Hukum

Fuad Amin Imron Didakwa Terima Uang Rp 18 Miliar

Thursday, 07 Mei 2015 | View : 2545

JAKARTA-SBN.

Hari ini, Kamis (7/5/2015), Ketua DPRD Bangkalan Jawa Timur nonaktif itu, Raden Kiai Haji (R.K.H.) Fuad Amin Imron akan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. 'Raja' Bangkalan ini akan duduk di kursi pesakitan untuk mendengar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Besan dari Wakil Presiden ke-9, Hamzah Haz, R.K.H. Fuad Amin Imron didakwa dalam kasus dugaan korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Kabupaten Gresik dan di Gili Timur, Bangkalan.

Sidang dakwaan Ketua DPRD Bangkalan nonaktif R.K.H. Fuad Amin Imron di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta dijaga ketat Kepolisian. Sebanyak kurang lebih 200 personil Brimob Sabhara diterjunkan untuk mengamankan lokasi persidangan.

Kepala Polsek (Kapolsek) Setiabudi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Arsal Sahban mengatakan, penjagaan di Pengadilan Tipikor diperketat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebab, tak sedikit pendukung mantan Bupati Bangkalan dua periode itu hadir dalam sidang dakwaan. Sidang kasus korupsi di Gedung Tipikor tersebut dihadiri ratusan pendukung Fuad Amin Imron yang berasal dari Bangkalan, beberapa di antara mereka menggunakan kaos bertulis Save Fuad Amin.

"Kita mengantisipasi kemungkinan yang ada. Tidak boleh ada senjata tajam, harus steril," tegas AKBP M. Arsal Sahban di Pengadilan Tipikor, Kamis (7/5/2015).

Di pintu masuk lantai dasar Pengadilan Tipikor ada metal detector dengan penjagaan ketat Kepolisian. Lima lapis penjagaan di lakukan. Dari luar pagar gedung Pengadilan Tipikor hingga di dalam ruang sidang.

Menurut AKBP M. Arsal Sahban, penjagaan ketat ini merupakan permintaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 1 Desember 2014 lalu. KPK kemudian menetapkan tiga tersangka yakni politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fuad Amin Imron yang diduga sebagai penerima, Antonius Bambang Djatmiko sebagai pemberi, dan adik iparnya, Abdul Rouf sebagai perantara dari Fuad Amin Imron.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Bupati Bangkalan 2003-2013 dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan 2014-2019 Fuad Amin Imron menerima uang sebanyak Rp 18,05 miliar dari kerja sama PT. Media Karya Sentosa (MKS) dan PD Sumber Daya.

Ia mengatakan, selaku Bupati Bangkalan, terdakwa telah mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT. Media Karya Sentosa (MKS) dan PD Sumber Daya. Selain itu, terdakwa memberikan dukungan untuk PT. MKS kepada Kodeco Energy CO LTd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur dan pemberian uang kepada terdakwa tersebut masih terus berlanjut hingga terdakwa menjabat selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan.

Jaksa Pulung Rinandoro menyebutkan bahwa uang itu diberikan oleh Direktur Human Resources Development PT. Media Karya Sentosa (MKS) Antonius Bambang Djamiko, Managing Direktur PT. MKS Sunaryo Suhadi, Direktur Teknik PT. MKS Achmad Harijanto dan General Manager Unit Pengolahan PT. MKS Pribadi Wardojo.

Atas perbuatan tersebut Jaksa mengenakan Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b lebih subsider Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagiamana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Mantan Bupati Bangkalan, Madura dua periode tersebut disangka melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam perkembangannya, KPK kemudian menetapkan politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fuad Amin Imron sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Terkait TPPU, Fuad Amin Imron disangka telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bupati Bangkalan 2003-2013 dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan 2014-2019 Fuad Amin Imron diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sepanjang karirnya hingga total mencapai lebih dari Rp 284,353 miliar.

Pada periode 2010-2014, Fuad Amin Imron yang menjabat sebagai Bupati Bangkalan dan Ketua DPRD Bangkalan diduga melakukan pencucian uang hingga Rp 229,45 miliar, beber Jaksa Penuntut Umum KPK Pulung Rinandoro dalam sidang di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (7/5/2015).

"Harta kekayaan terdakwa yang ditempatkan di penyedia jasa keuangan dengan saldo akhir seluruhnya Rp 139,73 miliar dan 326,091 dolar AS (sekitar Rp 4,23 miliar), untuk pembayaran asuransi sejumlah Rp 4,23 miliar, untuk pembayaran pembelian kendaraan bermotor sejumlah Rp 7,177 miliar, untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan sejumlah Rp 94,9 miliar," urai Jaksa KPK Pulung Rinandoro.

Sedangkan pada periode 2003-2010 saat menjabat sebagai Bupati Bangkalan, Jaksa KPK menduga Fuad Amin Imron melakukan pencucian uang hingga Rp 54,903 miliar.

"Harta kekayaan terdakwa yang ditempatkan di penyedia jasa keuangan seluruhnya mencapai Rp 904,391 juta dan 184.155 dolar AS (sekitar Rp 2,39 miliar), untuk rekening lain selain rekening tersebut masih berlanjut sampai tahun 2014; untuk pembayaran asuransi sejumlah Rp 6,97 miliar, untuk pembayaran pembelian kendaraan bermotor sejumlah Rp 2,214 miliar, untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan sejumlah Rp 42,425 miliar," ungkap Jaksa Pulung Rinandoro.

Padahal penghasilan resmi kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, Fuad Amin Imron tidak sebanding dengan harta kekayaannya tersebut. Yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkaitan dengan tugas dan jabatan terdakwa selaku Bupati Bangkalan dari Oktober 2010-Februari 2013 dan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura pada September-1 Desember 2014.

Penghasilan kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, Fuad Amin Imron pada Oktober 2010 sampai Desember 2010 sejumlah Rp 121,1 juta yang berasal dari gaji, upah pungut PBB, upah pungut PBB-SKB pajak daerah dan honor kegiatan. Periode Januari-Desember 2011 sejumlah Rp 501,216 juta yang berasal dari gaji, upah pungut PBB, upah pungut PBB-SKB dan honor kegiatan.

Periode Januari-Desember 2012 sejumlah Rp 493,690 juta dan Januari-Februari 2013 berjumlah Rp 16,297 juta. Sedangkan selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan periode September-Desember 2014 penghasilannya mencapai Rp 57 juta.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 27 Agustus 2012 mengungkapkan bahwa harta kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, Fuad Amin Imron hanya berjumlah Rp 1,73 miliar. Fuad Amin Imron juga memiliki penghasilan sebagai anggota DPR RI per bulan sejumlah Rp 11,159 juta dan pemberian ceramah sejumlah Rp 60 juta. (jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.502.254 Since: 05.03.13 | 0.1154 sec