Hukum

PN Jakarta Utara Putuskan Kubu Munas Ancol Tak Sah

Friday, 24 Juli 2015 | View : 873

JAKARTA-SBN.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara telah mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical melawan Agung Laksono, Jumat (24/7/2015), dengan menyatakan Munas Golkar di Ancol Jakarta, yang menaikkan Agung Laksono sebagai ketua umum, adalah tidak sah.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara memutuskan kepengurusan Golongan Karya (Golkar) hasil Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono tidak sah.

Putusan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Lilik Mulyadi terkait gugatan yang diajukan Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical dibacakan dalam sidang di Ruang Cakra PN Jakarta Utara, Jumat (24/7/2015).

Dalam putusannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) menyatakan bahwa pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Ancol, Jakarta, yang dipimpin oleh Agung Laksono tidak sah. Dalam‎ putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan munas yang dilaksanakan Agung Laksono tidak sah karena dilaksanakan oleh orang yang tidak berwenang dan menyalahi aturan internal partai.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim PN Jakut menilai adanya bukti Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pelaksanaan Munas Ancol. Sebab, rapat pleno pada 25 November 2014 yang dipimpin oleh Agung Laksono tidak sah sehingga putusan apa pun yang dibuat dalam rapat pleno tersebut dianggap tidak sah secara hukum.

Sedangkan, terkait Munas Bali, Majelis berpendapat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, antara lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar tentang prosedur surat-menyurat.

Atas dasar itu, Hakim Ketua Lilik Mulyadi memutuskan bahwa kepengurusan Munas XI Partai Golkar di Bali untuk periode 2014-2019 adalah sah. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kepengurusan Munas XI Partai Golkar di Bali untuk periode 2014-2019 adalah sah.

"Menimbang dari berbagai fakta selama proses peradilan, Majelis hakim menimbang dan berkesimpulan gugatan yang disampaikan pengguggat dapat diterima dan memiliki landasan berkekuatan hukum tetap," ujar Hakim Lilik Mulyadi.

Lebih Lanjut Lilik Mulyadi menyatakan pelaksanaan munas ke-9 Bali 30 November-4 Desember 2014 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku‎ dan memiliki kekuatan hukum tetap serta Munas ke-9 Golkar di Ancol pada tanggal 6-8 Desember 2014 itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat‎.

‎Hakim Lilik Mulyadi mengungkapkan terkait ganti rugi sebesar Rp 100 miliar karena kerugian materil seperti biaya persidangan selama proses peradilan dan kerugian imateriil kehilangan kepercayaan kader Golkar yang diajukan penggugat terhadap tergugat patut dipertimbangkan karena berpengaruh dalam pelaksanaan pilkada 2015 yang akan segera berlangsung.

"Penguggat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sebagian gugatan dikabulkan, mengabulkan provisi penggugat, ‎menolak keberatan yang dilakukan oleh tergugat 1,2, dan 3," tambah Hakim Lilik Mulyadi, didampingi Ifa Sudewi dan Desma selaku hakim anggota.

Kuasa hukum ARB, Yusril Ihza Mahendra menyatakan konsekuensi dari putusan PN Jakarta Utara adalah seluruh keputusan dan tindakan hukum yang dilakukan kubu Agung Laksono, tidak sah. Sebaliknya, semua keputusan dan tindakan hukum yang dilakukan Golkar di bawah ketua umum ARB dan sekretaris jenderal Idrus Marham, sah.

Dengan demikian, menurut Kuasa Hukum Kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, yang dinyatakan sah secara hukum adalah hasil Munas Bali yang mendudukkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.

"Munas Bali dinyatakan sah secara hukum termasuk hasil-hasilnya. Munas Ancol dinyatakan melawan hukum dan tidak sah termasuk semua yang dihasilkannya," tegas Yusril Ihza Mahendra, Jumat (24/7/2015).

Dia melanjutkan, putusan PN Jakarta Utara berlaku secara serta merta atau 'uitvoorbaar bij vorraad'.

"Artinya putusan berlaku meskipun Agung Laksono banding atau kasasi," tandas Yusril Ihza Mahendra.

Dengan putusan serta-merta dari PN Jakarta Utara tersebut, lanjut Yusril Ihza Mahendra, kubu ARB yang berhak mengajukan calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2015, meski kubu Agung Laksono dan Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Kami sudah yakin bahwa Majelis Hakim akan memberikan keputusan yang seadilnya berdasarkan bukti yang sudah kami ajukan," ujar Yusril Ihza Mahendra.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB), Bambang Soesatyo, mengungkapkan rasa syukurnya atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut), yang membatalkan kepengurusan kubu Agung Laksono (AL), dan bahkan menghukum Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Yasonna H. Laoly.

"Keputusan pengadilan tersebut telah meruntuhkan konspirasi jahat kekuasaan dengan oknum Partai Golkar yang ingin menghancurkan Partai Golkar dari dalam, melalui politik pecah belah," ujar Bambang Soesatyo, Jumat (24/7/2015).

Lebih lanjut, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi dan salut pada majelis hakim yang telah berani melawan konspirasi atau persekongkolan jahat kekuasaan tersebut. Sebab, bersama dengan oknum Partai Golkar itu, telah ada keberpihakan kekuasaan pada penyelenggaraan munas Golkar Ancol, yang dinilai Bambang Soesatyo sebagai Munas abal-abal serta penuh rekayasa.

Bambang Soesatyo menilai, keputusan PN Jakut juga merupakan berkah dan kemenangan kebenaran atas tindak penzaliman yang dilakukan Yasonna H. Laoly terhadap Partai Golkar.

Bambang Soesatyo mengingatkan, keputusan Majelis Hakim berlaku serta merta dan dapat langsung dilaksanakan, meskipun ada upaya hukum lain yang tengah dilakukan kubu AL dan KemenkumHAM.

"Maka, yang berhak menandatangani pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak mendatang adalah Ketua Umum ARB dan Sekjen Idrus Marham hasil Munas Golkar Bali," tegas Bambang Soesatyo. "Kita berharap kubu Ancol tidak ngeyel dan patuh pada hukum," imbuh Bambang Soesatyo.

"Selain menghukum AL dan Yasonna wajib membayar secara tanggung renteng denda kepada ARB sebesar Rp 100 miliar, keputusan pengadilan juga otomatis memberikan hak pada Munas Golkar Bali untuk menempati kantor DPP Partai Golkar di Slipi yang selama ini diduduki kubu Munas Ancol," pungkas Bambang Soesatyo.

Sedangkan Sekjen Partai Golkar kubu Munas Bali, Idrus Marham mengungkapkan terkait pilkada harus dilihat dari perspektif keluarga besar Golkar. "Semua harus berdasarkan hasil penjaringa‎n. Apabila ada calon yang ingin maju dari dua dokumen yang berbeda dari kedua kubu, dengan hasil keputusan majelis ini, maka dokumen yang digunakan oleh KPU dalam pilkada nanti adalah dokumen dari Munas Bali," tegas Idrus Marham.

Idrus Marham juga meminta seluruh kader Partai Golkar tetap bersatu dan jangan mau diadu domba dan dipecah belah oleh oknum-oknum di luar partai Golkar.

Menanggapi putusan tersebut, Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK) menyatakan, kesepakatan islah Golkar terkait pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, tetap berlaku.

"(Islah) tetap jalan. Kita sudah sepakat apapun keputusan hukum yang berjalan tetap dalam kesepakatan ini sampai dengan ada inkracht (putusan berkekuatan hukum tetap)," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Apalagi, JK meyakini bahwa proses hukum di pengadilan masih akan menempuh waktu yang lama. Mengingat, ada upaya banding sampai kasasi.

"Pengadilan itu ada tahapan-tahapannya. Yang di pengadilan negeri saya belum baca tetapi pengadilan itu kan salah satunya biasanya banding lagi. Jadi, belum inkracht. Baru diberlakukan kalau inkracht. Jadi, kita lihat lagi perkembangannya," ujar JK.

Sebelumnya, dua kubu Partai Golkar, kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono kembali menandatangani kesepakatan islah terkait pengajuan calon kepala daerah, di Rumah Dinas Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2015).

Namun, kedua kubu kembali menegaskan perihal keabsahan pengurus partai tetap ditempuh melalui jalur hukum.

Sedangkan kuasa hukum ‎tergugat versi Munas Ancol, Maruahal Efendi Manurung‎, dan kuasa hukum MenkumHAM RI, Lawrence Siburian mengaku masih harus berpikir terhadap hasil putusan hakim Majelis Hakim.

Anggota kader Golkar hasil Munas Bali merayakan kemenangan dengan berpelukan, serta bersujud syukur usai Majelis Hakim membacakan sidang hasil keputusan di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Jumat (24/7/2015).

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.897.363 Since: 05.03.13 | 0.1377 sec