Hukum

Bareskrim Polri Garap 6 Saksi Kasus Kondensat

Tuesday, 12 Mei 2015 | View : 1897

JAKARTA-SBN.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak memastikan Bareskrim 'tak pandang bulu' menggarap siapapun yang diduga menerima aliran dana penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT. Trans Pasific Petrochemical Indonesia.

"TPPU tetap kita tangani. Siapapun yang kena di situ tetap kita tangani," katanya di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2015) malam.

Bareskrim Polri bergerak cepat untuk mengantisipasi tiga tersangka kasus dugaan korupsi kondensat melarikan diri. Ketiga tersangka berinisial RP, DH, dan HW tersebut dipastikan dicekal.

Bareskrim Polri mencegah DH, oknum pejabat di SKK Migas, untuk bepergian ke luar negeri karena berstatus tersangka dugaan korupsi penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT. Trans Pasific Petrochemical Indonesia.

Pencekalan itu supaya DH tidak meninggalkan Indonesia di tengah penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.

"Sudah kita cekal DH sejak penetapan tersangka," tegas Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak, Kamis (7/5/2015).

Dia menyatakan, DH dicekal sejak Bareskrim menetapkannya sebagai tersangka dan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. "Begitu SPDP keluar, kita juga layangkan surat pencekalan," ungkap Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak lagi.

DH merupakan salah satu mantan deputi di Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Migas/BP Migas (sekarang SKK Migas). Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya terkait penunjukan langsung TPPI sebagai penjual kondensat dari SKK Migas. Padahal, lanjut Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak, harusnya ada proses pelelangan bukan penunjukan langsung.

"Sebelum lelang ada panitia penilai.Nah ini panitia penilai belum ada, eh sudah ada penunjukan langsung," kata dia.

Dan lebih gawat lagi, Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak melanjutkan, pada  April 2009 sudah ada lifting dan penjualan, meski kontrak kerja itu baru dimulai Oktober 2009.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak menuturkan, pencekalan terhadap ketiganya telah dilakukan. Tidak hanya untuk mencegah melarikan diri, namun dipastikan ketiga tersangka ini masih berada di Indonesia. "Jadi, sewaktu-waktu bisa dipanggil," terang Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak pada awak media.

Awalnya, ketiga tersangka itu akan dipanggil minggu depan. Namun, Bareskrim berubah sikap dengan belum memanggil para tersangka. "Kami ingin memanggil semua saksi terlebih dahulu minggu depan, Selasa (12/5/2015)," ujar Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak.

Dia menuturkan, sebanyak 15 saksi akan diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu giliran para tersangka. Yang jelas, semuanya akan diperiksa secara detil. "Kami punya target kasus ini selesai dengan cepat," tambah Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak.

Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus tersebut, hingga saat ini Bareskrim masih berupaya melacak semua transaksi dari tersangka. Memang dideteksi ada harta bergerak dan tidak bergerak, namun belum bisa disebut apa saja asetnya. "Kami belum mendapatkan kepastian asetnya, tapi arahnya TPPU ada," tegas Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak.

Lima saksi sudah digarap Bareskrim, Senin (11/5/2015) kemarin.

Namun, Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak mengatakan, belum ada mengarah kepada siapa yang diduga menerima aliran dana, termasuk oknum-oknum pejabat tertentu. "Belum ada disebut-sebut pejabat," katanya.

Yang jelas, pihaknya tetap berangkat pada saksi-saksi yang ada. Kalau nantinya saksi mengarah pada orang tertentu, tentu akan diperiksa. "Kalau saksi tidak mengarah ke sana, jadi kami tetap kepada fakta-fakta yang ada," ungkapnya.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa pihaknya akan memeriksa enam saksi, Selasa (12/5/2015).

Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak menegaskan, belum ada berstatus pemeriksaan tersangka. "Tidak ada pemeriksaan tersangka. Semua saksi-saksi dulu," katanya.

Bareskrim Polri terus menemukan kejanggalan demi kejanggalan pada kasus penjualan kondensat bagian negara oleh PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan SKK Migas. Dalam kasus itu, Bareskrim sudah menjerat tiga tersangka, yakni  RW, DH, dan RP.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Victor Edison Simanjuntak mengatakan, sejak awal penjualan kondensat ini sudah bermasalah. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, tidak ada jaminan fidusia terkait proses penjualan itu. "Seharusnya ada (jaminan fidusia), tapi itu tidak ada," katanya di Mabes Polri, Jumat (8/5/2015).

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak menambahkan,  berdasarkan keterangan saksi-saksi , PT. TPPI sejak 2009  sudah diketahui sebagai perusahaan yang tak sehat. Namun, SKK Migas yang kala itu masih bernama SKK Migas menunjuk TPPI untuk menjuala kondensat ini.

"Seharusnya dari situ saja sudah bisa diketahui TPPI tidak memenuhi syarat untuk digunakan mitra penjualan kondesat milik negara," papar Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak.

Namun, Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak belum memastikan apakah BP Migas tahu atau tidak kondisi PT. TPPI sebenarnya sebagai perusahaan yang tak sehat secara finansial. Karenanya, pada pekan depan Bareskrim akan memeriksa 11 saksi dari SKK Migas, PT. TPPI dan juga ahli.

Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak menjelaskan, saksi dari SKK Migas akan dicecar tentang proses penjualan. Sedangkan saksi dari TPPI selain karyawan juga wakil presiden direkturnya dan  perwakilan Pertamina di perusahaan yang sahamnya pernah dimiliki Hashim Djojohadikusumo itu. "Jadi saksinya ada sebelas” katanya.

Soal tersangka, Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak menjelaskan bahwa awalnya Bareskrim menjerat DH, pejabat di SKK Migas. Namun, dari pengembangan penyidikan ada dua tersangka lagi, yakni HW dan RP.

Hanya saja, Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak enggan membeberkan identitas tersangka tambahan itu. Ia hanya menyebut para tersangka itu ada yang berasal dari TPPI maupun SKK Migas. "Nanti, kita periksa dulu," katanya saat ditanya peran para tersangka.

Namun demikian, Bareskrim tak menutup kemungkinan akan menambah tersangka baru tergantung dari hasil pengembangan kasus yang diduga merugikan negara Rp 2 triliun tersebut.

Bareskrim Mabes Polri terus menelusuri dugaan korupsi penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT. Trans Pasific Petrochemical Indonesia yang diduga merugikan negara US$ 156 juta atau sekitar Rp 2 triliun. Aliran dana dari hasil korupsi itu diduga ada yang disimpan di bank bahkan tak sedikit yang sudah dijadikan dalam bentuk aset fisik.

"Ada yang di bank ada yang aset. Pokoknya (bagi) saya satu rupiah pun tidak boleh ada yang lolos," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brgijen Pol. Victor Edi Simanjuntak di Mabes Polri, Rabu (7/5/2015).

Sebab, sambung Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak, dalam penanganan dugaan korupsi yang paling penting adalah bagaimana aset bisa kembali.

Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak menganalogikan, untuk apa menghukum  orang 100 tahun, tapi uang hasil korupsi tidak bisa dikembalikan untuk negara.

Sebaliknya, kata dia, meski dihukum 10 tahun tapi uangnya kembali itu merupakan hal yang penting. 

"Yang utama dalam penanganan kasus korupsi adalah penyelamatan uang negara  sebesar-besarnya," tukas Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak. 

Memang, ia mengaku belum tentu US$ 156 juta itu akan kembali semuanya. "Tapi, kami upayakan bisa sebesar-besarnya," tegasnya.

Karenanya, sekarang ini pihaknya fokus untuk melakukan penelusuran aset dan berusaha memblokir uang dugaan korupsi itu. "Sehingga uang ini tidak akan beredar pada saat kita bisa kembalikan ke negara," katanya.

Bareskrim Polri sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) kasus korupsi penjualan kondensat oleh PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama dan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Setelah mengeluarkan sprindik, Bareskrim juga mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus yang merugikan negara hingga US$ 156 juta itu ke Kejaksaan.

Hanya saja, sampai saat ini Bareskrim masih mengunci rapat identitas tersangka dalam kasus itu. "Sejak SPDP sudah ada tersangkanya," tegas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (6/5/2015).

Yang jelas, lanjut Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak, dalam kasus ini sudah ada lima saksi yang diperiksa. Dokumen barang bukti juga sudah banyak. Bahkan gelar perkara sudah dilakukan berkali-kali. "Kita gelarnya sudah banyak," tegas Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak.

Karenanya, tutur dia,  penyidik juga sudah menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana dalam kasus itu. Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak menjelaskan, ada prosedur yang dilanggar dalam penunjukan PT. TPPI.

Selain itu, Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak melanjutkan, tidak ada berita acara penelitian dan penilaian terhadap dokumen penawaran perusahaan. "Deputi Finansial Pemasaran tidak melaksanakan prosedur penunjukan langsung kepada PT. TPPI sebagai penjual kondensat," tandas Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak.

Pada Mei 2009, sambung Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak, sudah dimulai penjualan kondensat tanpa kontrak. Akibatnya, posisi piutang sampai Maret 2010 sebesar US$ 160 juta. Namun demikian, kontrak tidak dihentikan. "Sehingga kerugian negara membengkak," tegasnya.

Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak menegaskan, pihaknya akan menelisik siapa sebenarnya pejabat yang terlibat dalam kasus ini. Menurut dia, butuh bukti yang kuat karena nantinya bakal menghadapi penasehat hukum yang banyak di persidangan.

"Orang pintar akan berbicara di situ (persidangan). Kita perlu sedetail-detailnya  sehingga tidak ada yang lolos di situ," pungkas Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak. (jos/jpnn)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.124 Since: 05.03.13 | 0.1046 sec