Politik

Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu

Friday, 29 Mei 2015 | View : 645

JAKARTA-SBN.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Frans Agung Mula Putra, harus berurusan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) setelah dilaporkan oleh staf Tenaga Ahli (TA) sendiri yang bernama Denti Noviany Sari.

Mantan staf administrasi anggota DPR RI, Denti Noviany Sari dengan berani melaporkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Frans Agung Mula Putra. Dia dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI karena diduga menggunakan gelar doktor palsu.

Selain itu, Frans Agung Mula Putra juga dilaporkan karena dengan sewenang-wenang memberhentikan dirinya sebagai staf di DPR RI.

Denti Noviany Sari mengatakan tidak mengerti alasan pemecatan dirinya karena tidak ada keterangan lisan maupun tertulis sebelumnya.

"Saya tidak tahu dasar masalahnya apa, tiba-tiba saya dipecat. Tidak ada pemberitahuan, baik lisan maupun SK (surat keputusan)," tutur Denti Noviany Sari saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Denti Noviany Sari baru sadar sudah tidak lagi menjabat sebagai staf TA saat aksesnya untuk masuk ke ruangan Frans ditutup. Selain itu, dia tidak menerima gaji sebesar Rp 3,8 juta per bulan sejak Maret 2015.

"Maret gaji enggak keluar. Saya cek, ternyata saya benar dipecat. Di Maret ‎itu juga saya lapor ke MKD, dan katanya pekan ini akan ada follow up-nya," ungkap Denti Noviany Sari.

Fransi Agung Mula Putra diduga menggunakan gelar doktor palsu. Dia menggunakan gelar doktor di kartu namanya dan tertulis di daftar presensi anggota Komisi II DPR RI. Frans Agung Mula Putra dilaporkan oleh mantan stafnya, Denti Noviany Sari.

Dari pelaporannya itu, terkuak bahwa Frans Agung Mula Putra telah menggunakan gelar palsu dalam kartu namanya. Penulisan gelar palsu itu diminta sendiri oleh Frans sebagai atasan Denti Noviany Sari.

"Pak Frans Sendiri yang minta kok, saya ada note-nya," ungkap Denti Noviany Sari.

Sebelum diberhentikan, Frans Agung Mula Putra pernah meminta Denti Noviany Sari untuk membuatkan kartu nama di mana di kartu nama itu tercantum gelar doktor. Padahal ternyata itu bodong. Dari pihak Universitas Satyagama, menyebutkan bahwa yang bersangkutan belum selesai kuliah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengusut tuntas dugaan gelar doktor palsu atau ijazah palsu, yang dipakai oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Frans Agung Mula Putra.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengusut tuntas dugaan laporan gelar doktor palsu anggota Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendesak agar MKD DPR mengusut tuntas dugaan pelanggaran ijazah palsu yang dilakukan oleh Frans Agung Mula Putra. Pasalnya, hal itu telah mencoreng dan membuat malu lembaga legislatif. Ia mengatakan anggota dewan mesti memberikan contoh kepada rakyat.

"MKD harus diusut secara tuntas. Jika ada kecenderungan ada pelanggaran maka harus ditindak aparat hukum. Anggota DPR itu juga contoh buat rakyat," terang Agus Hermanto di Nusantara III, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2015).

Pihak kepolisian juga jangan gentar jika nantinya ada intervensi-intervensi dari pihak luar, lantaran Frans Agung Mula Putra notabene adalah seorang anggota DPR RI.

Agus Hermanto menambahkan jika pengusutan MKD terbukti dugaan gelar doktor milik Frans Agung Mula Putra palsu, maka harus ditindak tegas oleh aparat terkait.

Politikus Partai Demokrat tersebut mengatakan, semua Warga Negara Indonesia (WNI) kedudukannya sama di mata hukum. Agus Hermanto menekankan anggota dewan statusnya sama di mata hukum. "Anggota DPR itu sama dengan rakyat, harus sama diperlakukan di depan hukum," sebutnya.

Namun, dia mengatakan saat ini lebih baik memberikan kesempatan kepada MKD untuk mengusut tuntas dugaan laporan ini. Ia juga menyarankan agar menerapkan asas praduga tidak bersalah sehingga tidak berkembang opini yang salah.

"Jadi, biarkan kita memberikan MKD untuk meneliti tuntas. Apakah ini bersifat atau pelanggaran atau apa. Tapi, yang jelas media, semuanya harus mengawasi ini supaya ini dilakukan transparan," pungkas politikus Partai Demokrat (PD) Agus Hermanto. (viv/det/jos)

See Also

Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
4 Butir Hasil Islah Partai Golkar
Kongres Partai Demokrat Akan Habiskan Rp 9,4 Miliar
DPP Partai Demokrat Tantang 161 DPC Tempuh Jalur Hukum
Muladi Keberatan Hadir Di Sidang Lanjutan Sengketa Golkar Di PTUN
jQuery Slider
Arsip :2016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 5.835.920 Since: 05.03.13 | 0.2297 sec