Hukum

Yusril Ihza Mahendra Pamerkan Kartu Peradi

Tuesday, 28 April 2015 | View : 1798

JAKARTA-SBN.

Konflik di internal Partai Golongan Karya (Golkar) akhirnya berimbas kemana-mana. Penasihat hukum kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan pengacara MenkumHAM serta kubu Agung Laksono, Prof. Dr. Otto Cornelis (O.C.) Kaligis, S.H., M.H. ikut-ikutan berseteru.

Kuasa Hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. menyatakan tudingan jika dirinya tidak terdaftar sebagai advokat adalah bohong. Pasalnya, dia terdaftar secara resmi sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

"Ada yg nulis surat ke Presiden minta agar gugatan Golkar di PTUN ditolak karena sy katanya tdk punya izin advokat," ketus Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. di @Yusrilihza_Mhd, beberapa saat lalu, Selasa (28/4/2015).

Selasa (28/4/2015) siang tadi, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. memang sempat 'diserang' dengan isu tak punya izin advokat, alias pengacara liar.

"Saya punya izin advokat dan ini saya twtkan. Silakan cek ke Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia)," tulis Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. lewat akun Twitternya di @Yusrilihza_Mhd., Selasa (28/4/2015).

Di akunnya tersebut, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. memajang kartu Peradi (KTPA/Kartu Tanda Pengenal Advokat) yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasanuddin Nasution, S.H.

Mantan Menteri Sekretaris Negara Indonesia ke-11 masa jabatan 21 Oktober 2004-9 Mei 2007 tersebut mempertanyakan balik apakah kuasa hukum Menkum HAM Yasonna H. Laoly sekaligus Golkar kubu Agung Laksono, Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. terdaftar sebagai advokat. Tak hanya itu, dia mempertanyakan mekanisme penunjukan O.C. Kaligis sebagai kuasa hukum Menkum HAM Yasonna H. Laoly.

"Sekarang saya balik bertanya apakah lawyer Menkum HAM dan A.L. (Agung Laksono), O.C. Kaligis punya izin advokat? Kalau ya boleh dong minta tunjukkan kartunya. Saya juga mau tanya apa O.C. Kaligis ditunjuk sebagai pengacara Menkum HAM di tender dulu atau penunjukan langsung?" tantang Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.

Lanjut mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-21 masa jabatan 26 Oktober 1999-7 Februari 2001, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., penunjukan kuasa hukum seorang Menteri harus dilakukan seperti pengadaan barang lewat tender. Maka dari itu, jika penunjukan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. tidak lewat mekanisme tersebut maka dapat diperkarakan.

"Penunjukan pengacara oleh Menkum HAM termasuk kategori pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Penunjukan advokat harus mengikuti Perpres Nomor 54/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 172/2014 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Kalau penunjukan O.C. Kaligis tidak memenuhi ketentuan Perpres tersebut, Yasonna H. Laoly bisa diperiksa KPK/Jaksa atau Polisi," pungkas mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia ke-21 masa jabatan 9 Agustus 2001-21 Oktober 2004, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.

Diberitakan sebelumnya, Senin (27/4/2015), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menyidangkan kasus perdata kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar). Di tengah persidangan, penasihat hukum tergugat dan penggugat sempat berdebat soal putusan sela yang menunda pemberlakuan Surat Keputusan (S.K.) MenkumHAM.

Hal ini bermula saat kuasa hukum tergugat MenkumHAM Yasonna H. Laoly, Prof. Dr. Otto Cornelis (O.C.) Kaligis, S.H., M.H. menambah duplik baru terkait putusan sela PTUN.

Menurut Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dalam Pasal 67 ayat (1) juncto Pasal 115 UU PTUN yang menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan TUN yang digugat.

"Putusan sela ini tidak mengugurkan SK MenkumHAM," tegas dia dalam persidangan di PTUN Jakarta, Senin (27/4/2015).

Penasihat hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical selaku penggugat, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. membenarkan hal itu diatur dalam UU PTUN. Namun dia juga menambahkan putusan yang dikeluarkan pengadilan bersifat mengikat. Termasuk putusan sela yang menunda pemberlakukan S.K. MenkumHAM.

"Memang Pasal 67 menegaskan seperti itu. Tapi gugatan itu memang tidak menunda, tapi ini kan ada putusan (sela). Jadi itu mengikat," jelas Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. di persidangan.

"Kalau tergugat tidak mau melaksanakan, juga ada aturan yang mengatur pengadilan dapat menjalankan ini," tambah dia.

Perdebatan dihentikan Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti dengan memulai keterangan dari saksi ahli. (met/jpnn/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.008.489 Since: 05.03.13 | 0.4716 sec