Hukum

Mantan Bupati Indramayu Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Monday, 11 Mei 2015 | View : 4732

BANDUNG-SBN.

Terdakwa mantan Bupati Indramayu, Irianto M.S. Syafiuddin atau Yance yang didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, Kabupaten Indramayu, dituntut hukuman 1,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Selain itu, pria yang akrab disapa Yance itu harus membayar denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

"Menuntut terdakwa Irianto MS Syafiuddin alias Yance dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara dikurangi masa tahanan dan membayar denda Rp 200 juta atau subsider enam bulan. Meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Irianto MS Syafiuddin dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangkan dengan masa tahanan dan membayar denda Rp 200 juta atau subsidair 6 bulan kurungan," ujar salah satu Jaksa, JPU Sarjono Turin saat membacakan tuntutan di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan R.E. Martadinata, di Bandung, Jawa Barat, Senin, (11/5/2015).

Dalam uraian tuntutannya, Jaksa mengatakan bahwa dakwaan primer terhadap terdakwa Yance yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHU Pidana, tidak terbukti.

"Primer itu kan Pasal 2 terkait melawan hukum penyalahgunaan dia selaku P2T itu tidak memenuhi semua unsur dalam dakwaan primer ini," kata Jaksa.

Sehingga, kata Jaksa, yang lebih tepat untuk menuntut terdakwa ialah dengan dakwaan subsider, yakni Pasal 3 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa menyebutkan bahwa Irianto M.S. Syafiuddin (Yance) dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut dengan memanfaatkan kewenangannya melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembebasan lahan PLTU yang terletak di Indramayu, Jawa Barat.

Akibatnya, negara rugi hingga Rp 5,2 miliar.

"Terdakwa melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangannya, negara dirugikan Rp 5,2 miliar," kata Jaksa Sarjono Turin setelah persidangan.

Kemudian, lanjutnya, terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dinilai tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

"Dia selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tidak melaksanakan tupoksinya, antara melakukan inventarisir tanah, kedua dia mendasarkan ganti rugi tidak sesuai NGOP, dan dia tim membentuk tim penilai panitia harga sehingga harga yang diajukan terlalu besar," urai Jaksa.

"Terdakwa tidak melaksanakan inventarisasi terhadap lahan yang akan dibebaskan terutama terhadap tanah sertifikat HGU Nomor 1 milik PT. Wiharta Karya Agung," kata Sarjono.

"Kemudian, tidak membayar ganti rugi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, termasuk NJOP status tanah dan terdakwa tidak membentuk penilai harga tanah," tambahnya.

Hal-hal yang memberatkan, terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan.

Ketua Majelis Hakim Marudut Bakara memberikan waktu satu pekan untuk terdakwa Yance dan Tim Kuasa Hukumnya menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

"Kita sepakati demikian, jadi nanti hari Senin tanggal 18 Mei 2015 mendatang, sehingga pembelaannya sudah siap disampaikan di persidangan," kata Marudut Bakara.

Sementara itu, terdakwa kasus pembebasan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumuradem, Indramayu, Jawa Barat, Yance menyatakan dirinya akan membuat sendiri nota pembelaannya terhadap nota tuntutan dari Tim JPU dari Kejaksaan Agung RI.

"Saya akan buat sendiri dan penasihat hukum saya juga akan membuat," cetus mantan Bupati Indramayu Irianto M.S. Syafiuddin. (ant/tri/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.184 Since: 05.03.13 | 0.1596 sec