Hukum

Admin Akun Twitter @triomacan2000 Dihukum 1,5 Tahun Penjara

Wednesday, 22 April 2015 | View : 1929

JAKARTA-SBN.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman 1,5 tahun bui kepada terdakwa Edi Syahputra, yang juga salah satu admin akun Twitter @triomacan2000 terkait kasus pemerasan terhadap Vice President Public Relation PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), Arif Prabowo.

Salah satu admin akun Twitter @TrioMacan2000, Edi Syahputra, dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan setelah terbukti melakukan penadahan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Rabu (22/4/2015), menyebut Edi Syahputra terbukti bersalah menadah Vice President Public Relation PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), Arif Prabowo.

Salah seorang admin untuk akun Twitter @triomacan2000, Edi Syahputra terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan secara bersama-sama. "Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan penadahan secara bersama," kata Ketua Majelis Hakim Suyadi saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2015).

Ketua Majelis Hakim Suyadi memerintahkan penahanan terhadap terdakwa, mengembalikan barang bukti berupa telepon selular dan uang Rp 49 juta kepada yang berhak, serta membebankan biaya perkara Rp 5.000. Ketua Majelis Hakim Suyadi memerintahkan agar Edi Syahputra ditahan dan mengembalikan barang bukti berupa telepon selular dan uang Rp 49 juta yang dia tadah dari Arif Prabowo. "Dijatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan. Mengembalikan barang bukti berupa HP, laptop, dan lain sebagainya. Mengembalikan uang Rp 50 juta kepada yang bersangkutan. Serta membayar biaya perkara Rp 5 ribu," kata Ketua Majelis Hakim Suyadi pada sidang vonis terdakwa Edi Syahputra di PN Jaksel, Rabu (22/4/2015).

Terkait vonis itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Azi menyatakan masih mempertimbangkan untuk melakukan banding.

Vonis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa sebelumnya yakni 2 tahun 6 bulan. Jaksa Azi berharap vonis Majelis Hakim tidak terlalu jauh dari tuntutan Jaksa terhadap terdakwa yang meminta terdakwa dihukum dua tahun enam bulan penjara.

Hakim menyebutkan hal yang meringankan terdakwa yakni mengakui menyesal dan berlaku baik selama sidang.

Sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Sementara itu, atas putusan itu, penasihat hukum Edi Syahputra, Haris Aritonang, menyebut sejumlah tuduhan yang dilayangkan pada Edi Syahputra tidak terbukti.

"ITE, pemerasan dan pengancaman, pencemaran nama baik tidak terbukti. Yang terbukti hanya penadahan saja karena Edi menerima uang," jelas advokat Haris Aritonang.

Advokat Haris Aritonang juga menganggap Hakim mengabaikan tuduhan pemerasan karena tidak terbukti, namun terdakwa diyakini terkait penadahan. Penasihat hukum Edi Syahputra, Haris Aritonang, mengatakan keberatan dengan vonis Hakim yang mengabaikan pidana pokok dalam kasus ini. "Penadahan itu harus ada pidana pokoknya yaitu pemerasan karena pendahan adalah pidana penyertaan. Kasus klien kami, pemerasannya tidak terbukti," cetus advokat Haris Aritonang  kepada awak media.

Pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP.

Pengacara Edi Syahputra, Haris Aritonang, mengatakan masih menunggu kepastian dari terdakwa untuk mengajukan banding atau tidak. Advokat Haris Aritonang mengaku belum berbicara lebih lanjut dengan kliennya untuk memutuskan apakah akan melakukan banding atau menerima vonis Hakim. Jika kliennya memilih menerima vonis Hakim, hal itu bukan berarti Edi Syahputra akan duduk manis dibui tanpa melakukan perlawanan dalam bentuk lain. "Kalau menerima, klien kami akan menyiapkan strategi untuk balik melawan. Akan kami bongkar semua kejahatan yang ada," tukas pengacara Haris Aritonang.

Menurut advokat Haris Aritonang, alasan Edi Syahputra menerima uang dari bos PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk., AY, sebesar Rp 50 juta juga karena AY menekankan uang tersebut adalah untuk pembayaran iklan.

"Membicarakan iklan. Pihak Telkom datang untuk membicarakan iklan dan memberi bayaran di awal sebesar Rp 50 juta itu," terang pengacara Haris Aritonang.

Advokat Haris Aritonang menyatakan pihaknya juga tidak takut jika Jaksa melakukan banding atas putusan tersebut. "Kalau dia banding, kita ladeni," tutup pengacara Haris Aritonang.

Tahun lalu sebelumnya, aparat penyidik Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menangkap Edi Syahputra bersama Raden Nuh, dan Harry Koes Harjono terkait dugaan pemerasan terhadap pejabat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) Arif Prabowo, pada 23 Oktober 2014.

Raden Nuh ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Minggu (2/11/2014) sedangkan Harry Koes Harjono pada Jumat (31/10/2014). Sementara itu, Edi Syahputra sudah terlebih dahulu diamankan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada 23 Oktober 2014.

Selain dalam perkara itu yaitu laporan Arif Prabowo, ketiga terdakwa itu juga menjalani sidang kasus pemerasan terhadap rekanan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) Arif Prabowo yakni pemilik PT. Tower Bersama Grup Abdul Satar senilai Rp 358 juta.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memerintahkan sidang kasus pemerasan terhadap tiga terdakwa yang juga admin akun Twitter "@triomacan2000" dan "@TM2000Back" dilanjutkan.

"Majelis Hakim tidak menemukan hal yang melanggar pasal KUHAP maka pengadilan akan dilanjutkan pemeriksaan saksi," kata Ketua Majelis Hakim Suprapto di PN Jakarta Selatan, Senin (13/4/2015).

Ketua Majelis Hakim Suprapto memimpin sidang dengan agenda putusan sela tiga terdakwa Harry Koes Harjono, Edy Syahputra dan Raden Nuh terkait pemerasan terhadap pejabat PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) dan pemilik PT. Tower Bersama Grup sebesar Rp 358 juta.

Ketua Majelis Hakim Suprapto bersama dua anggota Hakim lainnya, Handayani dan Imam Gultom menilai keseluruhan keberatan (eksepsi) ketiga terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga memerintahkan untuk melanjutkan perkara pidana.

Hakim Ketua Suprapto mengatakan sidang akan dilanjutkan Senin (20/4/2015) pekan depan dengan agenda mendengar keterangan saksi. "Dengan ini menolak eksepsi Koesharjono, penasihat hukum terdakwa dua, dan Raden Nuh, serta melanjutkan pemeriksaan perkara untuk ketiganya," kata Hakim Suprapto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/4/2015) sore.

Selain itu, Hakim juga menyatakan menangguhkan biaya perkara hingga keluar putusan akhir.

Pada sidang sebelumnya, ketiga terdakwa menyampaikan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada agenda sidang sebelumnya, terdakwa Raden Nuh mengajukan eksepsi karena tim penasihat hukumnya menemukan banyak penghilangan fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dalam eksepsi setebal 39 halaman tersebut, Raden Nuh keberatan dengan dakwaan yang dibacakan lantaran menilai dakwaan dibentuk berdasarkan BAP yang salah.

Permintaan eksepsi terakhir yang diajukan Raden Nuh adalah soal isi dakwaan yang membingungkan hingga menimbulkan tafsiran yang berbeda.

Para terdakwa membantah terdapat bukti percakapan berisi ancaman dan pemerasan melalui "BlackBerry Messanger" (BBM).

Terdakwa juga menganggap dakwaan Jaksa disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak benar atau rekayasa yang berbeda dengan BAP asli.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi yang diajukan para terdakwa kasus pencucian uang dan pemerasan, yakni Edy Syahputra, Raden Nuh, dan Harry Koes Harjono  atau yang lebih dikenal dengan triomacan. Dengan penolakan itu, maka sidang kasus tersebut akan dilanjutkan pekan depan.

Berdasarkan penolakan eksepsi itu, Majelis Hakim menjadwalkan sidang terhadap tiga terdakwa dengan agenda pemeriksaan empat orang saksi dari Jaksa pada Senin (20/4/2015).

Pada persidangan pertama, Senin (23/3/2015), Jaksa Penuntut Umum menjerat tiga pengelola akun triomacan ini dengan lima dakwaan.

Pertama, Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP atas perbuatan mereka mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan ditujukan secara pribadi kepada korban.

Kedua, Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 29 UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan mereka mengirim informasi atau membuat dapat diaksesnya informasi di media elektronik yang bermuatan penghinaan dengan sengaja.

Ketiga, Pasal 369 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan mereka memberi ancaman pencemaran nama baik dan membuka rahasia.

Keempat, Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan penipuan di mana mereka menjanjikan akan menghapus informasi yang diposting melalui media elektronik setelah dikirimkan uang, tetapi setelah dikirim tetap tidak dihapus.

Terakhir, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan pencucian uang di mana mereka mendapat uang sebesar US$ 5 ribu yang kemudian diubah menjadi rupiah lalu didistribusikan.

Ketiga orang terdakwa itu dijerat dan didakwa Pasal 45 junto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronika, Pasal 369 KUHP, Pasal 378 KUHP, dan Pasal 3 UU No.8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (ant/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.502.190 Since: 05.03.13 | 0.1111 sec