Hukum

Ketua Pengadilan TUN Medan Dicokok KPK

Friday, 10 Juli 2015 | View : 492

MEDAN-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memecahkan rekor tangkapan terbesar sepanjang sejarah KPK untuk kategori pejabat struktural di Mahkamah Agung (MA). Para Hakim yang dicokok sebelumnya paling tinggi adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Setyabudi Tedjocahyono.

Mereka yang ditangkap KPK adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Tripeni Irianto Putro, Hakim Amir Fauzi dan Hakim Dermawan Ginting. Ikut pula ditangkap pula pengacara Gerry Baskara dan Panitera Sekretaris Syamsir Yusfan.

Tripeni Irianto Putro, Ketua PTUN Medan yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta rekannya Hakim Amir Fauzi, Dermawan Ginting dan Panitera Syamsir Yusfan serta pengacara Gerry Baskara.

Rombongan Tripeni Irianto Putro Cs yang mendapat kawalan ketat dari aparat gabungan TNI, Kepolisian dan KPK serta petugas Avsec pun menjadi pusat perhatian pengunjung dan calon penumpang di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA). Rombongan ini pun sempat berhenti di depan toilet namun tidak berlangsung lama.

Selanjutnya rombongan pun berjalan menuju Gate 11. Berdasarkan keterangan salah seorang petugas kepada wartawan, bahwa Tripeni Irianto Putro Cs dan penyidik KPK akan terbang dengan maskapai PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. nomor penerbangan GA 195 tujuan Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 20.35 WIB tadi.

Tripeni Irianto Putro bukanlah orang sembarangan. Ia lama di MA sebagai staf ahli Hakim Agung. Selain itu, jabatan Ketua PTUN Medan adalah bergengsi karena merupakan kota besar dan pengadilan kelas I.

Menurut Juru Bicara MA, Hakim Agung Dr. Suhadi, S.H., M.H. tidak mudah bagi Hakim menjadi Ketua Pengadilan kelas I. Untuk meraihnya, Tripeni Irianto Putro harus mendapat restu langsung dari pimpinan MA lewat serangkaian fit and proper test yang dilakukan internal MA. Namun, ternyata fit and propert test ini membuahkan hasil hampa. 

Karier Tripeni Irianto Putro sirna dalam sekejap. Tripeni Irianto Putro dicokok KPK di ruangannya usai menerima sejumlah uang dari pengacara pada Kamis (9/7/2015) kemarin. Ikut digulung dua Hakim lain, pengacara dan panitera. Dan tepat tengah malam mereka langsung dibawa ke Markas KPK di plaza Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Sebagaimana Tripeni Irianto Putro, Setyabudi Tedjocahyono juga dipilih lawat restu pimpinan dengan serangkaian test. Wakil Ketua PN Bandung itu akhirnya dihukum 12 tahun penjara karena terbukti jual beli perkara mengatur lamanya hukuman terdakwa korupsi mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada. Usai menggulung Setyabudi Tedjocahyono, dua Hakim anggota di kasus itu juga menyusul ke penjara. Tidak hanya itu, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Bandung,  Pasti Serefina Sinaga juga terserat dan dihukum 4 tahun penjara.

Hal ini menambah daftar kelam pengadilan di Indonesia. Dari Hakim selingkuh, Hakim korupsi, Hakim Agung memalsu putusan, Hakim menggunakan narkoba, Hakim bertemu dengan pihak berperkara dan sebagainya.

Berkaca dari pengalaman di atas, maka perlu dipikirkan langkah menyeluruh. Komisi Yudisial (KY) harus semakin dikuatkan. DPR RI juga harus segera memformulasikan UU yang bisa membuat Hakim lebih profesional, yaitu RUU Jabatan Hakim. Di mana dalam RUU Jabatan Hakim ini akan diatur soal teknis rekrutmen Hakim, proses seleksi Hakim menempati jabatan struktural hingga masa pensiun.

Alih-alih bersifat terbuka, MA malah apriori terhadap pengawasan dan keterlibatan Komisi Yudisial (KY) ikut menyeleksi Hakim. Bahkan sekelompok Hakim Agung ramai-ramai meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan KY menyeleksi Hakim. Sikap yang bertentangan dengan blue print MA.

Para Hakim Agung yang menggugat ke MK itu yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi). Hakim Agung yang dimaksud adalah:

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Dr. H. Imam Soebchi, S.H., M.H.

Hakim Agung Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Hakim Agung Prof. Dr. Abdul Manan

Hakim Agung H. Yulius, S.H., M.H.

Hakim Agung Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Seperti diberitakan sebelumnya, para Hakim Agung hendak 'membonsai' kewenangan Komisi Yudisial (KY) dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun Hakim Agung Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H. memilih berseberangan dengan rekannya dan tetap mendukung KY sesuai UUD 1945 dan UU.

"Mempersoalkan KY dalam ikut menseleksi calon hakim bukan domain Ikahi sebagai organisasi hakim melainkan domain MA di samping adanya indikasi menolak unsur pengawasan oleh KY," kata politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H. kepada wartawan, Kamis (2/4/2015).

Berdasarkan UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama dan UU PTUN, penerimaan Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan KY. Hal ini sesuai dengan turunan kewenangan yang diberikan UUD 1945 terhadap KY. Namun siapa sangka, para Hakim Agung itu malah enggan jika KY ikut menyeleksi Hakim sesuai UU itu.

"Pengurus Pusat (PP) Ikahi mengajukan uji materi terhadap kewenangan KY (sebagai bentuk) kalau PP Ikahi kurang memahami bahwa hal kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh beberapa UU kepada KY sebagai lembaga," cetus Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana itu.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, kalau pada UU tersebut dirasakan mengganggu lembaga lain dalam hal ini Mahkamah Agung maka bukan domain Ikahi sebagai organisasi Hakim yang mempersoalan hal tersebut. Tetapi merupakan domain MA yang mempersoalkan kewenangannya yang terganggu dengan kewenangan KY yang diberikan oleh UU.

"Maka mekanismenya bukan uji materi seperti yang dilakukan oleh PP Ikahi melainkan merupakan sengketa kewanangan antara lembaga negara (SKLN) yaitu MA dan lembaga KY yang penyelesaian sengketanya dilakukan di MK melalui sengketa kewenangan antara lembaga negara yang masing-masing kewenangan diberikan oleh konstitusi," papar Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Bahkan, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H. menilai tindakan PP Ikahi akan merugikan lembaga peradilan secara keseluruhan. Sebab masyarakat akan menilai para Hakim Agung yang bergabung di Ikahi menolak kewenangan KY dalam mengawasi Hakim sebagaimana amanat konstitusi.

"Sebab pandangan masyarakat seolah-olah tidak mau adanya keterlibatan unsur pengawasan oleh KY sebuah lembaga yang ditunjuk oleh UUD 45 sebagai lembaga pengawas Hakim dengan UU yang mengatur bahwa KY diikutsertakan secara transparan dalam merekut Hakim-hakim di lingkungan peradilan yang tidak boleh dimonopoli oleh MA sebagai lembaga satu-satunya," beber Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Sementara itu, Ketua I PP Ikahi, Hakim Agung Dr. Suhadi, S.H., M.H. menyatakan sebaliknya. Dr. Suhadi, S.H., M.H. yang pernah diberi rekomendasi skorsing oleh KY karena pelanggaran kode etik itu memberi contoh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, di mana dua lembaga itu diberi kewenangan penuh dalam merekrut anggotanya.

"Intinya untuk rekrutmen Hakim adalah kewenangan MA sebagai lembaga yang membawahi para hakim. Di tiap UU itu ada pasal yang menyatakan rekruitmen dilakukan bersama MA dan KY. Pasal-pasal itu lah yang kita gugat. Artinya lembaga lain diberi kewenangan penuh.Jadi kita menganggap, dengan adanya KY itu menganggu independensi MA dalam rekruitmen Hakim," tukas Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Gugatan ini juga membuat KY geram. Secara retorik, pimpinan KY Imam Anshori Saleh mempertanyakan ke para Hakim Agung yaitu mengapa tidak sekalian saja meminta amandemen UUD 1945 dengan agenda pembubaran KY.

"Aneh, MA kok semakin resisten diawasi KY," pungkas Imam Anshori Saleh. (det/jos)

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.591.769 Since: 05.03.13 | 0.1386 sec