Politik

Muladi Keberatan Hadir Di Sidang Lanjutan Sengketa Golkar Di PTUN

Monday, 27 April 2015 | View : 602

JAKARTA-SBN.

Sidang sengketa kepengurusan Partai Golongan Karya/Golkar (PG) akan kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, hari ini, Senin (27/4/2015). 

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan kesaksian saksi ahli dari pihak tergugat yakni Kementerian Hukum dan HAM dan tergugat intervensi Pengurus Partai Golkar Kubu Agung Laksono.

Sidang akan dimulai pukul 10.00 WIB.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar (MPG), Muladi rencananya dimintai keterangannya seputar putusan Mahkamah Partai Golkar hari ini.

Ketua Mahkamah Partai Muladi yang rencananya dihadirkan di PTUN untuk memberikan keterangan tidak jadi datang. Pasalnya, Muladi mengetahui dan sadar bahwa Mahkamah Partai Golkar merupakan badan peradilan yang diakui UU Parpol dan putusannya tidak bisa diadili oleh PTUN.

"Menurut informasi yang saya dengar pak Muladi tidak hadir dalam sidang PTUN untuk memberikan keterangan. Beliau hanya memberikan keterangan tertulis. Itu sudah tepat dan pak Muladi paham UU," demikian disampaikan Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian, hari ini.

Lawrence Siburian mengatakan bahwa sidang hari ini akan dihadiri 6 (enam) saksi ahli yang didatangkan oleh Kemenkumham dan PD Kubu Agung Laksono.

"Ada enam saksi ahli yang akan memberikan keterangan, 3 dari KemkumHAM dan 3 dari kami (kubu Agung)," ujar Lawrence Siburian saat dihubungi pada Senin (27/4/2015) pagi.

Menurutnya, saksi ahli yang dihadirkan dari KemenkumHAM yakni dua Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dan Harjono dan Ahli Hukum Tata Usaha Negara Lintong Siahaan.

Sementara saksi ahli yang dihadirkan dari kubu Agung Laksono, katanya adalah Pakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia Andika, Anggota Komis II DPR RI dan salah pembuat UU Parpol Arif Wibowo dan Pakar Hukum Administrasi Negara dari UNPAD I. Gede P. Astawa.

"Para Saksi Ahli ini akan memberikan keterangan apa tugas PTUN dan apakah PTUN berwewenang mengadili putusan badan peradilan lain seperti putusan Mahkamah Partai Golkar yang diadopsi oleh Menkumham untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Kubu Agung," terangnya.

Menurut Lawrence, dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut UU ini adalah KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Mahkamah Partai Golkar adalah badan peradilan khusus untuk menangani perkara-perkara internal partai sebagaimana Pasal 32 ayat (5) UU No.2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai politik.

"Putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat dan PTUN tidak berwewenang mengadili sengketa kepengurusan Partai Golkar yang sudah diselesaikan Mahkamah Partai," tandasnya.

Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Muladi menyatakan keberatan untuk dimintai keterangan terkait konflik kepengurusan Partai Golkar (PG) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Senin (27/4/2015).

Namun, Muladi menolak hadir dan menyampaikan alasan secara tertulis atas penolakannya tersebut. Keberatan ini disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang diketuai Teguh Satya Bhakti.

"Sebagai mantan Hakim Agung, saya merasakan tidak sewajarnya apabila sebagai salah satu Hakim MPG yang telah mengadili suatu perkara, kemudian diminta hadir untuk diminta keterangannya di PTUN dalam kasus yang sama yang telah diputuskan," kata Muladi dalam surat tersebut, Senin (27/4/2015).

Muladi menjelaskan bahwa MPG adalah mahkamah yang mandiri dan bersifat khusus dengan kompetensi absolut yang keputusannya bersifat final dan mengikat secara internal, sepanjang menyangkut perselisihan kepengurusan partai. MPG juga tunduk dan menghormati fair trial atas dasar asas kekuasaan kehakiman yang merdeka.

"MPG harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kompetensi, independensi, impartialitas, dan profesionalisme baik sebagai amanat UUD Tahun 1945 maupun UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman," katanya.

Lebih lanjut, Muladi mengatakan penunjukkan MPG sebagai forum utama dalam mengadili dan memutuskan sengketa kepengurusan Partai Golkar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. "Atas dasar ini lah keputusan MPG bersifat final dan mengikat internal sepanjang mengenai perselisihan berkenaan dengan kepengurusan," tandasnya.

Muladi juga mengatakan, Hakim MPG berjumlah empat orang. Sementara yang dimintai keterangan ke PTUN hanya Ketua MPG, sehingga dinilai tidak adil. "Kehadiran hanya salah satu Hakim MPG sebagai saksi pasti diprotes tiga Hakim lain yang menganggap bahwa kesaksian Ketua MPG tidak sah," pungkas Muladi.

Dalam surat tersebut, Muladi juga menegaskan bahwa tidak benar kalau dinyatakan tiada putusan dalam amar putusan MPG terkait pokok permohonan. Menurutnya, meski berbeda pendapat, namun putusan MPG harus dilihat sebagai satu kesatuan. "Pasalnya, amar putusan telah disepakati dan ditandatangani oleh keempat orang Hakim MPG," kata Muladi.

Dua anggota Mahkamah Partai Golkar yakni Muladi dan HAS Natabaya menyatakan tidak ingin berpendapat karena pengurus Golkar hasil Munas IX Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie kala itu tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan sela PN Jakarta Barat.

Langkah tersebut dianggap Muladi dan Natabaya sebagai sikap bahwa kubu Aburizal Bakrie tidak ingin menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar melalui Mahkamah Partai, sehingga Muladi dan Natabaya hanya mengeluarkan rekomendasi agar kubu pemenang dalam proses kasasi itu, tidak mengambil semuanya, merehabilitasi kader Golkar yang dipecat, mengakomodasi kubu yang kalah dalam kepengurusan, dan kubu yang kalah diminta untuk tidak membentuk partai baru.

Sementara anggota lain Majelis Mahkamah Partai, Djasri Marin dan Andi Mattalatta, menilai Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar secara aklamasi digelar tidak demokratis. Djasri Marin dan Andi Mattalatta menilai pelaksanaan Munas IX Jakarta jauh lebih terbuka, transparan, dan demokratis meskipun memiliki banyak kekurangan.

Disisi lain pihak Agung Laksono lantas mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham berbekal putusan Mahkamah Partai Golkar yang dinilai telah mengesahkan kubunya itu. Sedangkan MenkumHAM pada gilirannya mengeluarkan SK mengesahkan kepengurusan Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono.

SK MenkumHAM itu lah yang saat ini tengah digugat kubu Aburizal Bakrie di PTUN Jakarta.

Saksi ahli yang dihadirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) dan Partai Golkar kubu Agung Laksono yakni mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menilai ketidakhadiran Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi dalam sidang lanjutan gugatan Surat Keputusan (SK) MenkumHAM atas kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (27/4/2015) hari ini, sudah tepat.

"Ketika Ketua Pengadilan (Mahkamah Partai Golkar) dipersoalkan keputusannya dan dipanggil ke persidangan, itu akan menurunkan wibawa," kata Maruarar Siahaan seusai menjadi saksi ahli dalam sidang sengketa kepengurusan Partai Golkar di PTUN Jakarta.

Dia beranggapan bahwa pemanggilan Muladi merupakan langkah keliru dan tidak pas. Bukan saja mengurangi kewibawaan Hakim, tetapi juga secara etik dan moral tidak tepat.

"Itu secara etik dan moral tidak pas menurut saya. Sebaiknya Muladi tidak datang. Tidak pas dan saya kira keliru-lah panggil dia itu," katanya.

Dia mengakui bahwa keterangan Muladi sebagai Ketua MPG sangat penting. Namun, banyak cara untuk mendapatkan keterangan Muladi.

"Banyak cara untuk mendapatkan keterangan pak Muladi, yakni bisa secara tertulis. Pak Muladi pun bisa menolak memberikan tafsiran atas putusan Mahkamah Partai Golkar," tandas dia.

Mantan Hakim Konstitusi Harjono menegaskan putusan empat hakim Mahkamah Partai Golkar (MPG) bulat. Menurutnya, tidak ada dissenting opinion (perbedaan pendapat) dalam putusan MPG.

"Kalau menurut saya, Pak Muladi dan Pak Natabaya hanya tidak gunakan haknya yang harusnya dijalankan Hakim MPG. Jadi, bukan dissenting opinion," ujar Harjono seusai menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan SK Menkumham atas pengesahan kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (27/4/2015).

Dia menilai kedua Hakim tersebut, Muladi dan Natabaya tidak menyatakan apa-apa. Sementara kedua Hakim lainnya, Djasri Marin dan Andi Mattalatta menyatakan hasil Munas Ancol sah.

"Dia (Muladi dan Natabaya) tidak menyatakan apa-apa. Empat Hakim putusannya bulat," tandasnya.

Harjono juga menjelaskan putusan MPG bersifat konstitutif karena punya dampak hukum. Sementara putusan MenkumHAM bersifat deklaratif.

"Itu (putusan MenkumHAM) deklaratif karena dasarnya konstitutif (putusan MPG), bukan produk baru. Jadi MenkumHAM hanya mengutip saja," katanya.

Sengketa kepengurusan Partai Golkar yang telah diselesaikan Makhamah Partai Golkar, menurutnya bukan urusan Tata Usaha Negara (TUN). Pasalnya, putusan MPG bersifat final dan mengikat.

"Jadi sudah final putusan MenkumHAM untuk mengesahkan kubu Agung Laksono. Putuaan MPG bukan rekomendasi, tetapi hasil putusan hukum. Putusan MPG punya konsekuensi hukum," tandasnya. (sp/jos)

See Also

Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
4 Butir Hasil Islah Partai Golkar
jQuery Slider
Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.072.621 Since: 05.03.13 | 0.1692 sec