Hukum

Pemeriksaan Perdana Jero Wacik Setelah Ditahan

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadikan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tahanan.

Politikus Partai Demokrat ini resmi ditahan lembaga antirasuah pada Selasa (5/5/2015).

Tersangka mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik memakai rompi tahanan usai diperiksa di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Dia dijebloskan di rumah tahanan Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Politikus Partai Demokrat ini akan ditempatkan di salah satu sel Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur.

"JW (Jero Wacik) ditahan di Rutan Kelas 1 di Cipinang Jakarta Timur," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha dalam keterangan persnya di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Priharsa Nugraha menyebutkan, penahanan Jero Wacik berlaku mulai tanggal 5 Mei hingga 24 Mei mendatang. Jika masa pemberkasan melebihi waktu yang ditentukan, tidak menutup kemungkinan KPK akan memperpanjang penahanan sesuai ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jero Wacik resmi ditahan penyidik KPK untuk kepentingan pemeriksaan atas dugaan kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara mencapai Rp 9,9 miliar.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan perdana terhadap mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik.

Penyidik KPK langsung memeriksa setelah Jero Wacik resmi menjadi pesakitan lembaga antirasuah.

Jero Wacik tiba di gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta dengan diantarkan mobil tahanan. Jero Wacik yang mengenakan rompi tahanan tidak mau berkomentar banyak terkait pemeriksaannya tersebut.

Kepada media, Jero Wacik hanya mengumbar senyum lantas memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Seperti diketahui, dalam perkara, Jero Wacik diduga melakukan pemerasan untuk memperbesar Dana Operasional Menteri (DOM) dalam tiga modus, yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, menganggarkan kegiatan rapat rutin tapi rapat itu ternyata fiktif.

Jero Wacik ditahan terkait kasus korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat Waryono Karno.

KPK juga menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008-2011. Jero Wacik dijerat melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 421 KUHP. Jero Wacik pun terancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Ia diduga melakukan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan terkait jabatannya.

KPK membeberkan modusnya yakni pasca dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik meminta tambahan Dana Operasional Menteri (DOM). Sebab, Jero merasa dana operasional itu dinilainya tidak mencukupinya.

Atas permintaan Jero Wacik, jajaran di lingkungan Kementerian ESDM telah memberikan dana sepanjang 2011 sampai dengan 2013 sebesar Rp 9,9 miliar.

Dana itu diduga digunakan Jero Wacik untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga, dan pencitraan. Namun, angka tersebut masih bisa bertambah. DOM itu diduga mengalir ke sejumlah pihak antara lain Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik D.S., mantan Ketua Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat S.B. dan pimpinan media massa nasional D.K. Total dana yang diduga diterima oleh mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu adalah Rp 9,9 miliar.

Sekedar informasi, KPK juga menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementeri Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) pada tahun 2008-2011. Dia diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar ketika dia menjabat sebagai Menteri.

Atas perbuatannya tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 7 miliar. Jero Wacik dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (mer/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.378.684 Since: 05.03.13 | 0.2376 sec