Politik

Fadli Zon Sebut Fatwa MUI Bikin Pusing

Wednesday, 29 Juli 2015 | View : 521

JAKARTA-SBN.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kes) tak sesuai syariah alias haram mendapat tanggapan beragam, termasuk dari Wakil ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 2 Oktober 2014, Fadli Zon, S.S., M.Sc.

Dalam fatwa yang merupakan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015, Komisi B2 Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah, bulan Juni lalu itu, MUI juga merekomendasikan pemerintah segera membentuk BPJS Kesehatan sesuai syariah.

Dalam fatwanya, MUI mengharamkan BPJS Kesehatan karena ada tiga hal yang tidak sesuai dengan syariah. Yakni, ada unsur gharar, maisir dan riba.

Unsur ribanya karena ada bunga melalui penerapan denda 2 persen bagi peserta penerima upah dan bukan penerima upah jika terlambat membayar iurannya.

Namun di mata Fadli Zon, adanya bunga tersebut hal biasa sebagaimana bank-bank yang ada saat ini.

"Kan biasa bunga itu. Nanti bank juga haram (kalau bunga itu disebut haram)," cetus alumnus sarjana pada Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Menyikapi solusi atas fatwa MUI dengan membentuk BPJS Kes syariah, Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra pada tahun 2010 ini, Fadli Zon malah menilai bila hal itu hanya akan membuat pusing.

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini berharap pemerintah konsisten dalam mengalokasikan dana kesehatan sebesar 5 persen, sehingga rakyat tidak perlu lagi ikut BPJS Kesehatan.

"Kalau bentuk lembaga gitu kan mikin pusing. Harusnya kalau konsisten 5 persen untuk kesehatan (dalam APBN), mestinya mereka (rakyat berobat) gratis gak perlu BPJS. Karena dananya ada 5 persen," tandas alumnus Master of Science (M.Sc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Asman Abnur mengaku belum menerima fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tidak sesuai syariah alias haram.

"Saya belum dapat informasinya. Rekomendasi dari pihak manapun saya kira tidak masalah, bisa jadi pertimbangan. Tapi aturan Undang-undang (UU) tetap dilaksanakan, karena UU adalah aturan tertinggi," katanya menjawab awak media, Rabu (29/7/2015).

Politikus PAN ini menyebutkan, kalaupun atas fatwa dan rekomendasi MUI ini harus disikapi dengan merevisi Undang-undang BPJS, maka itu akan membutuhkan proses. Karena itu, kemungkinan Komisi IX akan mendengarkan dulu penjelasan dari MUI dengan mengundangnya ke DPR RI.

"Kalau ada rekomendasi seperti itu bisa saja Komisi IX dengarkan masukan, dengar alasannya. Berdasarkan masukan semua pihak lah, bukan MUI saja," paparnya.

Selain itu, dia juga tidak menutup kemungkinan atas rekomendasi MUI tersebut, pemerintah dan DPR RI nantinya membahas pembentukan BPJS Kesehatan Syariah, layaknya perbankan yang ada saat ini.

"Bisa saja dibuat dua program, syariah dan non syariah, tinggal masyarakat pilih yang mana," pungkas Asman Abnur. (jpnn/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.652.318 Since: 05.03.13 | 0.1339 sec