Hukum

Sidang Praperadilan Novel Baswedan Ditunda

Monday, 25 Mei 2015 | View : 406

JAKARTA-SBN.

Sidang praperadilan perdana Novel Baswedan dibuka oleh Hakim Tunggal Suhairi sekitar pukul 11.30 WIB. Namun, persidangan pertama ini harus ditunda lantaran pihak Bareskrim Polri selaku termohon tidak memenuhi panggilan tanpa alasan.

Sidang perdana praperadilan terhadap Polri yang diajukan penyidik KPK Novel Baswedan ditunda hingga Jumat (29/5/2015). Hal itu lantaran Mabes Polri, selaku termohon, tidak hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon itu.

Ketidakhadiran tim kuasa hukum Polri dalam sidang perdana praperadilan yang diajukan penyidik KPK Novel Baswedan di PN Jakarta Selatan, Senin (25/5/2015) membuat sidang ditunda hingga Jumat (29/5/2015).

"Termohon kosong, berarti ini tidak hadir. Saya sudah nunggu, hampir pukul 12.00 WIB, kita mulai saja," kata Hakim Suhairi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5/2015).

Hakim Suhairi mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak Polri dengan cara yang sesuai untuk menghadiri persidangan pada hari ini.

Pihaknya pun telah memanggil termohon beberapa kali saat persidangan telah berjalan sembari Hakim Suhairi memeriksa identitas 9 dari 30 kuasa hukum Novel Baswedan yang hadir di persidangan.

"Karena belum hadir sampai hari ini, (pengadilan) akan memanggil lagi termohon sekaligus, satu minggu ya," kata Hakim Suhairi saat menunda sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Senin (25/5/2015).

Awalnya Hakim Suhairi menunda sidang hingga sepekan. Namun kebijakan tersebut dianggap tak tepat oleh pihak Novel Baswedan. Penundaan hingga sepekan dianggap terlalu lama, akhirnya Hakim menyatakan penundaan selama tiga hari.

"Hari ini (Polri) enggak bisa hadir karena tim kuasa hukum (Polri) masih mempelajari dan koordinasi penyidik mengenai apa yang kita perlukan. Juga ada kegiatan lain dalam waktu bersamaan," kata Karo Penmas Polri Brigjen Pol. Agus Rianto Senin (25/5/2015).

Menurut Karo Penmas Polri tersebut, jumlah tim kuasa hukum Polri tidak banyak. Kendati begitu Polri akan tetap mengikuti proses hukum ini.

"Kita tidak pernah berupaya menghambat apalagi mengulur-ulur. Praperadilan kan ada batas waktunya. Berbeda dengan penanganan kasus lain. Pendek waktunya. Saya dapat info sidang lebih lanjut (akan datang)," tambah Karo Penmas Polri, Brigjen Pol. Agus Rianto.

Ketua kuasa hukum Novel Baswedan, Muji Kartika Rahayu, menanggapi ketidakhadiran penyidik Polri dalam sidang praperadilan perdana yang diajukan kliennya Senin (25/5/2015) ini. Baginya, rentang waktu sejak pendaftaran praperadilan hingga sidang perdana ini cukup panjang sehingga seharusnya tidak ada alasan penyidik Polri untuk mangkir dari panggilan Majelis Pengadilan.

"Sebaiknya memang pada saat kemarin kita mendaftarkan gugatan itu waktunya cukup panjang untuk mempersiapkan materi-materi untuk jawabannya. Sehingga tidak perlu harus tidak hadir tanpa keterangan informasi apapun," kata Muji Kartika Rahayu usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5/2015).

Sidang praperadilan tersebut pun ditunda hingga Jumat (29/5/2015) mendatang. Muji Kartika Rahayu mengungkapkan jika termohon tetap tidak datang pada sidang berikutnya, pihaknya akan meminta kepastian dari Hakim agar praperadilan tetap berjalan sekalipun tanpa kehadiran dari termohon.

Selain itu, pemohon juga mengajukan perubahan pada Ketua Hakim Suhairi saat persidangan berjalan yang mulanya akan dibacakan sendiri oleh Novel Baswedan. "Kita menambahkan di bagian pendahuluan saja, semacam open speech yang akan dibacakan Novel sendiri. Jadi rencananya kenapa novel datang ke persidangan karena memang dia ingin membacakan sendiri pendahulan dari gugatannya permohonan praperadilan itu," papar Muji Kartika Rahayu.

"‎Menurut kami pemanggilan ulang tiga hari seperti pada umumnya, kemudian minggu lalu kami mengajukan perbaikan tapi kemudian disampaikan pada sidang pertama. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan perbaikan itu," kata anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan, Muji Kartika Rahayu.

Pihak Novel Baswedan mendalilkan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepadanya oleh penyidik Bareskrim Polri tidak sah. Sebab, terdapat ketidaksesuaian pasal yang disangkakan dalam surat printah (sprin) penahanan. Seharusnya Pasal 351 Ayat (1) dan (3) KUHP, namun yang tercantum adalah Pasal 351 Ayat (2) dan Pasal 442 juncto Pasal 52 KUHP.

Pihaknya juga mempersoalkan penggunaan sprin Kabareskrim nomor Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tanggal 20 April 2015 yang dijadikan dasar penerbitan sprin penangkapan dan penahanan Novel. Pihaknya menilai, penggunaan sprin kabareskrim justru menandakan penyidikan terhadap Novel merupakan bentuk intervensi. Seharusnya, sprin penangkapan dan penahanan berdasarkan sprindik.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Kantor KPK, Minggu (10/5/2015), anggota tim kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu mengatakan, adanya pengembalian barang sitaan milik Novel Baswedan yang tidak sesuai dengan pasal yang disangkakan mengindikasikan adanya kesalahan prosedur.

"Ini juga menunjukkan bahwa penggeledahan itu dilakukan secara melawan hukum," kata Muji Kartika Rahayu.

Sebagaimana diketahui Novel Baswedan dijadikan tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Juga karena seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan.

Namun Novel Baswedan telah membantah semuanya dan menyebut kasusnya adalah rekayasa.

Penyidik KPK Novel Baswedan menegaskan dirinya telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polri atas penangkapan, penahanan, dan penyitaan terkait perkara penganiayaan pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004.

Novel Baswedan menegaskan, langkah dia mempraperadilankan Polri atas penangkapan, penahanan, dan penyitaan, terkait perkara penganiayaan terhadap pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu, pada 2004, untuk mengoreksi proses penyidikan oleh Polri.

"Intinya praperadilan itu memberikan koreksi, kita berharap ke depan jadi lebih baik. Dengan adanya praperadilan ini saya berharap sebagai masukan bagi pimpinan Polri untuk perbaikan," kata Novel Baswedan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Senin (25/5/2015).

Novel Baswedan mengatakan dirinya siap menjalani sidang praperadilan dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon. Namun dirinya tidak memberi penjelasan mengapa tidak mempraperadilankan Polri terkait penetapan tersangka kasus penganiayaan.

"Kalau penetapan tersangka belum, nanti kita lihat saja ke depan," jelas Novel Baswedan.

Untuk diketahui, Novel Baswedan ditangkap di kediamannya di Kelapa Gading pada 1 Mei 2015, dini hari. Penangkapan tersebut diikuti dengan langkah penahanan serta penyitaan. Dia lantas dibawa ke Bengkulu untuk mengikuti rekonstruksi yang kemudian dibatalkan.

Barang-barang milik Novel Baswedan yang disita telah dikembalikan pada 7 Mei 2015. Sebanyak 25 barang-barang yang dikembalikan antara lain telepon genggam, komputer jinjing (laptop), dan BlackBerry (BB).

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.324 Since: 05.03.13 | 0.1108 sec