Hukum

OC Kaligis Kembali Menolak Diperiksa KPK

Saturday, 01 Agustus 2015 | View : 485

JAKARTA-SBN.

Advokat kondang, Otto Cornelis (OC) Kaligis kembali menolak diperiksa penyidik lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (31/7/2015).

Otto Cornelis Kaligis kembali menolak diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Majelis Hakim dan Panitera PTUN Medan, Jumat (31/7/2015).

Mantan Ketua Mahkamah Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu diagendakan diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Majelis Hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Penolakan pemeriksaan OC. Kaligis disampaikan kuasa hukumnya, Johnson Panjaitan, saat menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPK.

Melalui surat yang ditulis tangan, OC Kaligis menuding KPK telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena memaksa memeriksa dirinya saat kondisi kesehatannya sedang memburuk.

"Pemeriksaan dalam tekanan pun dilarang KUHAP, sekarang KPK yang super power menabrak semua itu dan konvensi HAM international," kata OC Kaligis dalam surat keterangan yang disampaikan kuasa hukumnya, Johnson Panjaitan, Jumat (31/7/2015).

Mantan Ketua Mahkamah Partai NasDem itu menyatakan, KPK telah melanggar HAM karena tidak mengabulkan permintaannya untuk memeriksakan kesehatan ke dokter spesialis. Padahal, sejak Kamis (16/7/2015) hingga kini, OC Kaligis mengaku tensi darahnya tinggi.

"Hari ini, jam 9.00 WIB pagi di penjara KPK Guntur saya kembali mau dijemput paksa! Saya menolak, karena sejak malam takbiran sampai hari ini tensi saya sekitar 190-195/90-100. Dokter KPK sudah menganjurkan ke dokter spesialis, tetapi tidak dikabulkan. Ini contoh-contoh penganiayaan terhadap diri saya, melanggar HAM, melanggar hukum nasional, serta global," katanya.

Advokat senior, OC Kaligis menegaskan, tidak akan mau lagi diperiksa KPK. Dikatakan, sebagai seorang tersangka, dirinya memiliki hak untuk menolak pemeriksaan dan tidak dibebani kewajiban pembuktian sesuai Pasal 66 KUHAP. Bahkan, Kaligis menantang KPK di persidangan dengan segera melimpahkan berkas perkara yang menjeratnya sebagai tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Silakan bawa semua berkas perkara ke pengadilan untuk saya buktikan dalam pembelaan saya," tegasnya.

Johnson Panjaitan bahkan menyatakan, pihaknya siap mengambil risiko jika penolakan ini menjadi pertimbangan KPK untuk memperberat OC. Kaligis di persidangan nanti.

"Apapun risikonya dia menolak diperiksa, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka," kata Johnson Panjaitan di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Bahkan, OC Kaligis, sambung Johnson Panjaitan, mendesak KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara yang menjeratnya sebagai tersangka untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dikatakan, OC Kaligis akan membantah sangkaan yang dituduhkan kepadanya di pengadilan nanti.

"(Kaligis) meminta kami tim lawyer-nya untuk mendesak agar berkas perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan," tegasnya.
Johnson Panjaitan menyatakan pihaknya tak khawatir jika pelimpahan berkas tersebut akan membuat gugatan praperadilan yang diajukan OC Kaligis digugurkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dia menegaskan, pihaknya akan terus berupaya melalui berbagai cara sesuai prosedur hukum untuk memperjuangkan hak asasi OC Kaligis dan mengoreksi prosedur yang dilakukan KPK dalam menangani perkara kliennya tersebut. "Yang jelas kami berupaya memperjuangkan hak asasi dan mengoreksi prosedur. Bukan berarti pokok perkara masuk (nantinya ke Pengadilan Tipikor), terus persoalan yang kami komplain atau persoalkan itu gugur," katanya.

OC Kaligis setidaknya telah tiga kali menolak diperiksa penyidik KPK. Bahkan, pada Selasa (28/7/2015) lalu, OC Kaligis yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk anak buahnya M Yagari Bhastara atau Garry memilih ditembak mati ketimbang diperiksa penyidik.

Menanggapi penolakan ini, KPK menyatakan, penolakan untuk diperiksa merupakan hak OC Kaligis sebagai tersangka. Namun, sikap tersebut merugikan OC Kaligis dalam menghadapi proses hukum yang menjeratnya.

"Tidak akan bisa melepaskan statusnya bila seseorang jadi saksi dan juga tersangka, jadi kita berikan hak sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Hak memberi keterangan secara bebas kita berikan sepenuhnya, kami berpendapat justru merugikan penyidikan yang bersangkutan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji, Rabu (29/7/2015).

Diberitakan, kasus dugaan suap kepada Majelis Hakim dan Panitera PTUN Medan bermula saat Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut Ahmad Fuad Lubis dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan Agung terkait penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2012-2014.

Atas pemanggilan berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang dikeluarkan oleh dua lembaga penegak hukum tersebut, Ahmad Fuad Lubis diperintahkan Gatot Pujo Nugroho menyewa jasa kantor pengacara OC Kaligis & Associates untuk mengajukan gugatan ke PTUN Medan.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN yang berhak menilai apakah aparat sipil negara melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam putusannya pada 7 Juli 2015, Majelis Hakim yang terdiri dari ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro dan anggota Amir Fauzi serta Dermawan Ginting memutuskan untuk mengabulkan gugatan Fuad.

Namun pada 9 Juli 2015, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di PTUN Medan terhadap Tripeni Irianto Putro dan anak buah OC Kaligis & Associates bernama Moch Yagari Bhastara Guntur alias Garry dan mendapati uang US$ 5.000 di kantor Tripeni Irianto Putro. Belakangan KPK juga menangkap dua Hakim anggota bersama panitera/sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan.

Selanjutnya diketahui juga bahwa uang tersebut bukan pemberian pertama, karena Garry sudah memberikan uang US$ 10.000 dan 5.000 dolar Singapura. Uang tersebut menurut pernyataan pengacara yang juga paman Garry, Haeruddin Massaro berasal dari OC Kaligis yang diberikan ke Dermawan Ginting pada 5 Juli 2015.

KPK pun langsung menetapkan tiga Hakim dan panitera PTUN Medan sebagai penerima suap serta Garry sebagai pemberi suap. Selanjutnya KPK juga menetapkan OC Kaligis sebagai pemberi suap dan menjemput paksa serta menahan mantan Ketua Mahkamah Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada 14 Juli 2015.

Tak berhenti sampai di situ, dalam pengembangan kasus ini, KPK pun menetapkan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evi Susanti sebagai tersangka, Selasa (28/7/2015). Seperti halnya OC Kaligis dan Garry, Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti disangka sebagai pihak yang memberi suap. (sp/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.498.480 Since: 05.03.13 | 0.1102 sec