Hukum

Jero Wacik Resmi Ditahan KPK

Tuesday, 05 Mei 2015 | View : 1053

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di kementerian yang pernah dipimpinnya. Penahanan dilakukan terkait kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/5/2015) malam.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat keluar dari Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2015). Politisi Partai Demokrat yang diperiksa selama 8 jam oleh penyidik KPK ini sudah mengenakan rompi tahanan saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta.

Namun, dia mengaku menolak untuk menandatangani berita acara penahanan yang disodorkan penyidik KPK.

Ditemui saat hendak diangkut ke rutan, Jero Wacik yang berstatus tersangka itu menegaskan tidak terima keputusan KPK yang menahan dirinya. Pasalnya, dia sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Jero Wacik mengatakan, ia menolak menandatangani berita acara penahanan karena merasa tidak memenuhi alasan untuk ditahan.

"Saya tidak mau menandatangani berita acara penahanan karena saya sudah mengajukan permohonan untuk tidak ditahan. Saya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatan," kata Jero Wacik yang telah mengenakan rompi tahanan warna oranye saat digiring ke mobil tahanan di depan Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Jero Wacik mengatakan, atas dasar surat itu harusnya KPK tidak melakukan penahanan. Pasalnya, alasan yang sama digunakan KPK saat meminta Bareskrim Mabes Polri menangguhkan penahanan Novel Baswedan beberapa waktu lalu.

Dia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk membelanya, seperti saat Novel Baswedan ditahan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Ia pun meminta Presiden Joko Widodo agar mau membantunya lepas dari jeratan KPK.

Tak hanya kepada Presiden Jokowi, ia juga meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membantunya.

Jero Wacik merasa diperlakukan tidak adil atas penahanannya tersebut.

"Ada orang lain yang menyatakan seperti itu tidak ditahan. Jadi saya mohon Pak Presiden Jokowi. Bapak mengenal saya dengan baik. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pak Wapres, Pak JK, lima tahun saya di bawah Bapak. Pak SBY juga, Pak Presiden keenam. Karena saya diperlakukan seperti ini. Saya mohon dibantu, Bapak, saya merasa ini ketidakadilan, sesama warga negara mestinya sama perlakuannya," cetus Jero Wacik di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/5/2015) malam.

"Saya tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Saya merasa ini ketidakadilan. Seharusnya, warga negara semua sama diperlakukan," imbuh Jero Wacik.

Jero Wacik pun sempat berpesan kepada keluarga dan kerabatnya. Dia meminta mereka untuk tetap sabar dan tawakal selama proses hukum berjalan. Jero Wacik pun meminta doa kepada istri, anak-anaknya, dan seluruh kerabatnya di Bali agar ia tabah menjalani hukuman. "Kepada istri, anak-anak, keluarga di Bali, masyarakat Indonesia, mohon doanya agar saya tabah dan tawakal dan sabar menjalani proses hukum ini," pungkas Jero Wacik.

KPK menjerat Jero Wacik sebagai tersangka dalam dua kasus. Jero Wacik diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008-2011 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011-2013.

Jero Wacik telah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan saat ia masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 3 September 2014.

Selain kasus tersebut, KPK juga menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM. Dalam kasus tersebut, penetapan Jero Wacik sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.

Selama menjadi Menteri ESDM, Jero Wacik melalui Waryono Karno dan bawahannya yang lain diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di Kementerian ESDM tersebut.

Jero Wacik diduga menerima uang hasil memanfaatkan jabatannya dengan nilai mencapai Rp 9,9 miliar. Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013, menurut KPK, total uang yang diperoleh Jero Wacik dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar.

Jero Wacik pun diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Juncto Pasal 421 KUHPidana.

Dalam perkembangan penyidikan, Jero Wacik juga kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus lain. Yaitu dugaan korupsi di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) yang juga pernah dipimpinnya. Pada kasus di Kemenbudpar, dugaan korupsi yang dilakukan Jero Wacik terkait penggunaan anggaran untuk memperkaya diri atau orang lain saat masih menjabat sebagai Menbudpar.

KPK menduga kerugian negara yang disebabkan Jero Wacik senilai Rp 7 miliar.

Jero Wacik sempat mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun Majelis Hakim PN Jaksel menolak semua permohonan gugatan praperadilannya. Salah satu poin putusan Hakim adalah menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menangani perkara dugaan korupsi yang dilakukan Jero Wacik.

Jero Wacik akan ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Jero Wacik akan ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. "JW (Jero Wacik) ditahan di Rutan Cipinang untuk 20 hari pertama. Ini untuk kepentingan penyidikan," terang Priharsa Nugraha. (jos/jpnn/kom)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.378.698 Since: 05.03.13 | 0.2273 sec