Hukum

Bareskrim Polri Pastikan Tersangka Korupsi Kasus Penjualan Kondensat Bertambah

Monday, 11 Mei 2015 | View : 991

JAKARTA-SBN.

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim) Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pada penjualan kondensat milik negara yang melibatkan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas kepada PT. Trans Pasific Petrochemical Indonesia (TPPI). Bahkan, tersangka dalam kasus itu akan terus bertambah.

Sejauh ini, Bareskrim sudah menjerat tiga tersangka dalam kasus itu. Ketiganya adalah RP, DH, dan HW  yang berlatar belakang dari SKK Migas maupun PT. TPPI. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menjerat tiga tersangka dari SKK Migas dan PT. TPPI masing-masing berinisial RP, DH, dan HW.

Namun, rencananya besok Selasa (12/5/2015) Bareskrim akan memeriksa calon tersangka kondensat yang diduga merugikan negarap US$ 156 juta atau sekitar Rp 2 triliun itu.

"Lanjut terus. Besok pemeriksaan calon tersangka," beber Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Budi Waseso di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Senin (11/5/2015).

Namun, pria yang karib disapa Buwas itu lagi-lagi merahasiakan siapa calon tersangka yang dimaksudkannya. "Besok dilihat siapa yang diperiksa. Nani kita lihat, ya semua nanti kita periksa," kata Buwas.

Yang jelas, para saksi-saksi sudah banyak yang diperiksa secara marathon sejak kasus ini dinaikkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. "Karena ini merupakan kasus besar," ungkap jenderal bintang tiga alumnus Akademi Kepolisian 1984 ini.

Bareskrim Polri terus mendalami aliran dana dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat milik negara yang melibatkan SKK Migas kepada PT. Trans Pasific Petrochemical Indonesia.

Bareskrim Mabes Polri menelusuri aliran dana dalam dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat yang melibatkan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama dan SKK Migas yang diduga merugikan negara US$ 156 juta.

Bareskrim pun meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran. "Nanti dilihat keseluruhan. Kita minta bantu PPATK dan PPATK siap memberikan itu," tegas Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Budi Waseso di Mabes Polri, Kamis (7/5/2015).

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Budi Waseso mengungkapkan, anak buahnya tengah menelusuri pihak yang menerima dana dari korupsi yang merugikan keuangan negara hingga hampir Rp 2 triliun itu.

“Sedang kita lakukan seluruhnya (penelusuran aliran dana),” kata Komjen Pol. Drs. Budi Waseso di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2015). Hanya saja, sejauh ini memang belum ada rekening yang diblokir.

Buwas demikian sapaan Budi Waseso memang belum membuka pihak-pihak yang menerima aliran dana dari kasus itu. Sebab, penelusuran masih terus berjalan. "Tapi, tidak menutup kemungkinan nanti kita blokir," beber mantan Kepala Pusat Pengamanan Internal Polri itu.

Lebih lanjut, jenderal bintang tiga yang karib disapa Buwas itu menuturkan, para calon tersangka kasus ini juga sudah dicegah bepergian ke luar negeri. "Totalnya tidak tahu persis, pokoknya yang sudah ada indikasi kita cekal," beber mantan Kapolda Gorontalo tersebut.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Budi Waseso menegaskan, tidak ada intervensi dari siapapun dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat yang melibatkan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama dan SKK Migas.

Kasus ini diduga merugikan negara US$ 156 juta atau sekitar Rp 2 triliun. "Siapa yang ancam? Tidak ada. Insyaallah, Insyaallah tidak ada," tegas pria yang karib disapa Buwas itu di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2015).

Dia pun menegaskan, pengusutan kasus ini tetap berjalan. Bahkan, Kamis (7/5/2015), Bareskrim kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. "Ada saksi, yang berkaitan dengan kasus ini," katanya.

Buwas pun memastikan penyidik masih mengevaluasi dokumen-dokumen hasil penggeledahan di PT. TPPI dan SKK Migas, Senin (5/5/2015) lalu.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak juga mengaku tak ada intervensi. Namun, ia membenarkan mendapatkan ancaman. "Itu ancaman-ancaman biasalah. Pasti penyidik-penyidik korupsi lain pun diancam juga," bebernya di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2015).

Namun, Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak tak ciut nyali dengan ancaman yang diterima. Malah, tambah dia, ancaman itu membuat pihaknya akan mengungkap kasus-kasus yang lebih besar lagi. "Adrenalin saya tambah tinggi nih. Mau saya ungkap lagi yang besar-besar," tegas anak buah Buwas itu.

Dia pun memastikan tidak akan ada pengawalan khusus baik terhadap dirinya maupun penyidik. "Tidak ada. Kita percaya sama Tuhan. Kalau kita ada pengawal, nanti dia (pengancam) senang karena (menganggap) kita takut," beber Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak mengatakan, meski penelusuran sudah berjalan namun belum kelihatan siapa saja yang menerima.

"Tapi, kita sudah tahu rekeningnya keluar masuk, tanggalnya. Sekarang yang penting kita cari tahu ini ke siapa," kata Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2015).

Namun, Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak mengatakan, diduga ada dana yang mengalir untuk perorangan. "Kalau tahapan itu kan perorangan kan?" katanya.

Yang jelas, pihaknya menduga dana itu mengalir ke banyak pihak. Menurutnya, ada transaksi dalam bentuk dollar ke rupiah maupun sebaliknya.

"Pasti sangat banyak. Ini membutuhkan ketelitian untuk merekap. Kalau sudah terekap dengan baik nanti kita bicarakan," tukas Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak.

Yang jelas, sambung Brigjen Pol. Victor Edi Simanjuntak, akan diupayakan ditelusuri aliran dana kemudian dilakukan pemblokiran.

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.897.456 Since: 05.03.13 | 0.1247 sec