Hukum

Pelaku Penyalahgunaan Dana KJP Dapat Dipidanakan

Tuesday, 04 Agustus 2015 | View : 1298

JAKARTA-SBN.

Meski aturan penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah diperketat, tetap ada saja oknum siswa yang menggunakan dana KJP tidak semestinya. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menemukan adanya dana KJP yang digunakan untuk keperluan non pendidikan, salah satunya untuk karaoke. Kejadian ini dibuktikan dengan adanya transaksi non tunai yang tercatat di Bank DKI.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budhiman membenarkan adanya temuan penyalahgunaan dana KJP. Dana tersebut tidak digunakan untuk membeli keperluan sekolah, melainkan untuk keperluan non pendidikan yaitu karaoke.

Bank DKI selaku pemilik sistem, menemukan penyalahgunaan dana KJP yang tidak dipergunakan sesuai peruntukkannya. Misalnya, dana tersebut justru digunakan untuk berbelanja di berbagai toko emas, toko barang elektronik, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), hingga ke tempat karaoke.

"Kami mendapatkan informasi dari Bank DKI, bahwa terjadi penyalahgunaan KJP.  Yaitu, dananya digunakan untuk belanja non pendidikan," beber Arie Budhiman, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).

Berdasarkan data Bank DKI, pihaknya dapat melihat jumlah transaksi, nilai rupiah dan untuk membeli apa dana KJP itu digunakan. Terlihat transaksi terjadi di beberapa toko yang tidak menjual keperluan pendidikan. Seperti karaoke, toko mas, restoran, SPBU, dan toko elektronik. Nilai yang digunakan juga sangat fantastis, mencapai Rp 700.000.

Dengan adanya bukti tersebut, Arie Budhiman menegaskan kebijakan pembatasan penarikan tunai akan diperkuat. Dia tidak ingin kasus penyalahgunaan KJP terus menerus berulang.

"Adanya temuan ini, maka kami akan kembali memperkuat kebijakan untuk membatasi penarikan tunai terus dilakukan. Kami akan terus sosialisasi," ujar Arie Budhiman.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budhiman mengatakan, pihaknya akan meneliti dan melihat terlebih dahulu kasus temuan penyalahgunaan ini seperti apa, dengan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. "Yang pasti nontunai sudah efektif. Buktinya, kita tahu ada penyalahgunaan. Kalau tidak, pasti repot lagi memantau 498.000 penerima KJP," urai Arie Budhiman.

Arie Budhiman menambahkan, pada intinya, dengan sanksi yang keras dan publikasi yang gencar, kejadian semacam ini akan membuat para pengguna KJP yang tidak bertanggungjawab, merasa jera. Kuncinya supaya hal tersebut tidak terulang kembali adalah dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus.

"Ini kan perubahan sistem. Kalau masih ada kelakuan yang ingin mengambil semua uang, (tindakan) itu yang kita perbaiki. Misinya harus sampai untuk membantu anak-anak kurang mampu, harus dijaga, supaya tepat sasaran tepat guna, tidak terjadi duplikasi dan penyimpangan ini yang kita jaga," jelasnya.

Arie Budhiman mengatakan, pengawasan penggunaan KJP kepada setiap siswa, tidak dapat dilakukan oleh sekolah maupun guru. Justru, pengawasan yang paling efektif, adalah dengan pengawasan nontunai, karena transaksi sekecil apapun bisa terekam datanya.

Karenanya, Arie Budhiman menjelaskan, pihaknya tidak berencana membatasi lokasi transaksi KJP. Sebab, penyalahguna KJP dinilai hanya segelintir atau hanya beberapa persen. "Kalau yang benar, itu tidak mungkin. Mereka justru akan terbantu. Jadi dikembalikan ke perilaku pengguna. Memang ada juga orang yang tidak baik, ada juga yang mau coba-coba dan interest yang lain," tandas Arie Budhiman

Direktur Utama PT. Bank DKI, Kresno Sediarsi mengatakan telah menjalankan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. untuk membatasi penggunaan dana KJP.

Tetapi kebijakan memperbolehkan KJP digunakan di semua toko yang memiliki Electronic Data Capture (EDC), maka pembatasan menjadi sulit dilakukan.

"Kalau untuk non tunai sudah dilakukan pembatasan, hanya bisa diambil Rp 50.000 perminggu sesuai dengan jenjang pendidikan. Tapi untuk non tunai tidak bisa kendalikan ketika berbelanja dan karaoke," terang Kresno Sediarsi.

Adanya temuan penyalahgunaan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk kegunaan karaoke, membeli bensin dan keperluan non pendidikan, membuat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta geram. Tak mau kejadian ini terulang lagi, kedua pimpinan DKI Jakarta ini akan mempidanakan orangtua siswa penerima KJP dan mencabut kartu tersebut kalau dana KJP digunakan untuk keperluan non pendidikan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.Si. mengatakan penyalahgunaan dana KJP sudah tidak dapat ditolerir lagi. Pasalnya, dana KJP tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) DKI yang merupakan uang rakyat. Dan Pemprov DKI banyak menemukan kasus penyalahgunaan dana KJP di kalangan pelajar penerima dana bantuan tersebut.

Karena itu, pelaku penyalahgunaan dana KJP harus diberikan sanksi seberat-beratnya. Tidak hanya mencabut bantuan dana KJP, tetapi juga harus dipidanakan. Sehingga ada efek jera. Tidak hanya itu, tindakan penyalahgunaan dana KJP sudah termasuk tindakan pidana penipuan.

“Iya banyak (temuannya). Sanksinya kita cabut, kalau perlu dipidanakan,” tegas Djarot Saiful Hidayat di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).

Diungkapkannya, penggunaan dana KJP ditemukan tidak hanya untuk karaoke, tetapi ada juga membeli bensin hingga Rp 700.000 untuk mobil. Lalu membeli peralatan rumah tangga dan membeli emas di toko emas.

“Bukan cuma buat karaoke saja. Yang buat beli bensin sampai Rp 700.000 untuk mobil. Nggak mungkin buat sepeda motor, mobil itu. Ada juga beli perlengkapan alat-alat rumah tangga. Kan ketahuan semuanya. Kalau betul-betul disalahgunakan, ya cabut, pidanakan,” cetus mantan anggota DPR RI Fraksi PDIP masa jabatan 1 Oktober 2014-16 Desember 2014.

Mantan Wali Kota Blitar ke-21 masa jabatan 3 Mei 2000-3 Agustus 2010, Djarot Saiful Hidayat sudah meminta Dinas Pendidikan DKI dan Bank DKI Jakarta untuk melacak pemegang KJP yang ditemukan melakukan transaksi untuk keperluan non pendidikan. Mereka harus segera diberikan sanksi agar tidak ada terulang kembali.

“Suruh dilacak siapa pemegang KJP, penggunanya siapa, kenapa disalahgunakan. Kan bisa saja yang punya KJP itu siswa, tetapi yang menggunakan orangtuanya. Ini kan sudah penipuan. Kalau disalahgunakan kan percuma. Dana itu kan buat anaknya bukan untuk orangtuanya,” ungkap mantan anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Fraksi PDIP masa jabatan 1999-2000.

Mantan Wali Kota Blitar ini meminta Dinas Pendidikan DKI semakin memperketat syarat pemberian dana KJP bagi siswa yang tidak mampu. Serta memperketat pengawasan penggunaan dana KJP tersebut. Agar tidak ada lagi penggunaan dana bantuan yang tidak semestinya.

Gubernur DKI Jakarta ke-17 yang mulai menjabat sejak 19 November 2014, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" akan memberi tindakan tegas terhadap warga yang menyalahgunakan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sebabnya, meskipun sudah diterapkan sistem baru, masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan dana KJP untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya langsung dengan KJP.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 15 Oktober 2012-16 Oktober 2014, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan menggiring warga yang menyalahgunakan dana KJP ke kepolisian. "Saya minta hari ini langsung lapor polisi saja. Karena KJP digunakan untuk belanja di luar yang ditentukan," tegas mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 16 Oktober 2014-19 November 2014, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).

"Saya mau orang-orang (penyalahguna anggaran KJP) ini dilacak dan digugat ke Polda Metro Jaya," tandas Gubernur DKI Jakarta tersebut, Basuki Tjahaja Purnama.

Mantan Bupati Belitung Timur ke-1 masa jabatan 3 Agustus 2005-22 Desember 2006, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kemungkinan mereka yang menyalahgunakan KJP merupakan tangan ketiga atau orang tua murid itu sendiri. Karenanya, mereka bisa dikenakan sanksi tindak pidana kejahatan perbankan. "Kenapa saya minta ATM Bank DKI sebagai kartu pengenal? Agar kami bisa gugat ke penjara. Sebab, memakai ATM milik orang itu (termasuk) kejahatan perbankan," tegasnya lagi.

Mantan anggota DPR RI Fraksi Golongan Karya (Golkar) masa jabatan 1 Oktober 2009-26 April 2012 ini menyatakan ada dua kemungkinan penyalahgunaan dana KJP, yaitu dijual ke broker atau orangtua bermain dalam penggunaan dana KJP. Mantan Bupati Belitung Timur ini pun meminta Bank DKI segera melacak pengguna KJP yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan dana KJP tersebut. Kemudian, data tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk diselidiki lebih lanjut.

“Ini yang saya mau. Bank DKI langsung gugat ke Polda. Saya mau orang-orang ini dilacak. Mereka ini nggak pernah berpikir tentang sistem. Jadi sistem terbaik di negeri ini adalah sistem perbankan. Semuanya tercatat dan bisa ditelusuri,” pungkas mantan anggota DPRD Belitung Timur Fraksi PPIB masa jabatan 2004-2005. (sp/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.501.661 Since: 05.03.13 | 0.1283 sec