Hukum

Antasari Azhar Memohon Grasi Dan Amnesti Ke Presiden

Sunday, 10 Mei 2015 | View : 1056

JAKARTA-SBN.

Terpidana 18 tahun penjara kasus pembunuhan berencana Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, kelompok usaha PT. Mitra Banjaran yang merupakan anak perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang dikenal sebagai salah satu perusahaan BUMN pemerintah yang bergerak di bidang agroindustri, farmasi, dan alat kesehatan serta perdagangan dan distribusi, Nasrudin Zulkarnaen (45 tahun), mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar (62 tahun) mengajukan permohonan grasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pihak mantan Ketua KPK itu berharap Presiden Joko Widodo menggugurkan hukuman pidana yang menjeratnya.

"Sebenarnya permintaan grasi ini adalah permintaan keluarga Pak Antasari. Saya sebagai kuasa hukum memfasilitasi," ungkap kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman ketika dikonfirmasi, Senin (11/5/2015).

Pihak Antasari Azhar berharap Presiden menggunakan hak prerogatifnya dengan menerima permohonan grasinya.

Advokat Boyamin Saiman sudah mengirimkan surat permohonan grasi kepada Presiden per Februari kemarin. Permohonan ampunan disorongkan kepada Presiden Joko Widodo pada 20 Februari. Kemudian MA juga sudah melakukan telaah untuk memberikan pertimbangan.

"Sudah agak lama, sejak 20 Februari," beber Boyamin Saiman, koordinator kuasa hukum Antasari Azhar, Senin (11/5/2015).

"Grasi diajukan tanggal 20 Februari 2015 ke Presiden dan salinannya disampaikan juga ke Pengadilan Negeri Jaksel untuk diteruskan kepada MA. Pendapat MA baru masuk Istana tanggal 6 Mei 2015," kata Boyamin Saiman.

Dalam permohonan grasi yang dikirimkan itu, Antasari Azhar memohon dua hal yang sifatnya alternatif. Alternatif pertama, dia meminta pidana dihapuskan. Jika alternatif pertama tak dikabulkan, maka dia meminta alternatif kedua yakni pengurangan masa hukuman.

Kendati pesimistis Mahkamah Agung (MA) bakal memberikan pertimbangan yang positif, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar (62 tahun) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan permohonan grasinya yang telah diajukan pada 20 Februari 2015 terkait perkara pidana pembunuhan berencana Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, kelompok usaha PT. Mitra Banjaran yang merupakan anak perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang dikenal sebagai salah satu perusahaan BUMN pemerintah yang bergerak di bidang agroindustri, farmasi, dan alat kesehatan serta perdagangan dan distribusi, Nasrudin Zulkarnaen (45 tahun).

"Rasanya MA akan sulit, kami hanya berharap pada hak prerogratif Presiden," kata Koordinator Tim Kuasa Hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, sewaktu dihubungi awak media, dari Jakarta, Senin (11/5/2015).

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, MA memiliki fungsi memberi pertimbangan kepada Presiden untuk menerima maupun menolak grasi yang diajukan oleh terpidana.

"Tapi kan pertimbangan MA itu bisa tidak dipakai. Grasi itu kewenangan sepenuhnya Presiden," terang Boyamin Saiman.

Menurut Boyamin Saiman, kliennya kini tinggal menunggu jawaban Presiden. Dia berharap, Presiden mau memberi ampunan buat Antasari Azhar.

"(Jawaban Presiden) Bulan depan sepertinya," singkat Boyamin Saiman.

Selain grasi, penasihat hukum Boyamin Saiman dan tim juga menunggu pendapat dari Mahkamah Agung (MA). Pendapat MA sejatinya sudah keluar Jumat (8/5/2015). Tapi, kuasa hukum belum tahu isinya karena langsung dikirim ke Presiden.

"Berdasar UU, Grasi terdapat syarat berupa pendapat MA apakah disetujui atau tidak," ucapnya.

Antasari Azhar bersama Sigid Haryo Wibisono dituding bersekongkol menghabisi nyawa Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Utama PT. Rajawali Putra Banjaran. Pembunuhan diduga dilatari asmara segitiga.

Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Dirut PT. Putra Rajawali Banjaran Nazrudin Zulkarnaen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 11 Februari 2010. Hakim Herry Swantoro memastikan, semua unsur sudah terpenuhi antara lain, unsur barang siapa, turut melakukan, dengan sengaja, direncanakan, dan hilangnya nyawa orang lain.

Sebelumnya, Antasari Azhar mengajukan kasasi, tetapi permohonan kasasi itu ditolak.

Pada 6 September 2011, Antasari Azhar mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Antasari Azhar telah ditolak oleh MA pada Februari 2012. Tapi, PK ditolak karena bukti yang diajukan dianggap tidak tepat.

Antasari Azhar terus mencari keadilan dengan menggugat Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang membatasi permohonan PK hanya satu kali.

Permohonan Antasari Azhar dikabulkan MK dengan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Namun, MA menolak putusan MK tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang PK hanya satu kali pada Desember 2014.

Antasari Azhar yang dijatuhi pidana 18 tahun penjara menolak jika disebut mengakui kesalahannya dengan meminta grasi kepada Presiden.

Boyamin Saiman menyebut permohonan grasi dilakukan atas pertimbangan proses hukum yang dilalui kliennya penuh kejanggalan.

"Kami mengajukan grasi karena merasa ada kejanggalan dalam kasus ini mulai dari penyidikan, sampai ke persidangan," kata Boyamin Saiman.

"Dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di persidangan terdapat kejanggalan-kejanggalan. Seperti dugaan rekayasa terkait pesan singkat (sms), senjata, dan lainnya seperti yang sering disampaikan," urai Boyamin Saiman.

Pengacara Boyamin Saiman mengatakan, grasi yang dimohonkan ke presiden juga mendapat dukungan dari keluarga Nasrudin Zulkarnaen selaku korban serta Romli Atmasasmita dan Muchtar Pakpahan.

"Semoga Presiden berkenan memberikan grasi kepada Antasari Azhar," ujar Boyamin Saiman.

Dikatakan Boyamin Saiman, selain meminta grasi Antasari Azhar juga mengajukan amnesti melalui rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Permohonan tersebut telah diajukan ke Komisi III DPR RI dan pimpinan DPR RI hari ini.

"Untuk memperkuat grasi ini, kami juga mengajukan rekomendasi amnesti kepada DPR," kata Boyamin Saiman

Menurutnya, Antasari Azhar layak dibebaskan karena proses hukum yang dilaluinya tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Lagipula, selama enam tahun menjalani masa pidana yang bersangkutan berkelakuan baik. Bahkan, selama berkarier sebagai Jaksa aktif hingga berkiprah di KPK dirinya telah berjasa kepada negara.

"Alasan lain Antasari Azhar telah berjasa kepada negara sebagai Ketua KPK dan Jaksa karier tanpa cacat. Selama menjalani penjara enam tahun sangat berkelakuan baik dan menjadi ketua suku dalam lapas, memberikan pembinaan hukum dan olahraga kepada seluruh napi di Lapas Tangerang," ungkap Boyamin Saiman. (sp/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.120 Since: 05.03.13 | 0.1178 sec