Hukum

Kapolda Bali Irjen Pol Ronny Franky Sompie Terpilih Jadi Dirjen Imigrasi KemenkumHAM

JAKARTA-SBN.

Kepala Kepolisian Daerah Bali (Kapolda) Bali yang mulai menjabat sejak 5 Maret 2015, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. yang menggantikan Irjen. Pol. Albertus Julius Benny Mokalu, terpilih menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Polri (Kapolri) ke-22 yang mulai menjabat sejak 17 April 2015, Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Mantan Kapolres Probolinggo Polwil Malang Polda Jawa Timur (1999) ini, Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. Badrodin Haiti mengonfirmasi hal itu. Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. Badrodin Haiti membenarkan kabar bahwa Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. terpilih menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mantan Kapolwiltabes Semarang Polda Jawa Tengah (2004) ini, Jend. Pol. Drs. Badrodin Haiti mengaku sudah menerima laporan soal terpilihnya mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri ini.

Pengalihan status Irjen Pol. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. tersebut, imbuh mantan Kapoltabes Medan (2000) ini, Jend. Pol. Drs. Badrodin Haiti, menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres).

"Iya sudah diterima (terpilih). Tinggal tunggu Keppres (Keputusan Presiden)nya," ungkap mantan Kapolda Banten (2004), Jend. Pol. Drs. Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Menanggapi terpilihnya Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, mantan Direskrim Polda Jawa Timur (2003), Jend Pol. Drs. Badrodin Haiti mengatakan, mantan Kadiv Humas Polri itu tak harus pensiun dari Polri. Statusnya, sambung mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini, Jend. Pol. Drs. Badrodin Haiti, bisa alih tugas.

"Bukan pensiun dini, tapi alih status jadi pegawai negeri," kata jenderal bintang empat ini, Jend. Pol. Drs. Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Lebih lanjut, mantan Dir I Bareskrim Polri (2008-2009), Jend. Pol. Drs. Badrodin Hati pun menegaskan, sudah menyiapkan pengganti jenderal bintang dua yang berpengalaman di dunia reserse itu sebagai Kapolda Bali. Polri, tambah mantan Kapolda Sumatera Utara (2009-2010), Jend. Pol. Drs. Badrodin, sudah menyiapkan pengganti Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. sebagai Kapolda Bali.

Mengenai pengganti Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, mantan Asops Kapolri (2011-2013), Jend. Pol. Drs. Badrodin  Haiti mengaku sudah mengantongi nama Kapolda Bali yang kan menggantikan Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie.

Namun, mantan WaKapolri (2014-2015) tersebut belum mau mengungkap siapa yang akan menduduki posisi itu. Hanya saja, mantan Kabaharkam (2013-2014), Jend. Pol. Drs. Badrodin Haiti tak mau menyebutkan siapa perwira tinggi yang akan ditunjuknya menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara di Pulau Dewata tersebut.

Mantan Kadivkum Polri (2010) ini masih merahasiakan pengganti Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie tersebut. Ihwal pengganti Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. di Polda Bali, mantan Sahli Kapolri (2011), Jend Pol. Drs. Badrodin Haiti enggan mengungkapkan "Nanti saja itu, tapi sudah kita siapkan," tegas mantan Kapolda Jawa Timur tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM belum mengeluarkan pernyataan resmi soal terpilihnya mantan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. jadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kepala Sub Bagian Humas KemenkumHAM Fitriadi Agung Prabowo mengaku belum mendapat kabar soal itu. "Kami belum tahu, maka dari itu tak bisa berkomentar," cetus Fitriadi Agung Prabowo.

Seleksi calon Dirjen Imigrasi sebetulnya sudah rampung di era Menkum HAM Amir Syamsuddin saat Pemerintahan SBY. Saat itu, tim seleksi menghasilkan tiga nama. Tiga nama, yakni Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) Rohadiman Santoso, Direktur Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Asep Kurnia dan serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) Jawa Tengah Bambang Widodo. Nama-nama tersebut sudah dikantongi Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tiga nama itu sudah disetorkan ke Presiden SBY saat itu. Namun karena waktu yang mepet dengan masa purnanya sebagai Presiden, SBY enggan menerbitkan keputusan strategis. SBY tak mau mengeluarkan keputusan strategis di dua bulan masa akhir kepemimpinannya.

Sebelumnya di Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) RI ke-30 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. memutuskan untuk mengulang dari awal proses seleksi Dirjen Imigrasi akibat gonjang-ganjing beredarnya Keppres (Keputusan Presiden) palsu.

Hingga saat Menkum HAM dijabat Yasonna H. Laoly, beredar Keppres yang memerintahkan melantik Bambang Widodo sebagai Dirjen Imigrasi. Di era MenkumHAM Yasonna H. Laoly, beredar Keppres pengangkatan Bambang Widodo sebagai Dirjen Imigrasi. Namun belakangan diketahui bahwa Keppres itu ternyata bodong, sehingga Menkum HAM Yasonna H. Laoly memutuskan untuk mengulang proses seleksi. Sehingga seleksi diputuskan diulang.

Biasanya, Keppres yang berlaku di lingkungan Kemenkum HAM untuk pengangkatan pejabat madya menggunakan kode "M", sementara dalam Keppres bodong itu digunakan kode "P".

Sejumlah nama tenar ikut mendaftar, satu di antaranya adalah Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. yang saat ini menjabat Kapolda Bali. Sementara Setneg menelusuri keluarnya Keppres palsu yang menghebohkan itu.

Mantan Kapolres Sidoarjo (2003), Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. akhirnya terpilih setelah menyingkirkan beberapa nama lain.

Seperti diberitakan sebelumnya, kepada awak media, mantan Karo Ops Polda Metro Jaya (2009), Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. siap meninggalkan institusi kepolisian jika terpilih jadi Dirjen Imigrasi. Dia menyebut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mengharuskan status kepolisiannya dilepas jika bekerja untuk lembaga lain.

"Persyaratannya memang seperti itu (pensiun dari Polri). Kalau dibilang sayang sih sayang, kan semua punya konsekuensi. Tapi pada dasarnya medan perjuangan kan tetap sama berada di pemerintahan," beber mantan Karo Ortala Sderenbang Polri (2010), Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. saat berbincang dengan salah satu televisi swasta nasional, Selasa (16/6/2015).

Dengan terpilihnya mantan Kadiv Humas ini, maka sesuai perundangan dalam UU Nomor 2/2002 tentang Polri, status kepolisian yang melekat kepada Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. secara otomatis terlepas.

Sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka status polisi yang melekat pada Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. selama ini otomatis lepas. Mantan Kapolsek Pabean Cantikan Surabaya di tahun 1990-1991, Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie pun akan beralih statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan demikian, mantan Kanit Crime Squad Polwiltabes Surabaya (1988-1989), Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. akan melepas status polisinya serta pangkat jenderal bintang dua yang dipegangnya.

Mantan Kanit Vice Control Ditreskrim Polda Metro Jaya, Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. berkomitmen akan memperbaiki pelayanan dan sistem di Direktorat Jenderal Imigrasi dalam dua tahun ke depan.

Mantan Kasat Tindak Pidana Tertentu Polda Jatim dan Kasat Tindak Pidana Umum Polda Jatim (2000-2002) ini juga akan menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi untuk memperkuat sistem kerja Ditjen Imigrasi, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) dan Direktorat (Dit) IV Tindak Pidana Narkoba (Tipidnarkoba) Bareskrim Mabes Polri.

Lemahnya penegakan hukum di ranah keimigrasian menjadi alasan mantan Dir. Reskrimum Polda Sumut (2005), Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. berambisi jadi Dirjen Imigrasi.

Dikatakan mantan Kapolres Gresik (2002-2003), Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, terdapat ribuan kasus di Ditjen Keimigrasian yang perlu ditangani serius.

"Tahun 2014 sekitar terdapat sekitar 17-20 ribu pelanggaran di imigrasi, tapi hanya sekitar 17 kasus yang selesai. Di dalamnya ada masalah administrasi dan deportasi. Tapi apakah ini cukup memberi efek cegah? Saya lihat kurang, kenapa kurang? Mungkin tenaga profesional di bidang penyidikan itu yang kurang," pungkas mantan Kapolwiltabes Surabaya (2009), Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H.

Namun, mantan Kasatreskrim Polwiltabes Bandung (1998-1999), Irjen Pol Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. belum bisa berbicara banyak perihal kabar pengangkatan dirinya sebagai Direktur Jenderal Imigrasi KemenkumHAM.

Dikabarkan sebelumnya, mantan Kasat Reserse Polres Metro Jakarta Barat, Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. yang kini menjabat Kapolda Bali turut mendaftar sebagai calon Dirjen Imigrasi di lingkungan Kemenkum dan HAM.

Mantan Karowassidik Bareskrim Polri (2010) ini, Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. mengaku sudah mengantongi restu dari pimpinan Polri untuk turut mendaftar calon Dirjen Imigrasi yang seleksinya memang dibuka untuk umum.

"Ya saya ikut mendaftar. Ini karena dibuka untuk masyarakat umum," ungkap mantan WaKapolres Metro Jakarta Pusat, Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. saat dikonfirmasi awak media, Selasa (19/5/2015) malam.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1984 ini berpengalaman dalam bidang reserse, Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. sendiri baru menjabat sebagai Kapolda Bali selama empat bulan sejak Maret 2015. Selama rentang waktu tersebut beberapa 'kejadian' hukum terjadi seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kader PDI Perjuangan, dan juga kasus pembunuhan bocah cilik Engeline (8 tahun). (jos)

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.669.909 Since: 05.03.13 | 0.1884 sec