarnya memberantas korupsi. "Dan bertentangan dengan slogan antikorupsi yang selalu didengung-dengungkan oleh terdakwa," kata Hakim Anggota Ugo.

Selain itu Sutan Bhatoegana dinilai tidak mengakui perbuatannya dan berbelit memberikan keterangan dalam persidangan. Terdakwa juga tidak mengakui perbuatan dan berbelit di persidangan, dan sikap terdakwa di persidangan tidak mencerminkan anggota DPR RI. "Sikap Terdakwa dalam persidangan tidak mencerminkan mantan anggota DPR yang terhormat," imbuh Hakim Ugo.

Sedangkan hal-hal yang meringankan, Sutan Bhatoegana merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggungan.

"Untuk yang meringankan, terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih memiliki tanggungan anak," kata Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Artha Theresia Silalahi.

Vonis yang dijatuhkan kepada Sutan Bhatoegana lebih rendah setahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut pidana penjara 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Seusai mendengar vonis tersebut, Sutan Bhatoegana yang dalam sidang tidak diberi kesempatan menanggapi menyatakan, bakal mengajukan banding. Atas putusan ini, Sutan Bhatoegana menyatakan akan mengajukan banding atas putusan yang diketok Majelis Hakim pimpinan Artha Theresia Silalahi. Mantan Ketua Komisi VII DPR RI tersebut, Sutan Bhatoegana tidak terima dihukum 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 1 tahun kurungan. Menurutnya putusan tersebut tidak adil karena Hakim memihak pada penuntut umum.

"...Apa sandiwara atau sinetron lebih bagus nggak usah dilanjutkan. Tapi kan dikasih angin segar kita waktu itu, dan praperadilan akan dipertimbangkan tapi satu pun tidak ada yang diungkapkan, kemudian saksi ahli tidak ada, pledoi sama sekali nggak dianggap," kata Sutan Bhatoegana memberi tanggapan usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (19/8/2015).

Sutan Bhatoegana juga menyebut putusan hanya mengkopi surat dakwaan dan surat tuntutan yang disusun Jaksa pada KPK.

"Semua (putusan) yang saya dengar 70 persen sama dengan tuntutan. Dan saya hampir 70 persen saya dengar saya simak copy paste daripada tuntutan dakwaan. Hampir nggak ada apa-apanya. Ya terus terang saja harus kita lawan. Kita harus banding," tegas Sutan Bhatoegana usai persidangan. (det/sp/jos)

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.663.319 Since: 05.03.13 | 0.1782 sec