Hukum

Mantan Wakorlantas Divonis 5 Tahun Penjara

Wednesday, 22 April 2015 | View : 1031

JAKARTA-SBN.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider tiga bulan terhadap mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Wakorlantas) Mabes Polri, Brigjen Pol Didik Purnomo.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis terdakwa kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri, mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Wakorlantas) Polri Brigadir Jenderal Pol Didik Purnomo 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider tiga bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat korupsi pengadaan simulator uji klinik pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) Tahun Anggaran (TA) 2011 di Korlantas Polri.

Jenderal bintang satu polisi itu juga diwajibkan membayar pengganti sebesar Rp 50 juta atau penyitaan harta benda jika uang tersebut tidak dibayarkan sejak dikeluarkannya putusan hingga satu bulan ke depan.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang meminta terdakwa dipidana tujuh tahun penjara serta denda Rp 250 juta.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Didik Purnomo) oleh karenanya dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar biaya pengganti sebesar Rp 50 juta," kata Hakim Ketua Ibnu Basuki Widodo saat membacakan putusan, di Pengadilan Tipikor, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Majelis Hakim menyatakan orang nomor dua di Korlantas Polri ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara bersama-sama dengan pihak lain dan juga secara berlanjut.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Didik Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primer," kata Hakim Ketua Ibnu Basuki Widodo dalam amar putusannya.

Adapun hal yang memberatkan bagi terdakwa Brigjen Pol. Didik Purnomo dalam perkara ini, tidak mendukung upaya pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan yang meringankan, kata Hakim Ketua Ibnu Basuki Widodo, berlaku sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, serta selama pengabdiannya mempunyai prestasi dan mendapat penghargaan dari pemerintah.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Brigjen Pol. Didik Purnomo terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 6 Ayat (1) KUHP.

Seperti diketahui, Brigjen Pol. Didik Purnomo didakwa atas proyek pengadaan simulator SIM yang merugikan negara sebesar Rp 121,28 miliar. Dalam kasus rasuah itu, sebagai Wakorlantas, Brigjen Pol. Didik Purnomo disebut menerima uang sebesar Rp 50 juta dari Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo Sastronegoro.

Jenderal bintang satu polisi itu dianggap menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat yang menandatangai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi proyek simulator SIM untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

Meski demikian, jika Brigjen Pol. Didik Purnomo tidak mampu membayar biaya pengganti Rp 50 juta dan tak memiliki harta benda yang cukup, maka akan dijatuhi pidana enam bulan penjara.

"Dalam hal terdakwa tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana maka dipidana enam bulan," pungkas Hakim Ketua Ibnu Basuki Widodo.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo menyalahgunakan wewenangnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan simulator uji klinik pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) Tahun Anggaran (TA) 2011.

Jaksa Kemas Abdul Roni, dalam dakwaannya yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (11/12/2014), menyatakan bahwa perbuatan mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri ini telah merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum sebesar Rp 50 juta dari proyek itu.

Menurut Jaksa, terdakwa Brigjen Pol. Didik Purnomo bersama-sama mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, Irjen. Pol. Djoko Susilo, Ketua Panitia Pengadaan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan, Direktur PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, dan Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Sastronegoro Bambang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam proyek itu.

Selain memperkaya diri sendiri, terdakwa Brigjen Pol. Didik Purnomo juga memperkaya mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, Irjen. Pol. Djoko Susilo sebesar Rp 32 milyar, Budi Susanto Rp 93,3 milyar, Sukotjo Sastronegoro Bambang Rp 3,93 milyar, Prima Koperasi Kepolisian (Primkoppol) Mabes Polri sebesar Rp 15 milyar.

Bukan hanya para petinggi Polri, sejumlah anggotanya pun menikmati dana haram dari proyek simulator SIM, yakni Wahyu Indra Pramugari sebesar Rp 500 juta, Gusti Ketut Gunawa  Rp 50 juta, Darsian Rp 50 juta, serta seorang makelar pencari perusahaan pendamping bernama Warsono Sugantoro alias Jumadi Rp 20 juta.

Terdakwa Brigjen Pol. Didik Purnomo bisa memperkaya diri sendiri, orang lain, dan perusahaan karena selaku PPK tidak pernah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan malah menyetujui HPS yang diajukan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan.

Padahal, tandas JPU Kemas Abdul Roni, HPS tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Ketua Lelang proyek simulator Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan, Budi Susanto, dan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, Irjen. Pol. Djoko Susilo. Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 144,98 milyar dari proyek senilai Rp 200,56 milyar itu.

Kerugian sejumlah itu terdiri dari  Rp 56 milyar untuk simulator SIM R2 yang jumlahnya 700 unit yang harga per unitnya sebesar Rp 80 juta. Sisanya, dari simulator SIM R4, yakni Rp 144,56 milyar dari 556 unit yang harga per unitnya Rp 260 juta.

Atas perbuatan tersebut, JPU mendakwa Brigjen Pol. Didik Purnomo secara subsideritas. Dalam dakwaan primer, melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan untuk dakwaan subsidernya, Brigjen Pol. Didik Purnomo melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Sastronegoro Bambang. Sukotjo Sastronegoro Bambang saat ini sudah bebas bersyarat setelah terjerat kasus penggelapan simulator dan sedang menunggu giliran menjalani proses hukum.

Sukotjo Sastronegoro Bambang adalah "pelapor perkara" atau whistleblower mengungkap kasus korupsi senilai Rp 198,6 miliar itu. Sukotjo Sastronegoro Bambang juga menyatakan punya setumpuk data lain soal dugaan korupsi pengadaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (pelat nomor) dan blanko Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dan buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Korlantas Polri. Menurut dia, ada beberapa petinggi Polri terlibat dalam permainan proyek itu. Sukotjo Sastronegoro Bambang saat ini ada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). (jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.008.542 Since: 05.03.13 | 0.5258 sec