Politik

Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi

Tuesday, 23 Juni 2015 | View : 670

JAKARTA-SBN.

Peraturan DPR RI tentang tata cara pengusulan pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi, akhirnya diketok dalam rapat paripurna DPR RI meski ditolak oleh 3 fraksi.

Tiga fraksi di DPR RI yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) secara resmi menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa disebut sebagai Dana Aspirasi.

Dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (23/6/2015), tujuh dari sepuluh fraksi di DPR RI setuju usulan dana aspirasi masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta dana aspirasi daerah pemilihan (dapil) dinaikkan hingga Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar per anggota. Sehingga, jika dikalikan dengan 560 anggota DPR RI yang ada, maka total dana aspirasi mencapai Rp 11,2 triliun.

Meski ada penolakan, namun aturan soal dana aspirasi DPR RI sebesar Rp 11, 2 triliun telah disahkan DPR RI. Pengesahan itu menuai interupsi dari beberapa anggota DPR RI.

Rapat paripurna DPR RI memutuskan untuk mengesahkan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau Dana Aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota setiap tahun. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

"Dengan memperhatikan catatan (interupsi), mari kita setujui peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan dana aspirasi. Setuju ya?," kata pimpinan rapat paripurna Fahri Hamzah dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

"Setuju..!!" ucap mayoritas anggota DPR RI. Tok! Laporan Baleg soal peraturan dana aspirasi disahkan.

Beberapa anggota terutama dari fraksi yang menolak sempat menyuarakan interupsi sebelum pengetokan palu, namun tampak beberapa kesulitan karena microphone mati.

Dalam sambutan ketua Panja dana aspirasi Totok Daryanto sebelumnya, memaparkan tentang proses pengusulan program pembangunan dana aspirasi sejak pengesahan UU MD3, kemudian dibentuk tim hingga akhirnya dibahas di Panja Baleg DPR RI.

"Ada tiga fraksi yang menolak yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura. Selebihnya semua menyatakan setuju," ucap Ketua Panja UP2DP, Totok Daryanto, di hadapan sidang paripurna DPR RI, Selasa (23/6/2015).

"Kami laporkan bahwa tiga fraksi menyatakan tidak setuju, yaitu PDIP, NasDem dan Fraksi Hanura. Selebihnya menyatakan setuju, dan pleno Baleg sepakat bulat untuk melanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya," tambah Totok Daryanto.

"Soal tata cara dalam melaksanakan hak anggota untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, anggota menyusun secara tertulis dan ditandatangani anggota yang bersangkutan," imbuhnya.

"Dengan itu, Pleno Badan Legislasi sepakat bulat melanjutkan pembahasan UP2DP pada tahap berikutnya."

Pernyataan itu cukup mengagetkan sebab yang sejak awal terlihat menolak Dana Aspirasi adalah Fraksi Partai Demokrat (PD) yang diketuai mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, ternyata Fraksi PD menyetujui UP2DP. Hal itu berkebalikan dengan Fraksi Partai Hanura dan Fraksi PDIP yang semula tak banyak bicara, namun belakangan justru menolak usulan itu.

Padahal, Ketua Fraksi PD Edhie Baskoro Yudhoyono sampai melaksanakan konferensi pers mengkritisi usulan Dana Aspirasi. Bahkan, ayahandanya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sampai membuat pernyataan melalui akun Twitter-nya.

Setelah pengesahan laporan Baleg, paripurna lalu mendengarkan laporan dari ketua tim Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) Taufik Kurniawan. Sempat terjadi interupsi, namun Fahri Hamzah buru-buru mengetok peraturan dana aspirasi tersebut.

"Jadi kita setujui program pembangunan daerah pemilihan," kata politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Fahri Hamzah menegaskan buru-buru.

Tok! Peraturan DPR RI tentang Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi itu resmi disahkan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, dana aspirasi nantinya disetorkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga tidak ada kesempatan bagi anggota DPR RI untuk melakukan penyelewengan dana.

Kemudian, usulan dana aspirasi tersebut disetujui oleh delapan fraksi, Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sedangkan, hanya dua fraksi yang tidak setuju, yaitu Demokrat dan Nasional Demokrat (NasDem).

Akhirnya, dalam paripurna di DPR RI yang digelar Selasa (23/6/2015), usulan dana aspirasi tersebut lolos karena disetujui oleh tujuh fraksi dan hanya ditolak oleh tiga fraksi.

Ketujuh fraksi yang setuju tersebut, ialah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda), Partai Demokrat (PD), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang setuju dengan catatan harus ada sosilaliasi terlebih dahulu.

Sedangkan, tiga fraksi yang menolak, ialah Fraksi Partai NasDem, Hanura, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketika ditanya pendapatnya mengenai lolosnya usulan dana aspirasi tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa usulan tersebut adalah hak DPR RI untuk mengusulkan. "Ya boleh saja (usulan dana aspirasi). Asalkan jangan masing-masing sama jumlahnya," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Namun, JK mengatakan bahwa besarannya tidak mungkin sama setiap anggota DPR RI karena nanti tidak merata di setiap daerah. Oleh karena itu, lanjutnya, akan ada pembahasan lebih lanjut perihal usulan dana aspirasi tersebut. "Nanti dibahaslah. Pasti di bahas," tegas JK. Apalagi, lanjutnya, belum ada angka pasti dalam paripurna yang disetujui oleh DPR RI.

Hanya saja, JK kembali mengingatkan bahwa sesungguhnya aspirasi DPR adalah semua anggaran yang telah dibahas antara wakil rakyat tersebut dengan DPR RI.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ke-9 yang mulai menjabat sejak 9 Oktober 2009, Ir. H. Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical menyatakan dana itu memang perlu.

"Perlu. Karena uang itu bukan untuk anggota DPR," tukas mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI ke-14 masa jabatan 7 Desember 2005-21 Oktober 2009, Aburizal Bakrie alias Ical usai buka bersama di kediaman Ketua DPR RI Setya Novanto, Jl Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2015).

Menurut mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu, duit Rp 11,2 triliun itu bukanlah untuk anggota DPR RI melainkan untuk daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota. Dan penyaluran dana ke daerah itu nantinya dilaksanakan Pemerintah, bukan DPR RI.

"Yang melaksanakan adalah Pemerintah," tandas mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Kabinet Indonesia Bersatu ini.

Menurut Aburizal Bakrie alias Ical, anggaran infrastruktur untuk daerah juga kurang, lagipula dana aspirasi itu akan tergolong dana desa. Soal pengawasan, nantinya pemerintahlah yang melakukannya. Jadi bila ada kesalahan maka DPR RI juga tidak terkena imbas.

"Bukan DPR, Pemerintah dong yang kerja," tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ke-10 dengan masa jabatan 21 Oktober 2004-6 Desember 2005 ini saat beringsut masuk mobil.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Agun Gunanjar menyatakan tetap konsisten menolak apa yang dia sampaikan di sidang paripurna terkait pengesahan Dana Aspirasi oleh DPR RI, Selasa (23/6/2015) sore.

"Saya menolak untuk mengisi dan menandatangani formulir isian pengajuan program pembangunan daerah pemilihan, karena kapasitasnya dipaksakan dan tidak menggunakan pemungutan suara. Jangankan tiga fraksi, satu anggota saja tidak setuju, maka harus dilakukan voting karena tidak didapatkan aklamasi," ujar Agun Gunanjar di Jakarta, Selasa (23/6/2015) malam.

Karena tidak menempuh terlebih dahulu musyawarah mufakat, hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Cara-cara pengambilan keputusan seperti paripurna tadi sudah tidak demokratis.

"Ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah yang luas wilayahnya dan tersebar di lautan namun penduduknya kecil seperti Maluku, Kepri, dan lainnya. dibandingkan di Jawa, program ini akan menjadi alat pencitraan yang merugikan bagi caleg-caleg baru dan partai-partai yang kursinya kecil," katanya.

Ketua DPP Partai Golkar itu juga menyatakan, program dana aspirasi juga akan menjadi kongkalingkong yang rawan koruptif, bagi internal partai. Bahkan, akan semakin menguatkan posisi tawar elite partai, yang akan semakin oligarki dan pada akhirnya DPR RI tidak lagi jadi perwakilan rakyat.

"DPR akan jadi perwakilan partai-partai yang, utamanya kepanjangan elite penguasa parpol. Demokrasi semakin prosedural tidak substansial, tidak lagi berpihak kepada rakyat," tandasnya. (det/sp/jos)

See Also

Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
4 Butir Hasil Islah Partai Golkar
Kongres Partai Demokrat Akan Habiskan Rp 9,4 Miliar
DPP Partai Demokrat Tantang 161 DPC Tempuh Jalur Hukum
Muladi Keberatan Hadir Di Sidang Lanjutan Sengketa Golkar Di PTUN
jQuery Slider
Arsip :2016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 5.835.931 Since: 05.03.13 | 0.2894 sec