Hukum

Sutan Bhatoegana Dituntut 11 Tahun

Tuesday, 28 Juli 2015 | View : 463

JAKARTA-SBN.

Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, sekira pukul 15.30 WIB, Senin (27/7/2015).

Agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang membelitnya.

"Kami salut pada Majelis Hakim yang tetap bijak kendati terdakwa pernah membentak Majelis di satu waktu persidangan," ujar JPU KPK di Tipikor Jakarta.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sutan Bhatoegana dengan penjara selama 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU KPK di depan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam sidang lanjutan yang dilakukan Senin, (27/7/2015).

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, dan menjatuhkan penjara 11 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara," tegas JPU KPK.

Tak hanya itu, JPU KPK juga meminta Majelis Hakim Tipikor Jakarta untuk mencabut hak memilih dan dipilih Sutan Bhatoegana selama 3 tahun.

Tuntutan tersebut berdasar pada tindakan Sutan Bhatoegana secara sah dan meyakinkan telah menerima uang sebesar US$ 140 ribu dari mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno. Pemberian itu berkaitan dengan pembahasan APBN-P Kementerian ESDM Tahun 2013 di Komisi VII DPR RI.

Selain itu, JPU juga menilai beberapa perbuatan melawan hukum lainnya, seperti pemberian uang sebesar US$ 200 ribu dari Rudi Rubiandini, menerima sebuah mobil mewah bermerek Toyota Alphard senilai Rp 925 juta dari pengusaha Yan Achmad Suep.

Kemudian, Sutan Bhatoegana juga terbukti menerima uang tunai Rp 50 juta dari bekas Menteri ESDM Jero Wacik, serta mendapatkan tanah yang dijadikan posko pemenangan dari pengusaha Saleh Abdul Malik.

"Unsur menerima hadiah atau suap telah terbukti dan meyakinkan sah menurut hukum, perbuatan terdakwa tidak memberi contoh teladan kepada masyarakat, apalagi terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI," pungkas JPU KPK.

Politikus Partai Demokrat (PD), Sutan Batoegana merasa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sewenang-wenangan dalam menjatuhkan tuntutan kepadanya. Karenanya Sutan Bhatoegana mengaku akan melawan KPK.

"Kesewenang-wenangan ini akan saya lawan, sampai kapan pun, penegakan hukum saya di depan, tapi kalau fitnah tunggu dulu, ini hanya amarah sesaat," ujarnya usai persidangan di Tipikor Jakarta, Senin (27/7/2015).

Tersangka penerima suap Kementerian ESDM, Sutan Batoegana meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk memberi izin menemui keluarganya, usai pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK).

"Enggak banyak komentar Bu Hakim yang mulia, saya ingin hari ini di tambah satu atau dua jam dengan keluarga," ujar Sutan Bhatoegana di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Senin (27/7/2015).

Menurut Sutan Bhatoegana, haknya untuk bertemu dengan keluarga telah dikebiri oleh KPK. "Jadi, hak saya waktu Kamis itu diganti Jumat, dan yang Jumat diganti Senin, dan waktunya tidak sesuai," terangnya.

Menyikapi permohonan tersebut, Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Artha Theresia mengaku tak bisa memberi rekomendasi tersebut.

"Majelis tidak punya hak untuk memberi jam ekstra ya, saya pasrahkan kepada penuntut umum," ucap Hakim Artha Theresia.

"KPK kita dorong, tapi oknumnya yang lalu kacau. Ya, Samad dan kawan-kawannya lah, saya merasa dizalimi," terangnya.

Sutan Bhatoegana menuturkan, KPK sebagai benteng pemberantasan korupsi harusnya mampu menjadikan tersangka korupsi bersikap baik dan peduli kepadanya.

"Harusnya, membuat tersangka korupsi jadi cinta KPK, bukan malah melawan. Saya dari awal tak pernah rekayasa. Kepada siapa pun termasuk supir saya. Saya minta dia sampaikan apa adanya, tapi tolong jangan ada dendam dan kebencian," tandasnya.

Sebelumnya, JPU KPK menuntut Sutan Bhatoegana dengan pidana penjara selama 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara. Selain itu, JPU juga menuntut pencabutan hak memilih dan dipilihnya bagi Sutan Bhatoegana selama tiga tahun.

Atas tuntutan tersebut, baik Sutan Bhatoegana maupun kuasa hukumnya menganggapnya sebagai tuntutan abal-abal dan sewenang-wenang. Karenanya, mereka akan menyusun pembelaan atau pledoi atas tuntutan tersebut pada persidangan selanjutnya.

Atas tuntutan itulah, Sutan Bhatoegana mengaku KPK justru tak menunjukkan kewibawaannya dan justru membuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia rancu.

Menyikapi hal itu, kuasa hukum Sutan Bhatoegana, Egi Sudjana menilai tuntutan JPU KPK abal-abal dan dinilai tak sesuai dengan fakta persidangan.

"Jadi, ini dakwaan abal-abal ya. Yang jelas, kami sangat keberatan dengan tuntutan itu. Semoga ini bukan tuntutan balas dendam ya," ujar Egi Sudjana usai persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta.

Egi Sudjana menambahkan, tuntutan JPU KPK tersebut secara formil salah. Karenanya, hal itu tak bisa dilimpahkan kepada kliennya dan meminta Majelis Hakim untuk tak menggubrisnya.

"Kata meyakinkan itu mengacu pada proses tindak pidana itu terjadi, dalam fakta sidang tidak ada itu. Bahkan, Waryono mencabut pernyataannya soal keterlibatan Pak Sutan," tuturnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan membuktikan ketidakjelasan tuntutan JPU KPK tersebut dalam persidangan selanjutnya yang akan digelar pada 10 Agustus 2015 mendatang dengan agenda pledoi.

Selain menuntut politisi Partai Demokrat tersebut dengan pidana penjara, JPU KPK juga meminta Majelis Hakim Tipikor menghapus hak memilih dan dipilih selama tiga tahun.

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.161 Since: 05.03.13 | 0.1563 sec