Hukum

KPK Ajukan PK Praperadilan Hadi Poernomo

Thursday, 30 Juli 2015 | View : 394

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak dari tahun 2001 hingga 2006, Drs. Hadi Poernomo, Ak.

Pengajuan upaya hukum luar biasa ini dilakukan setelah banding yang diajukan KPK atas putusan Hakim tunggal Haswandi tersebut ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, kuasa hukum KPK yang diwakili Biro Hukum telah mendaftarkan sekaligus menyerahkan memori PK pada Selasa (28/7/2015). Memori PK itu sudah disampaikan kepada Panitera PN Jaksel.

"Kuasa hukum KPK yang diwakili Biro Hukum mendaftarkan sekaligus menyerahkan memori PK terkait putusan praperadilan PN Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan tersangka HP," ungkap Priharsa Nugraha, kepada wartawan, Kamis (30/7/2015).

Diberitakan, PN Jaksel melalui Hakim tunggal Haswandi mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Hadi Poernomo terhadap KPK yang menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait keberatan pajak PT. Bank Central Asia/BCA Tbk.

Pada hari terakhirnya menjabat sebagai Ketua BPK yang juga hari ulang tahunnya ke-67, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan PT. Bank Central Asia/BCA Tbk. Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, Hadi Poernomo disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 juncto/jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusannya, Hakim tunggal Haswandi menyatakan penyelidikan dan penyidikan kasus ini tidak sah dan batal demi hukum karena tim penyelidik dan penyidik tidak berasal dari Kepolisian atau Kejaksaan.

Untuk itu, Hakim tunggal Haswandi memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan kasus mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjabat dari tahun 2009 sampai 2014 menggantikan Anwar Nasution tersebut, Hadi Poernomo.

KPK menilai, putusan Hakim tunggal Haswandi telah melampaui yang dimohonkan oleh pemohon (Ultra Petita). Hal itu lantaran KPK tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) seperti yang diperintahkan Hakim tunggal Haswandi.

Selain itu, putusan PN Jaksel yang menyatakan penyelidik dan penyidik kasus tersebut adalah tidak sah telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan itu berbeda dengan putusan Hakim tunggal Riyadi Sunindyo dalam sidang praperadilan tersangka kasus Innospec, Suroso Atmo Martoyo di PN Jaksel sebelumnya. (sp/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.274 Since: 05.03.13 | 0.1664 sec