Hukum

Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dwell Time Tanjung Priok

Wednesday, 29 Juli 2015 | View : 514

JAKARTA-SBN.

Penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan pada Selasa (28/7/2015) berkaitan dengan kasus dwell time atau masa inap kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

Operasi yang dilakukan Satgas Khusus Polda Metro Jaya tersebut merupakan bentuk atensi dari Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) setelah menemukan masa inap kontainer yang cukup lama.

"Jadi ini berawal dari sebulan lalu, waktu Pak Presiden melakukan sidak ke Tanjung Priok. Ternyata beliau melihat ada kontainer banyak bertumpuk, dan ada waktu dwell time, waktu untuk hold kontainer. Dia sangat kecewa. Di Singapura 1 hari, Malaysia 2 hari. Kita sampai rata-rata 5 hari," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/7/2015).

Melihat hal tersebut, Tito kemudian menugaskan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Hengky Haryadi untuk mengecek di lapangan. Pengecekan tersebut untuk melihat apakah ada permasalahan tindak pidana di sana.

Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya) yang mulai menjabat sejak 5 Juni 2015 menggantikan Irjen Pol. Drs. Unggung Cahyono, Irjen. Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menyebutkan bahwa ada indikasi penyuapan terkait perizinan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Penyuapan tersebut melibatkan Ditjen Daglu Kemendag sebagai pihak yang mengeluarkan izin tersebut.

Sementara itu, adanya indikasi penyuapan ini kemudian dilihat berdampak pada proses dwell time atau masa inap peti kemas yang cukup lama. Proses perizinan ini juga bertambah lama karena ada proses satu atap 18 instansi. Proses yang dilalui pun diakui cukup panjang, yakni melewati pre-clearance, customs clearance, dan post-clearance.

"Jadi, ada permasalahan sistem satu atap di sana. Ada sistem satu atap 18 instasi. (Masalah pertama adalah) pre-clearance kegiatan perizinan, orang mau impor harus ada izinnya. Kedua, kegiatan clearance, yakni bea cukai. Ketiga, post-clearance, proses keluar barang. Ada masalah di tiga sistem tersebut," urai Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Selain itu, Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian dan anggotanya juga menemukan adanya oknum-oknum yang memanfaakan sistem ini. Oleh karena itu, masa inap kontainer menjadi cukup lama di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Ada yang meminta uang agar izin lebih cepat. Ada juga pengusaha yang sudah tahu itu bisa dibayar. Sengaja dia barangnya masuk dulu, setelah itu dia baru bayar, dan barang keluar. Harusnya tidak boleh. Ada izin dulu, dan barang keluar," kata Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian.

Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian menambahkan, hal tersebut merupakan unsur pidana, yakni gratifikasi dan penyuapan dalam proses perizinan terkait bongkar muat barang di pelabuhan.

"Kami petakan dan lakukan penyidikan selama satu bulan, kami simpulkan ada tindak pidana, gratifikasi dan penyuapan," kata Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian.

Pada tahapan awal, pengusaha harus menghadap Dirjen Daglu untuk mengetahui syarat apa saja yang dilalui. Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menyebutkan, pada proses ini, yang sering kali ditemukan adalah banyaknya dugaan tindak pidana suap.

"Ada oknum yang memanfaatkan ini, dalam arti untuk meminta uang. Ada yang minta uang agar izinnya cepat. Kasihan yang enggak punya jalur, dan itu melibatkan beberapa calo," pungkas Irjen. Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. yang menyelesaikan pendidikan di The University of Exeter di Exeter, Inggris tahun 1993 dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies.

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.207.833 Since: 05.03.13 | 0.2478 sec