Hukum

Wakil Gubernur Sumatera Utara Datang Ke Kejagung

Wednesday, 05 Agustus 2015 | View : 493

JAKARTA-SBN.

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung akan memeriksa Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Ir. H. Tengku Erry Nuradi, S.E., M.Si., Rabu (5/8/2015).

Mantan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) ini, Tengku Erry Nuradi digarap sebagai saksi dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) Tahun Anggaran (TA) 2012-2013 yang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Yang sudah disampaikan informasinya ke Puspenkum (akan diperiksa) itu WaGub Sumut," kata Kepala Puspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana, Selasa (4/8/2015).

Selain WaGub, Kejagung juga akan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Selain WaGub, Tony Tribagus Spontana menambahkan, Kejagung juga akan memeriksa sejumlah saksi lainnya.

"Tentu ada saksi lainnya," beber Tony Tribagus Spontana, Selasa (4/8/2015).

Tony Tribagus Spontana menjelaskan, untuk kasus Bansos Sumut ini tetap ditangani Kejaksaan. Sementara KPK hanya mengusut dugaan suap terhadap Hakim PTUN terkait gugatan Pemprov Sumut.

Meskipun dalam pengusutan bansos yang ditangani Kejagung juga akan menyentuh Gubernur, Sekda, pejabat terkait di Sumut,  kasus ini tetap ditangani Kejagung.

"Kasus yang ditangani Kejagung dan KPK ini berbeda. Sama sekali berbeda. Kejaksaan menangani dugaan korupsi bansos di Pemprov Sumut, sedangkan  KPK menangani kasus suapnya," kata Tony Tribagus Spontana.

Kejagung dan KPK tetap berkoordinasi menangani masing-masing kasus ini. Terutama mengatur jadwal pemeriksaan supaya tidak bentrok. Menurut dia, kemungkinan saksi dan tersangka yang ada KPK juga akan dimintai keterangan di Kejagung.

Atau sebaliknya, saksi di Kejagung dan tersangka jika sudah ditetapkan nanti dimintai keterangan oleh KPK. Namun, lanjut dia, sudah ada aturan main masing-masing lembaga untuk menghindari tumpang tindih penanganan kasus.

Menyoal permintaan Gatot Pujo Nugroho supaya kasus bansos ditangani KPK, Tony Tribagus Spontana menjawab santai. Menurut dia, boleh-boleh saja Gatot Pujo Nugroho menyampaikan permintaan ini. Namun, sampai sekarang Kejagung belum mempertimbangkan permintaan itu.

"Karena, yang menentukan siapa yang menyidik itu bukan dia (Gatot), bukan tersangka," tegas Tony Tribagus Spontana. Dia menegaskan, tersangka itu tidak punya hak untuk minta disidik oleh instansi tertentu. "Jadi kami abaikan saja itu," katanya.

Menyoal ada dugaan permainan jaksa dalam mengusut kasus ini, Tony Tribagus Spontana mempersilakan saja. Menurut dia, ini merupakan salah satu alasan yang dicari-cari agar kasus ini tak ditangani Kejagung. Karenanya, dia menegaskan, apabila disebut ada permainan atau jaksa yang bertindak menyimpang laporkan saja. "Maka kami ringkus," tegasnya.

Kejagung, sambung Tony Tribagus Spontana, zero tolerance untuk pelanggaran Jaksa dan pegawai Kejaksaan.

Kejaksaan Agung menunggu Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumut 2012-2013 yang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.

Hingga pukul 9.20 WIB, belum dipastikan apakah Tengku Erry Nuradi akan hadir atau tidak memenuhi panggilan anak buah Jaksa Agung M. Prasetyo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana dikonfirmasi mengatakan, belum mendapat laporan apakah Tengku Erry Nuradi sudah datang atau belum. 

"Saya belum dapat laporan. Saya masih di luar kantor," kata Tony Tribagus Spontana menjawab awak media, Rabu (5/8/2015) pagi.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2011-2013.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Widyopramono mengatakan, sudah seharusnya sebagai warga negara Tengku Erry Nuradi memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.

"Ini juga untuk mengungkap sejauhmana kaitan seseorang ditetapkan tersangka oleh instansi lain," kata Widyopramono di Kejagung, Rabu (5/8/2015).

Diduga kuat yang dimaksudkan Widyopramono adalah Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang kini sudah menyandang status tersangka suap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jampidsus juga menyidik perkara itu (bansos), tidak masalah. Semua prosedural dan wajar," kata Widyopramono.

Menurut dia, pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali kebenaran materil dan fakta yang mendukung alat bukti yang telah dikantongi penyidik.

"Yang jelas penyidik berusaha maksimal untuk mencari duduk perkara yang sebenarnya," kata mantan Kajati Jawa Tengah ini.

Dugaan pelanggaran hukum termasuk apakah bansos itu diduga fiktif akan terus di dalami. "Semua kami sisir," tegasnya.

Dia mengakui, dalam kasus ini belum ada tersangka yang dijerat. Kejagung, kata Widyopramono, tetap berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Karenanya, semua yang diduga terlibat dalam kasus ini akan diperiksa. Termasuk Gubernur Gatot Pujo Nugroho. "Nantilah, tapi so pasti akan dipanggil," tegas Widyopramono.

Pihaknya pun nanti akan berkoordinasi dengan KPK. "Itu semua masalah teknis ya," tukas Widyopramono.

Kasus bansos ini awalnya ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut. Namun, dalam perjalanannya Pemprov Sumut menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan.

Kemudian, lemabaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik suap menyuap penanganan gugatan kasus ini di PTUN.

Penyuapan itu diduga terkait kasus sengketa antara mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis (pemohon), dan Kejaksaan Tinggi Sumut (termohon).

Dalam putusannya pada Selasa, Majelis Hakim PTUN yang dipimpin Tripeni Irianto Putro dengan anggota Amir Fauzi dan Dermawan Ginting menyatakan, ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan Kejaksaan Tinggi Sumut pada 31 Maret 2015 soal permintaan keterangan terhadap Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis.

Alhasil, KPK meringkus M. Yagari Bhastara alias Gerry, pengacara pada Kantor Hukum OC Kaligis dan Partner. Gerry diduga menyuap tiga Hakim PTUN Medan, yaitu Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Hakim Amir Fauzi, dan Hakim Dermawan Ginting, serta seorang panitera sekretaris PTUN Medan, Syamsir Yusfan.

Sebelum terjadi penyerahan uang suap, tim KPK sudah siap di dalam gedung PTUN Medan sejak Kamis pagi. Mereka melihat Gerry masuk ke ruangan Tripeni Irianto Putro.

Setelah Gerry keluar dari ruangan Ketua PTUN Medan itulah, tim KPK langsung mengamankan mereka. Tim KPK kemudian masuk ke ruangan Tripeni Irianto Putro dan mendapati uang ribuan dollar Amerika Serikat (AS) yang baru saja diserahkan Gerry.

Setelah menangkap Tripeni Irianto Putro, KPK mencari Amir Fauzi dan Dermawan Ginting. Keduanya ditangkap karena diduga ikut menerima uang pemberian Gerry. Tak berapa lama, KPK juga mengamankan Syamsir Yusfan.

Penyerahan uang yang diduga suap itu ditengarai sudah merupakan aksi ketiga. Diduga, pengacara yang menyuap Hakim PTUN Medan ini berkomitmen memberikan uang suap hingga uS$ 30.000.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain Gerry, tersangka lain, yakni Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Hakim Amir Fauzi, Hakim Dermawan Ginting, dan panitera sekretaris PTUN Medan, Syamsir Yusfan.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain Gerry, tersangka lain, yakni Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Hakim Amir Fauzi, Hakim Dermawan Ginting, dan panitera sekretaris PTUN Medan, Syamsir Yusfan. - See more at: http://www.globalindo.co/2015/07/12/ott-hakim-ptun-medan-kpk-usut-donatur-suap/#sthash.yIbKu2SI.dpuf

Belakangan, lembaga antirasuah, KPK menetapkan pengacara kondang OC Kaligis sebagai tersangka. KPK dan Kejagung tengah berkoordinasi untuk penanganan kasus ini selanjutnya. Teranyar, KPK menjerat lagi Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanty sebagai tersangka kasus ini.

Kasus bansos Sumut ini tetap ditangani Kejaksaan. Sementara KPK hanya mengusut dugaan suap terhadap Hakim PTUN.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi akhirnya datang memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung, Rabu (5/8/2015). 

Mantan politikus Partai Golongan Karya (Golkar) yang loncat ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu harus berhadapan dengan penyidik untuk digarap sebagai saksi dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) Tahun Anggaran (TA) 2011-2013.

Tengku Erry Nuradi tiba di Kejagung didampingi tiga stafnya sekitar pukul 10.00 WIB.

Mengenakan kemeja biru gelap, pembawaan Tengku Erry Nuradi pun tampak dingin. Dia enggan berkomentar saat ditanya wartawan yang sudah menanti kehadirannya. "Nanti saja ya," katanya singkat.

Tengku Erry Nuradi pun langsung masuk ke gedung bundar pidana khusus Kejagung untuk bersiap-siap diberondong pertanyaan oleh anak buah Jampidsus Kejagung Widyo Pramono.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menegaskan, masih ada sekitar Rp 50 miliar lagi dana bantuan sosial Pemprov Sumut tahun 2011-2013 yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga penerima.

"Masih ada Rp 50 miliar lagi yang belum membuat pertanggungjawaban," kata Tengku Erry Nuradi di sela-sela menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Rabu (5/8/2015).

Namun, Tengku Erry Nuradi mengaku tidak tahu apa alasan lembaga penerima tersebut belum bisa membuat laporan pertanggungjawaban tersebut.

"Itulah yang mesti kami tanyakan kepada lembaga tersebut apa masalahnya? Apa mungkin mereka tidak lakukan kegiatan yang mereka usulkan sendiri?" kata dia.

Apakah lembaga penerima itu fiktif? Tengku Erry Nuradi menjawab diplomatis. "Itu yang perlu ditelusuri," tegas politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini.

Lebih lanjut saat ditanya apakah pernah mengingatkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho soal bansos ini, Tengku Erry Nuradi tak menampiknya.

"Secara umum  tugas WaGub memberikan masukan. Kami sudah sampaikan itu tapi kebijakan tetap di tangan pimpinan," kata Tengku Erry Nuradi lagi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana menyatakan pemeriksaan untuk Tengku Erry Nuradi kali ini berkaitan dengan perkara dugaan korupsi bansos dan tidak berkaitan dengan suap yang menjerat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kapasitas dari yang bersangkutan sebagai saksi," tegas Tony Tribagus Spontana.

Kejagung sudah menerbitkan surat perintah penyidikan sejak 23 Juli 2015 terkait kasus ini. Namun, sampai sejauh ini belum ada satu pun yang dijadikan tersangka. (jpnn/jos)

See Also

KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.871.497 Since: 05.03.13 | 0.132 sec