Nasional

Penerima KJP Ditargetkan 330 Ribu Pelajar

Monday, 05 Agustus 2013 | View : 1722

JAKARTA-SBN.

Kartu Jakarta Pintar (KJP) tersebut berbentuk ATM Bank DKI yang selanjutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyuntikkan dana berisi uang yang berbeda-beda. Besaran dananya Rp 240 ribu akan diperuntukkan bagi pelajar tingkat SMA/SMK/MA per bulan, Rp 210 ribu per bulan akan diberikan untuk pelajar tingkat SMP/MTs, dan Rp 180 ribu per bulan untuk pelajar tingkat SD/MI. Uang tersebut akan masuk ke Kartu Pintar yang terintegrasi dengan kartu ATM Bank DKI setiap tanggal 1 per bulannya. Nominal uangnya untuk jangka waktu tiga bulan.

Dana dalam KJP tersebut diturunkan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa. Dalam peluncuran KJP berupa ‘uang saku’ berbentuk kartu ATM Bank DKI tersebut diperuntukkan untuk pelajar yang kurang mampu atau dibawah rata-rata. Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi dalam sambutannya mengaku kalau kartu itu untuk membantu pelajar memenuhi kebutuhan pelajar secara personal untuk biaya tranportasi, baju, sepatu, dan lainnya. “Saya luncurkan dan bisa langsung digunakan,” tutur Gubernur DKI Jakarta, Jokowi saat peluncuran perdana Kartu Jakarta Pintar (KJP) di kompleks Yayasan Pendidikan Pengajaran Dewasa (Yappenda) Jalan Swasembada Timur V Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).

“Ada syarat yang harus dipenuhi seorang siswa untuk bisa menerima Kartu Jakarta Pintar,” terang Kepala Seksi SMA Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara Syamsyul Arifin. “Pertama, calon penerima harus bisa membuktikan bahwa mereka adalah warga tidak mampu secara ekonomi,” paparnya. “Harus ada SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari RT atau RW dan kelurahan,” imbuh Syamsyul Arifin di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012). “Setelah punya SKTM, sekolah memberikan rujukan ke Dinas Pendidikan DKI. Dinas lah yang akan menentukan kuota penerima Kartu Jakarta Pintar,” sambung dia. “Selain kondisi ekonomi, siswa yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar juga harus berprestasi di sekolah,” tegas Syamsyul Arifin. “Jika tidak berprestasi, tak akan diutamakan dalam pembagian Kartu Jakarta Pintar,” tukas dia. Terkait pengawasan Kartu Pintar ini, lebih lanjut kata Syamsyul Arifin, fasilitas ini rawan penyimpangan. Uang Kartu Pintar, ujar dia, bisa saja dibelikan rokok. “Sampai saat ini, belum ada solusi khusus untuk memastikan Kartu Pintar bebas dari penyimpangan,” ungkap Syamsyul Arifin. “Untuk hal itu belum ada jawabannya,” tandas dia.

Total anggaran yang dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari APBD untuk KJP sekitar Rp 804 miliar dengan sasaran pelajar usia sekolah 7-18 tahun sebanyak 332.456 pelajar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menargetkan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mencapai 330 ribu siswa. Oleh sebab itu, target tersebut sesuai dengan program pencanangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meringankan beban siswa yang tidak mampu. “Jumlah target penerima KJP adalah 330 ribu. Data didapat dari BPS warga yang kurang mampu dari tingkat SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA. Semua data disalurkan melalui Bank DKI, dan penerima KJP dapat dilihat di internet,” jelas anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma, di hadapan peserta dialog interaktif dewan dan masyarakat di Senayan Trade Center, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2013).

“Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjamin seluruh warga usia sekolah mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah,” tambah anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma.

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM). Untuk BPSM, teknis penyalurannya menggunakan Kartu Jakarta Pintar, yaitu berupa kartu ATM Bank DKI.

Kepala Sekolah SMKN 29 Penerbangan, Jakarta, Dedi Dwitagama berharap penyaluran KJP tepat sasaran, yaitu kepada siswa dan siswi yang tidak mampu, serta tersalurkan pada mereka yang kurang mampu tetapi memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan ingin pintar. “Saat ini banyak kalangan pelajar DKI Jakarta yang keadaan ekonominya kurang mampu, tetapi juga tidak memiliki kemauan dan keinginan belajar dengan sungguh-sungguh,” tukas Pemenang Pertama Acer Guraru Award 2012, Dedi Dwitagama.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok mengakui pencairan dana untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) memiliki kendala. Khususnya, pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta. “SMK memang ada masalah. Sebab pemerintah pusat kalah sama kita. Pusat wajib belajar sembilan tahun, kita 12 tahun. Nah, tiga tahun lebihnya ini dianggap tidak ada payungnya. Ini harus diperbaiki di APBD. Itu yang swasta. Itu masalahnya di situ,” tutur mantan Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (4/7/2013). (kj/tem)

See Also

63 Titik Penyekatan Di Jakarta Saat PPKM Darurat
Titik Penyekatan Di Jalan Tol Jasa Marga Group Dalam Rangka Mendukung PPKM Darurat
Daftar Exit Tol Yang Tutup Saat PPKM Darurat
Puan Menyatakan Berduka Atas Tenggelamnya KMP Yunicee Dan Meminta Pencarian Korban Terus Dilakukan
Di Sesko AU, Puan Sampaikan Pentingnya Kekuatan Pertahanan Dan Ancaman Serangan Cyber
Presiden Joko Widodo Tinjau Langsung Pelaksanaan PPKM Mikro Di Kelurahan Rawasari
Presiden Joko Widodo Sebut PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat Untuk Saat Ini
Puan Sebut Perempuan Berperan Penting Dalam Proses Perdamaian Afghanistan
Ketua DPR RI Minta Pemda Jangan Sembunyikan Kondisi Kasus Virus Corona
Dorong Percepatan Vaksinasi, Ketua DPR RI Bawa Tambahan Vaksin Untuk Warga Jateng
Megawati Sebut Ayah Saya Dilengserkan Namun Roda Kehidupan Berputar
Megawati Soekarnoputri Resmi Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan Di Universitas Pertahanan
Megawati Soekarnoputri Tegaskan Perlu Amandemen Sekali Lagi Untuk Hadirkan Kembali PPHN
Megawati Bingung Dicap Komunis
Megawati Cerita Soekarno Dilengserkan
Megawati Minta Presiden Tambah Personel TNI-Polri
Bamsoet: Ibu Megawati Tegaskan Dukung MPR RI Miliki Kewenangan Menyusun Dan Menetapkan Haluan Negara
Ketua MPR RI Sebut Hari Lahir Pancasila Momentum Bangun Kembali Kebersamaan
Ketua DPR RI Minta Negara Hadir Lebih Nyata, Kebijakan Harus Tepat Dan Bermanfaat Untuk Rakyat
Presiden Joko Widodo Dorong Kerja Sama Daerah Untuk Bersama Tangani Pandemi Virus Corona
Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Di Bintan
Presiden Joko Widodo Kunjungan Kerja Bertolak Menuju Provinsi Riau Dan Kepulauan Riau
Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Massal Di Provinsi Riau
Presiden Beri Pengarahan Penanganan Pandemi Dan Vaksinasi Massal Di Provinsi Kepulauan Riau
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Perbaiki Jalan Tol Jakarta-Cikampek
jQuery Slider
Arsip :202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.211.958 Since: 05.03.13 | 0.1937 sec