Hukum

Berikut Daftar Polisi Dilaporkan Novel Baswedan Ke Ombudsman Republik Indonesia

Wednesday, 06 Mei 2015 | View : 557

JAKARTA-SBN.

Penyidik lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan beserta tim penasihat hukumnya melaporkan sembilan anggota Polri ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional merupakan lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.

Kesembilan anggota polisi yang berpangkat Brigadir hingga jenderal dilaporkan terkait adanya maladministrasi dalam penangkapan dan penahanan terhadap Novel Baswedan.

"Hari ini, 6 Mei 2015 Novel Baswedan bersama kami (tim penasihat hukum) melaporkan maladministrasi yang dilakukan oleh Bareskrim ketika melakukan penangkapan penahanan penggeledahan rumah dan rekonstruksi di Bengkulu," kata Ketua Kuasa Hukum, Muji Kartika Rahayu di Gedung Ombudsman, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan (Gedung Pengadilan Tipikor), Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).

Dari keterangannya, sembilan anggota korps bhayangkara yang dilaporkan yaitu, Brigadir Yogi Haryanto selaku pelapor Novel dalam kasus pencuri sarang burung walet yang terjadi di Bengkulu tahun 2004. Pasalnya, Yogi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi sehingga dia dianggap melanggar Pasal 5 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen tindak pidana.

Kepala Badan Reserse Kriminal (KaBareskrim) Komjen Pol. Drs. Budi Waseso menjadi salah satu jenderal yang ikut dilaporkan oleh Novel Baswedan dan tim penasihat hukum. Mantan Kapolda Gorontalo tersebut dilaporkan atas tindakannya yang mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan menjadi konsideran. Untuk itu, hal perintahnya dinilai tidak lazim dan bisa ditafsirkan sebagai intervensi terhadap penyidik.

Sementara untuk jenderal lain yang ikut dilaporkan yakni Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Pol. Herry Prastowo. Brigjen Pol. Herry Prastowo dinilai mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan alasan yang tidak sah. Sebab, sebelumnya Novel Baswedan disangkakan pada Pasal 251 ayat (1) dan (3).

Namun, dalam surat penangkapan dan penahanan diubah jadi Pasal 351 ayat (2) sehingga perubahan pasal yang dituduhkan kepada Novel Baswedan menunjukkan pidana dan korban yang berbeda.

Untuk anggota polisi lain yang terdaftar dalam laporan di antaranya, Kombes Pol. Priyo Soekotjo, AKBP Agus Prasetyono, AKBP Herry Heryawan, AKBP T.D. Purwantoro dan Kompol Teuku Arsya Kadafi. Mereka merupakan penyidik dalam kasus yang dituduhkan terhadap Novel Baswedan.

Kedelapan orang itu dilaporkan dengan alasan telah melanggar hukum dengan melakukan penahanan atas perintah atasan. Selain itu, mereka diduga melakukan penangkapan di luar tujuan penegakkan hukum yang melanggar prosedur dan membawa Novel Baswedan ke Bengkulu dengan paksaan.

Tak hanya itu, mereka telah menghalangi tim kuasa hukum untuk bertemu Novel Baswedan di Bareskrim maupun di Mako Brimob. Beberapa aturan yang dilanggar adalah Pasal 60 KUHAP, Pasal 54 KUHAP, Pasal 69 KUHAP, Pasal 70 KUHAP.

Sedangkan pihak yang dilaporkan kesembilan adalah Mahendra. Dia merupakan petugas piket Bareskrim pada tanggal 1 Mei 2015 saat Novel Baswedan ditangkap paksa. Mahendra dilaporkan lantaran dianggap menghalang-halangi akses pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada penyidik KPK tersebut Novel Baswedan. (mer/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.922 Since: 05.03.13 | 0.1653 sec