Hukum

Annas Maamun Dituntut 6 Tahun Penjara

Monday, 25 Mei 2015 | View : 562

BANDUNG-SBN.

Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Barita Lumban Gaol, S.H. itu, terdakwa Annas Maamun hadir mengenakan baju batik warna cokelat.

Tak sampai 10 menit, sidang tuntutan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun digelar.

Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dituntut hukuman selama enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Senin (25/5/2015), dalam kasus suap alih fungsi kawasan hutan senilai Rp 5 miliar. Annas Maamun juga dituntut membayar denda sebesar Rp 250 juta, subsidair lima bulan kurungan.

Berbeda dengan sidang pada pekan lalu yang nyaris tumbang karena sakit, kali ini Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun yang Rabu pekan lalu muntah-muntah di ruang sidang, hari ini terlihat tampak lebih segar bugar.

Annas Maamun yang mengenakan kemeja batik merah lengan panjang, berjalan masuk dan keluar sidang tanpa bantuan.

Raut wajah dan kondisi badannya pun lebih segar dibandingkan saat sidang sebelumnya.

Sementara pada sidang Rabu pekan lalu (20/5/2015), saat JPU tengah membacakan berkas tuntutan, Annas Maamun muntah-muntah di ruang sidang. Ia sempat dibawa ke RS untuk mendapatkan perawatan. Namun ia sempat datang kembali ke ruang sidang sore harinya dengan kursi roda. Sidang saat itu dinyatakan ditunda.

Hari ini sesuai dengan kesepakatan, JPU hanya tinggal membacakan surat tuntutan yang belum dibacakan. Jumlahnya tiga lembar. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Barita Lumban Gaol, Jaksa hanya membacakan tiga halaman diktum.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri saat membacakan tuntutan pada persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Jalan Jl. LL. RE. Martadinata No.74-80, Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Senin (25/5/2015).

"Memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk supaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan," tutur JPU KPK, Irene Putri, S.H. saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jl. LL. RE. Martadinata No.74-80, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin (25/5/2015).

Dalam surat tuntutannya, JPU menilai Annas Maamun erbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a dan b.

Jaksa Irene Putri menegaskan, terdakwa dinyatakan bersalah, secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a Undang-undang Tipikor.

Pria berusia 75 tahun itu terbukti bersalah menerima suap terkait kasus alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Sidang tuntutan sempat tertunda selama sepekan sebab Annas Maamun mengaku sakit. Sidang tuntutan ini diketuai Hakim Barita Lumban Gaol.

Menurut JPU KPK, Annas Maamun terbukti bersalah menerima suap terkait alih fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau. JPU KPK menilai, Annas Maamun sedikitnya telah menerima tigakali uang suap dari terpidana lain kasus ini Gulat Medali Emas Manurung.

Untuk dakwaan pertama tentang penerimaan uang sebesar 166 ribu dollar AS, JPU KPK menjerat terdakwa Annas dengan Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk dakwaan kedua tentang penerimaan uang sebesar Rp 500 juta JPU KPK menjerat Annas dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara untuk dakwaan ketiga tentang penerimaan uang Rp 3 miliar, JPU KPK menjerat terdakwa dengan Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun hukuman enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan.


"Memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan," kata JPU KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2015).

- See more at: http://www.goriau.com/riauserbaserbi/gubernur-riau-nonaktif-annas-maamun-akhirnya-dituntut-6-tahun-penjara.html#sthash.CJIYfPwT.dpuf

Hal-hal memberatkan yang menjadi pertimbangan JPU dalam menyusun surat tuntutan ini yaitu karena perbuatan terdakwa yang dinilai tak mendukung program pemerintah yang tengah giat memberantas korupsi. Selanjutnya, Jaksa Irene pun menyebutkan hal yang memberatkan, yakni, terdakwa adalah pejabat pemerintahan dan perbuatannya tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar menegakan pemberantasan korupsi. Lalu, terdakwa pun tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Sementara, hal yang meringankan, terdakwa bertindak sopan selama persidangan, belum pernah dihukum dan terdakwa sudah lanjut usia. "Hal yang meringankan, usia terdakwa sudah lanjut usia dan belum pernah dihukum," kata Jaksa Irene Putri.

Sebelumnya, tuntutan sempat akan dibacakan pada Rabu pekan lalu. Namun, karena kondisi mantan Gubernur Riau tersebut, Annas Maamun yang kala itu tiba-tiba menurun, sidang pun baru dilanjutkan hari ini.

Mendengar tuntutan tersebut, terdakwa langsung menyatakan keberatan. Dia tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa dan tak merasa melakukan apa yang dibacakan dalam tuntutan tersebut.

Selanjutnya, rencananya terdakwa, Annas Maamun akan mengajukan dan membacakan nota pembelaan/pledoi pada persidangan selanjutnya yang dijadwalkan pada pekan depan. Annas Maamun akan menyampaikan nota pembelaannya pada Senin (1/6/2015) pekan depan.

Sidang tuntutan terhadap orang nomor satu di Provinsi Riau itu sempat diwarnai unjuk rasa yang mendesak Annas Maamun dihukum seberat-beratnya. (jos/kom)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.921 Since: 05.03.13 | 0.1566 sec