Internasional

Penjelasan Kemenlu Perihal Imigran Rohingya

Sunday, 17 Mei 2015 | View : 703

JAKARTA-SBN.

Persoalan kaum pencari suaka itu memang cukup pelik.

Lagi, gelombang pencari suaka nyasar ke Aceh. Jumat (15/5/2015), hampir 800 imigran Myanmar dan Bangladesh diselamatkan dengan ditarik dari Pantai Timur Aceh, Indonesia, oleh para nelayan.

Gelombang tersebut diperkirakan bagian dari total 8 ribu pencari suaka yang dilaporkan menuju wilayah selatan.

Sebagaimana diketahui, rombongan yang baru diselamatkan Jumat (15/5/2015) kemarin membuat jumlah pencari suaka di Aceh mencapai ribuan. Sebelumnya, Pemerintah mencatat 582 pengungsi pada 10 Mei. Sedangkan negara-negara lain seperti Thailand dan Malaysia sudah tegas menolak para pencari suaka.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersikap tegas terkait pencari suaka dari suku Rohingya asal Myanmar. TNI memastikan bakal berupaya mencegah siapa pun masuk wilayah negara tanpa dokumen resmi. Sikap ini berbeda dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Mochamad Fuad Basya menegaskan, tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia, termasuk wilayah laut.

”Kalau bicara soal kedaulatan, tidak ada satu orang pun yang boleh masuk wilayah Indonesia tanpa izin dan dokumen resmi,” tandasnya di Jakarta, Sabtu (16/5/2015).

Soal pengungsi, Mayjen TNI M. Fuad Basya menjelaskan bahwa keputusan tersebut ada di tangan Kemenlu. Sebab, hal itu berkaitan dengan diplomasi luar negeri.

Namun, Mayjen TNI Mochamad Fuad Basya menerangkan bahwa TNI bakal terus menggunakan prosedur semula jika tak ada permintaan khusus dari Kemenlu.

”Kami tetap tegas mencegah warga asing masuk perairan Indonesia secara ilegal. Kecuali memang ada restu dari Kemenlu," tegas Mayjen TNI M. Fuad Basya.

Mayjen TNI Mochamad Fuad Basya mencontohkan kasus 582 orang dari suku Rohingya yang terdampar di Aceh Utara. Saat itu pihak TNI pun sudah siap untuk mengusir mereka. Namun, pihak Kemenlu mencegah dan merestui para pengungsi untuk ditampung. ”Setelah itu kami pun langsung menyerahkan penanganan ke pihak imigrasi,” papar Mayjen TNI M. Fuad Basya.

Hal tersebut berbeda dengan upaya pencegahan kapal untuk masuk Indonesia. Menurut Mayjen TNI M. Fuad Basya, sampai saat ini tidak ada permintaan resmi dari Kemenlu agar TNI membiarkan masuk kapal pengungsi ke wilayah Indonesia.

Karena itu, dia pun sempat menggiring keluar kapal yang memang mengaku tak ingin ke wilayah Indonesia. "Kami berikan bantuan bahan bakar dan logistik, lalu menggiring mereka keluar,” terang Mayjen TNI Fuad Basya.

Mayjen TNI Mochamad Fuad Basya tak menampik mendengar sikap Kemenlu di publik. Namun, hal tersebut belum bisa menjadi pertimbangan TNI untuk melakukan pengecualian. ”Kami tidak mau salah langkah hanya karena berita di media. Jadi, sampai saat ini kami tetap melakukan penyisiran,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menguatkan sikap Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko sehari sebelumnya. Pucuk pimpinan TNI itu bahkan membentuk tim khusus dalam rangka mencegah masuknya kapal pengungsi. Tim tersebut bakal berpatroli di sepanjang Selat Malaka yang sering dilalui pengungsi.

”Diusahakan tidak masuk ke wilayah kita agar tak memunculkan persoalan sosial. Kalau (akses laut) dibuka, bisa-bisa ada eksodus ke sini,” tutur Jend. TNI Dr. Moeldoko. Namun, dia mengaku tetap memberikan bantuan selama para pengungsi itu melewati Selat Malaka.

Saat dimintai keterangan terkait dengan hal itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arrmanatha Nasir menyatakan masih harus melakukan konfirmasi. Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia bakal memberikan suaka bagi yang membutuhkan. Dengan begitu, terang dia, Pemerintah Indonesia tak akan mengusir gelombang imigran.

”Kami akan memberikan penampungan, makanan, dan kebutuhan dasar bagi para imigran yang ada di wilayah kami,” jelasnya di Jakarta, Jumat (15/5/2015) kemarin.

Selama ini, sudah banyak negara yang menegaskan tak akan menampung kaum pencari suaka. Misalnya Malaysia dan Thailand yang hanya membantu dari sisi logistik, namun tetap mengembalikan perahu ke laut lepas.

”Satu yang jelas tidak akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menaikkan mereka ke atas kapal atau sekoci dan mendorong mereka ke laut lepas. Atau menyuruh mereka ke salah satu dari ribuan pulau tak berpenghuni di Indonesia,” ucapnya.

Di sisi lain, tambah Tata, sapaan Arrmanatha Nasir, Pemerintah juga tak pernah memaksa imigran yang berada di wilayah perairan Indonesia untuk berhenti. Dia mencontohkan saat KRI Sutanto menemukan kapal yang berisi pencari suaka di Selat Malaka. Ketika ditanya, penumpang di kapal tersebut mengaku bahwa tujuan mereka bukan Indonesia.

”Mereka hanya minta bantuan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Karena Selat Malaka merupakan lintas damai, pihak TNI-AL pun memberikan bantuan makanan hingga bahan bakar. Kapal pun dibiarkan melanjutkan perjalanan,” imbuhnya.

Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir mengungkapkan, Pemerintah Indonesia tetap memakai prinsip non-refoulement dalam menangani pencari suaka dari suku Rohingya asal Myanmar.

Prinsip tersebut menyatakan bahwa negara tak akan mengembalikan korban penindasan ke negara asal atau mengusir ke negara lain yang bisa membuat kebebasan atau hidupnya terenggut.

Selama ini, lanjut Tata, Pemerintah Indonesia tetap menggunakan prinsip non-refoulement. Prinsip tersebut adalah sikap yang menolak pengembalian korban ke negara asal atau lain yang bisa membuat kebebasan atau hidup mereka terenggut. Karena itu, papar dia, Pemerintah RI terus berusaha memberikan suaka terhadap imigran yang menjadi korban di negara lain.

”Kita (RI) memang bukan anggota Convention of Refugees 1951 oleh UNHCR (Komisi Tinggi Penanganan Pengungsi PBB). Tapi, kita (Pemerintah) tetap melakukan penanganan (menangani) untuk para migran pengungsi,” jelasnya, Sabtu (16/5/2015) kemarin.

Pakar hubungan luar negeri Teuku Rezasyah menilai sikap Indonesia soal Rohingya memang mempertaruhkan nama baik negara.

Selama ini Indonesia dinilai sebagai pemimpin di wilayah Asia Tenggara yang menjunjung hak asasi manusia. ”Tapi, jumlah yang diterima ternyata teramat besar. Bayangkan, ada sekitar 8 ribu orang yang diperkirakan melakukan eksodus. Dapat biaya dari mana?” katanya.

Karena itu, Reza sapaan Teuku Rezasyah menyarankan Pemerintah Indonesia segera mengadakan senior officer meeting untuk membahas penanganan hal tersebut. Rapat itu juga harus mengundang International Organization of Migration (IOM) dan UNHCR agar bisa disepakati secara internasional.

”Harus diadakan secepat mungkin. Kalau mau realistis, tak mungkin Indonesia menghadapi masalah ini sendirian. Baik secara biaya maupun risiko keamanan sosial,” tuturnya.

Menurut lansiran AFP, Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia Wan Junaidi Jaafar menyatakan bahwa negerinya tidak menerima para pengungsi. Dia mengatakan harus bertindak realistis dengan tak mengizinkan para pengungsi mendarat.

”Kami harus memberikan pesan yang tegas bahwa mereka tidak diterima di sini. Kami sudah memperlakukan orang yang melanggar batas dengan manusiawi. Tapi, jangan sampai mereka merasa bebas ke sini,” tegas Wan Junaidi Jaafar. (jos/jpnn/afp)

See Also

Boris Johnson Terpilih Sebagai PM Inggris Baru
Menlu Inggris Ancam Iran
Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
Suriah Berhasil Usir ISIS
Kementerian Pertanian Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia
Perwakilan Nahdlatul Ulama Dan Wahid Foundation Temui Dubes Amerika Serikat
Polri Benarkan Penangkapan WNI Isteri Tokoh ISIS Marawi
Sultan Selangor Kecewa Terhadap Mahathir Mohamad Soal Bugis
China Meminjamkan Sepasang Panda Ke Indonesia
Spanyol Buru Sopir Pelaku Teror Di Barcelona
Serangan Teror Di Barcelona
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.535.478 Since: 05.03.13 | 0.1871 sec