Hukum

Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dwell Time Tanjung Priok

Wednesday, 29 Juli 2015 | View : 459

JAKARTA-SBN.

Penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan pada Selasa (28/7/2015) berkaitan dengan kasus dwell time atau masa inap kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

Operasi yang dilakukan Satgas Khusus Polda Metro Jaya tersebut merupakan bentuk atensi dari Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) setelah menemukan masa inap kontainer yang cukup lama.

"Jadi ini berawal dari sebulan lalu, waktu Pak Presiden melakukan sidak ke Tanjung Priok. Ternyata beliau melihat ada kontainer banyak bertumpuk, dan ada waktu dwell time, waktu untuk hold kontainer. Dia sangat kecewa. Di Singapura 1 hari, Malaysia 2 hari. Kita sampai rata-rata 5 hari," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/7/2015).

Melihat hal tersebut, Tito kemudian menugaskan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Hengky Haryadi untuk mengecek di lapangan. Pengecekan tersebut untuk melihat apakah ada permasalahan tindak pidana di sana.

Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya) yang mulai menjabat sejak 5 Juni 2015 menggantikan Irjen Pol. Drs. Unggung Cahyono, Irjen. Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menyebutkan bahwa ada indikasi penyuapan terkait perizinan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Penyuapan tersebut melibatkan Ditjen Daglu Kemendag sebagai pihak yang mengeluarkan izin tersebut.

Sementara itu, adanya indikasi penyuapan ini kemudian dilihat berdampak pada proses dwell time atau masa inap peti kemas yang cukup lama. Proses perizinan ini juga bertambah lama karena ada proses satu atap 18 instansi. Proses yang dilalui pun diakui cukup panjang, yakni melewati pre-clearance, customs clearance, dan post-clearance.

"Jadi, ada permasalahan sistem satu atap di sana. Ada sistem satu atap 18 instasi. (Masalah pertama adalah) pre-clearance kegiatan perizinan, orang mau impor harus ada izinnya. Kedua, kegiatan clearance, yakni bea cukai. Ketiga, post-clearance, proses keluar barang. Ada masalah di tiga sistem tersebut," urai Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Selain itu, Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian dan anggotanya juga menemukan adanya oknum-oknum yang memanfaakan sistem ini. Oleh karena itu, masa inap kontainer menjadi cukup lama di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Ada yang meminta uang agar izin lebih cepat. Ada juga pengusaha yang sudah tahu itu bisa dibayar. Sengaja dia barangnya masuk dulu, setelah itu dia baru bayar, dan barang keluar. Harusnya tidak boleh. Ada izin dulu, dan barang keluar," kata Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian.

Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian menambahkan, hal tersebut merupakan unsur pidana, yakni gratifikasi dan penyuapan dalam proses perizinan terkait bongkar muat barang di pelabuhan.

"Kami petakan dan lakukan penyidikan selama satu bulan, kami simpulkan ada tindak pidana, gratifikasi dan penyuapan," kata Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian.

Pada tahapan awal, pengusaha harus menghadap Dirjen Daglu untuk mengetahui syarat apa saja yang dilalui. Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menyebutkan, pada proses ini, yang sering kali ditemukan adalah banyaknya dugaan tindak pidana suap.

"Ada oknum yang memanfaatkan ini, dalam arti untuk meminta uang. Ada yang minta uang agar izinnya cepat. Kasihan yang enggak punya jalur, dan itu melibatkan beberapa calo," pungkas Irjen. Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. yang menyelesaikan pendidikan di The University of Exeter di Exeter, Inggris tahun 1993 dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies.

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.613.393 Since: 05.03.13 | 0.1731 sec