Hukum

Gugatan Pra Peradilan Dikabulkan, Status Tersangka Hadi Poernomo Tak Sah

Tuesday, 26 Mei 2015 | View : 510

JAKARTA-SBN.

Sidang praperadilan mantan Dirjen Pajak, Drs. Hadi Poernomo, Ak. memasuki tahap putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).

Dalam putusan yang dipimpin Hakim tunggal Haswandi, menyatakan kalau gugatan pria kelahiran Pamekasan, Madura pada 21 April 1947 itu Hadi Poenomo dikabulkan. Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalah di praperadilan. "Menyatakan penyidikan termohon berkaitan dengan peristiwa pidana, tidak sah," ujar Hakim Haswandi membacakan putusan dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Selasa (26/5/2015).

Selain itu, Hakim tunggal Haswandi meminta KPK menghentikan penyidikan.

Dalam pertimbangannya, Hakim Haswandi mengatakan proses penyidikan KPK terhadap Hadi Poernomo dilakukan bersamaan dengan saat mantan Ketua BPK itu ditetapkan sebagai tersangka yakni pada 21 April 2014 dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang ada. "Apa yang dilakukan termohon melanggar SOP dan juga UU tentang KPK," kata Hakim Haswandi.

"Penyelidik dan penyidik KPK, secara administrasi tidak memiliki status sebagai penyelidik dan penyidik," imbuh Hakim Haswandi.

Seperti diberitakan sebelumnya dan untuk diketahui, lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2000, Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait keberatan pajak.

Mantan Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta pada tahun 1998, Hadi Poernomo dikenakan status tersangka pada 21 April 2014, tepat pada hari ulang tahunnya ke-67 dan hari terakhir menjabat sebagai Ketua BPK. KPK menetapkannya sebagai tersangka pada 21 April 2014, yang merupakan hari terakhirnya menjabat Ketua BPK. Mantan Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak pada Kantor Wilayah Pajak Manado pada tahun 1996, Hadi Poernomo pensiun sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka pada hari itu, Senin (21/4/2014).

Kasus ini terjadi saat Hadi Poernomo menjadi Dirjen Pajak tahun 2002-2004 silam. KPK meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Kendati telah menyandang status tersangka selama setahun, Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak belum dikenakan status penahanan oleh KPK. KPK belum melakukan penahanan meski Hadi Poernomo sudah setahun ditetapkan sebagai tersangka pada 21 April 2014.

"Tersangka HP melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan atas wajib pajak atas SKPN (Surat Keterangan Pajak Nihil) BCA," kata Ketua KPK Dr. Abraham Samad, S.H., M.H., Senin (21/4/2014) tahun lalu.

Awal mula kasus ini terjadi 17 Juli 2003, PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk. mengajukan keberatan pajak Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH. Keberatan itu ditolak oleh Direktur PPH. Di sinilah diduga mantan Direktur Jenderal Pajak, Hadi Poernomo memainkan peran. Keputusan itu diubahnya.

"Meminta mengubah kesimpulan dari hasil telaah keberatan, yang tadi menyatakan menolak diubah menjadi menerima nota keberatan dari BCA . Di situlah peran saudara HP," kata Abraham Samad yang sekarang adalah Ketua KPK periode 2011-2015 nonaktif.

Tamatan Institut Ilmu Keuangan Jurusan Akuntansi Departemen Keuangan pada tahun 1973 ini, Hadi Poernomo dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lulusan Akademi Ajun Akuntan Pajak Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, pada tahun 1969 ini, Hadi Poernomo pun mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangkanya.

Mantan Kepala Bidang Ekonomi di Dewan Analisis Strategis pada Badan Inteligen Negara (BIN) pada tahun 2006 ini juga menggugat penyitaan aset oleh KPK dan tindakan-tindakan lembaga antirasuah tersebut.

Seperti dikabarkan sebelumnya, KPK juga kalah di praperadilan calon Kapolri waktu itu, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. dan eks Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. (jos/mer)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.267 Since: 05.03.13 | 0.1663 sec