Hukum

Sidang Perdana Praperadilan OC Kaligis Digelar Hari Ini

Tuesday, 18 Agustus 2015 | View : 382

JAKARTA-SBN.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan pengacara Otto Cornelis Kaligis, Selasa (18/8/2015). Sidang ini sempat ditunda karena ketidakhadiran lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang sebelumnya, Senin (10/8/2015) lalu.

Menurut informasi, sidang dijadwalkan pukul 09.00 WIB. Pada sidang hari ini, kuasa hukum OC Kaligis akan membacakan berkas gugatan. Pekan lalu, Hakim tunggal Suprapto telah menyampaikan alasan ketidakhadiran KPK.

Melalui keterangan tertulis yang diterima PN Jaksel pada 7 Agustus 2015, KPK meminta agar sidang ditunda selama dua pekan. KPK beralasan ingin menyiapkan bukti tertulis, saksi dan berkoordinasi dengan sejumlah ahli guna menghadapi sidang ini. Namun, kuasa hukum OC Kaligis, Humphrey Djemat keberatan. Ia meminta, agar sidang ditunda satu hari. Atas permintaan itu, Suprapto kemudian mengambil jalan tengah dengan menunda sidang selama satu pekan.

Jika kembali tak hadir, hakim menegaskan, persidangan akan tetap digelar tanpa kehadiran KPK.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana atas gugatan praperadilan yang diajukan pengacara senior Otto Cornelis Kaligis, Senin (10/8/2015). OC Kaligis menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suapa hakim PTUN Medan.

"Iya, hari ini sidang perdana. Rencananya pagi pukul 9.00 WIB atau 10.00 WIB. Tapi karena pagi ini kami rapat dulu, kemungkinan sidang baru akan digelas pukul 11.00 WIB," kata Humas PN Jakarta Selatan, Made Sutisna, saat dihubungi wartawan.

Sidang yang rencananya akan digelar di ruang sidang utama PN Jaksel itu mengagendakan pembacaan permohonan gugatan oleh pengacara Kaligis. Ada pun, hakim yang akan memimpin sidang ini adalah Suprapto.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan tersangka korupsi, Otto Cornelis Kaligis. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi selaku pihak tergugat tidak memenuhi panggilan sidang, Senin (10/8/2015).

"Ini sudah diteriaki, dipanggil, tapi pihak termohon tetap tidak hadir, ya," kata hakim tunggal Suprapto di PN Jakarta Selatan.

Hakim mengatakan, KPK telah melayangkan surat pada 7 Agustus 2015 agar PN Jaksel menunda jalannya sidang perdana hingga dua pekan ke depan. KPK beralasan ingin menyiapkan bukti tertulis, saksi dan berkoordinasi dengan sejumlah ahli guna menghadapi sidang ini.

Kuasa hukum OC Kaligis, Humphrey Djemat keberatan dengan permintaan KPK tersebut. Pasalnya, KPK telah menerima panggilan sidang dari PN Jakarta Selatan sejak 31 Juli 2015. KPK dianggap memiliki waktu yang cukup untuk menghadapi sidang.

"Apa yang dilakukan KPK ini untuk waktu dua minggu tidak wajar. Oleh karena itu, kami tidak minta dua minggu, tidak satu minggu, tapi cukup satu hari saja ditunda," kata Humphrey Djemat.

Setelah mendengarkan keberatan dari tim kuasa hukum OC Kaligis, hakim tunggal Suprapto memutuskan untuk menunda jalannya sidang hingga pekan depan. Jika kembali tidak hadir dalam persidangan, pengadilan akan tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran KPK.

"Sidang akan dilanjutkan kembali pada 18 Agustus 2015," tandas Hakim tunggal Suprapto.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan suap hakim PTUN Medan, Otto Cornelis Kaligis. Menurut jadwal, sidang perdana gugatan tersebut akan dilangsungkan pada 10 Agustus, pekan depan.

"Sidang perdananya 10 Agustus 2015," kata Humas PN Jakarta Selatan, Made Sutrisna, Kamis (30/7/2015).

Selain itu, PN Jakarta Selatan juga telah menentukan hakim tunggal yang akan memimpin sidang tersebut.

"Hakimnya Pak Suprapto," ujar Made Sutisna.

Tim pengacara Otto Cornelis Kaligis menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja menggunakan skenario agar praperadilan yang diajukan pihaknya gugur. Penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara OC Kaligis ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami merasa bahwa kami telah dibohongi penyidik maupun penuntut karena sekarang berkas perkara Pak Kaligis sudah ke pengadilan. Apa yang disepakati bahwa hari Jumat ini penyidik baru observasi, itu ternyata langkah tipu-tipu," ujar Johnson Panjaitan, salah satu pengacara OC Kaligis di Kantor Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015).

Johnson Panjaitan mengatakan, indikasi mengenai skenario yang dilakukan KPK sangat jelas terlihat. Sebelumnya, KPK mengirimkan surat kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta penundaan sidang praperadilan.

KPK beralasan bahwa penyidik membutuhkan waktu untuk mempersiapkan hal administrasi dan persiapan untuk menghadirkan saksi-saksi.

Namun, dalam jeda waktu tersebut, penyidik ternyata menyelesaikan penyidikan dan menyerahkan berkas OC Kaligis untuk disidangkan dalam sidang pokok perkara.

"Kenapa KPK yang selalu bilang untuk mengedepankan kejujuran, tetapi tidak bilang yang sebenarnya kepada hakim? Kenapa minta dua minggu, tetapi ternyata buru-buru mengirimkan berkas?" kata Johnson Panjaitan.

Praperadilan yang diajukan OC Kaligis dijadwalkan digelar pada Selasa (18/8/2015). Sedangkan sidang perdana terhadap OC Kaligis di Pengadilan Tipikor dijadwalkan pada Kamis (20/8/2015).

Sesuai Pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan akan dinyatakan gugur apabila berkas perkara pemohon telah diperiksa di sidang pokok perkara.

Sebelumnya, KPK menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada hakim PTUN Medan. Dalam kasus ini, KPK telah terlebih dulu menjerat M Yagari Bhastara alias Gerry, anak buah OC Kaligis, sebagai tersangka. Gerry merupakan pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menggugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Gugatan itu berkaitan dengan surat perintah penyelidikan Kejati Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang, berkaitan dengan dugaan korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut.

Gerry merupakan pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menggugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Gugatan itu berkaitan dengan surat perintah penyelidikan Kejati Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang, berkaitan dengan dugaan korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut.

Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan, agar gugatannya menang. KPK menduga, OC Kaligis terlibat dalam penyuapan ini. Gerry beserta tiga hakim dan satu panitera tersebut telah ditahan.

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.231 Since: 05.03.13 | 0.18 sec