Opini

Jumat Kelabu

Author : Dr Imam Budidarmawan Prasodjo SIP MA PhD | Friday, 01 Mei 2015 | View : 651

SBN

Pagi ini, Jumat 1 Mei 2015 pukul 07.05 WIB, sebuah pesan pendek masuk pada telepon genggam saya. Tak disangka, pesan itu datang dari Buya Ahmad Syafii Maarif yang berbunyi: "Penangkapan Novel Baswedan oleh Bareskrim kepolisian sama artinya bahwa pimpinan Polri sekarang sedang menggerogoti institusinya sendiri agar lebih cepat membusuk." (Ahmad Syafii Maarif).

Kalimat itu terasa begitu tajam, menyengat. Saya merenung membaca ucapan Buya ini. Padahal, kemarin sore saya baru saja berdiskusi secara informal dengan dua orang Kombes Polisi dalam sebuah Diklat Pimpinan. Kami membahas berbagai langkah yang harus dilakukan Polri agar institusi Polri dapat tumbuh kuat karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Kami membahas secara khusus bagaimana merebut "public trust".

Dalam diskusi itu, atau tepatnya obrolan santai tapi serius, disadari sepenuhnya bahwa institusi Polri harus bebas dari kepentingan politik. Perlu ada mekanisme internal yang kuat yang mengatur semua proses kerja institusi Polri, mulai dari rekrutmen, mutasi jabatan hingga kenaikan pangkat. Semua harus dikelola secara profesional. Perlu dihindarkan pola kerja KKN yang mengutamakan semata-mata pada kedekatan hubungan, atau apalagi penyogokan. Mekanisme yang memberi peluang pada intervensi politik harus dicegah total.

Saya melihat ada antusiasme yang tampak pada wajah perwira ini saat berdiskusi. Ada kejujuran dan semangat untuk melakukan perubahan. Saya pun bersemangat melihat respon yang begitu positif.

Namun, rasa optimisme yang tumbuh pada diri saya malam itu, pagi ini agak terganggu saat membaca adanya penangkapan penyidik KPK Kompol Novel Baswedan. Barangkali, ini pola yang oleh Presiden Jokowi, disebut sebagai "kriminalisasi" mencari kesalahan remeh temeh atau bahkan rekayasa belaka untuk mentersangkakan seseorang. Saya lebih miris menyimak ucapan Buya Syafii yang beliau kirim via pesan pendek ini.

Agaknya, bila Presiden tak mampu berbuat apa pun untuk menyelamatkan institusi Polri dari proses pembusukan (meminjam istilah Buya Syafii), rakyat perlu bergerak mengingatkan, menyuarakan, atau bahkan turun tangan langsung ke jalan, melakukan upaya pencegahan arogansi kekuasaan para pimpinan Polri yang akan berakibat pada kehancuran institusi Polri.

Institusi Polri bukan milik orang perorangan yang kebetulan sedang menjabat sebagai pimpinan. Institusi Polri adalah milik rakyat, kewenangan dalam menjalankan tugas juga diberikan oleh rakyat. Segala peralatan yang dipakai juga dibayar dengan uang pajak rakyat. Karena itu, mari kita selamatkan Polri agar terbebas dari "pembajakan". (imam b. prasodjo)

See Also

Berdiri Di Dua Kaki
Politik Akal Sehat Atau Politik Merangkul?
Hati-hati Dengan Ide Keliru Yang Jahat Sekali
Partner Dari Ahok
Kapan Kegaduhan Akan Berakhir?
Peringati Hari HAM Sedunia, Rohingya Masih Menjadi Manusia Paling Teraniaya
Susi Pudjiastuti Dan Definisi Profesional
Mentor Keponakan Dan Spesialis Anak
Bahagia Menggunakan Ketrampilan Yang Ada Tanpa Tekanan
Kebanyakan Perempuan Pola Dari Hati Ke Otakkah?
Diperlakukan Terhormat Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Autis Dan UN Habitat
Di Bali Saya Menemukan Ide Tentang Guru Spiritualitas
Empat Orang Yang Diikat Proyek Televisi Kiprah Remaja Di Masa Lalu
Sisi Lain Dari Keindahan Bali
Murid Cinta
Intuisi Yang Bertumbuh
Perut Dan Kemampuan Kognitif Kaitannya Dengan Usia
Soft Launching Misi Hidup Saya
Bahagia Itu Bisa Penuhi Janji Dan Ide Terealisir
Sjahrir Dan Kisah Cintanya
Cinta Oksitosin Dan Cinta Komitmen
Nasehat Bagi Yang Memutuskan Mempertahankan Pernikahan
Berjudi Mempertaruhkan Kebahagiaan Hidup
Mati Untuk Mendapatkan Yang Lebih Baik
jQuery Slider
Arsip :201920172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.652.219 Since: 05.03.13 | 0.1304 sec