Politik

Ratu Atut Chosiyah Resmi Diberhentikan Sebagai Gubernur Provinsi Banten

Wednesday, 29 Juli 2015 | View : 544

JAKARTA-SBN.

"Terpidana kasus korupsi, Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. resmi diberhentikan sebagai Gubernur Provinsi Banten melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 63/P Tahun 2015," ungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa (28/7/2015).

"Keppres pemberhentian Ibu Atut sebagai Gubernur Banten baru turun, setelah diumumkan dalam paripurna DPRD Provinsi Banten," kata Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat.

Dengan demikian, lanjutnya, proses pengusulan Wakil Gubernur Rano Karno sebagai Gubernur Provinsi Banten definitif dapat segera dilakukan menyusul surat pengangkatan dari Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) melalui Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Setelah disetujui Bapak Presiden melalui Mensesneg, baru Keppres (pengangkatan Rano Karno) turun dan pelantikannya nanti diusulkan di Istana Negara oleh Presiden," katanya.

Tjahjo Kumolo menjelaskan proses pengangkatan Rano Karno sedikitnya memakan waktu dua pekan tergantung proses pengusulan di rapat paripurna DPRD Provinsi Banten.

Wanita pertama yang menjabat sebagai Gubernur sebuah Provinsi di Indonesia, Ratu Atut Chosiyah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dengan hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan, karena dianggap bersalah memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar.

Pada 17 Desember 2013, Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengadaan alat kesehatan di Banten. Ratu Atut Chosiyah resmi dinonaktifkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 13 Mei 2014 terkait kasus suap pilkada di MK.

Berdasarkan konferensi pers yang diadakan di plaza Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Ketua KPK nonaktif Dr. Abraham Samad, S.H., M.H. mengumumkan bahwa Ratu Atut Chosiyah terlibat dalam kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada Lebak dan ditetapkan sebagai tersangka.

Ratu Atut Chosiyah dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Nomor 1 KUHP.

Ratu Atut Chosiyah dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dulu yaitu adiknya Tubagus Chaery Wardana alias Wawan dalam kasus penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Setelah diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya pada 20 Desember 2014 silam, Ratu Atut Chosiyah langsung dijebloskan ke penjara.

Ratu Atut Chosiyah akan ditahan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu Jakarta. Walau begitu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Ratu Atut Chosiyah tetap sebagai Gubernur sampai Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai terdakwa. Sedangkan sebagian tugas Ratu Atut Chosiyah diserahkan kepada wakilnya, Rano Karno.

Pada saat proses banding, Mahkamah Agung (MA) malah memperberat hukuman Gubernur Banten ke-2 Ratu Atut Chosiyah menjadi tujuh tahun penjara.

Sebelumnya, akibat salah penulisan nama Ratu Atut Chosiyah, rencana pelantikan Rano Karno menjadi Gubernur definitif tertunda lantaran surat pemberhentian Ratu Atut Chosiyah dinilai tidak sah.

Nama Ratu Atut Chosiyah tertulis Atut Chosiah dalam surat pemberhentiannya. (ant/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.648.083 Since: 05.03.13 | 0.13 sec