Hukum

Yusril Ihza Mahendra Pamerkan Kartu Peradi

Tuesday, 28 April 2015 | View : 1693

JAKARTA-SBN.

Konflik di internal Partai Golongan Karya (Golkar) akhirnya berimbas kemana-mana. Penasihat hukum kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan pengacara MenkumHAM serta kubu Agung Laksono, Prof. Dr. Otto Cornelis (O.C.) Kaligis, S.H., M.H. ikut-ikutan berseteru.

Kuasa Hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. menyatakan tudingan jika dirinya tidak terdaftar sebagai advokat adalah bohong. Pasalnya, dia terdaftar secara resmi sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

"Ada yg nulis surat ke Presiden minta agar gugatan Golkar di PTUN ditolak karena sy katanya tdk punya izin advokat," ketus Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. di @Yusrilihza_Mhd, beberapa saat lalu, Selasa (28/4/2015).

Selasa (28/4/2015) siang tadi, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. memang sempat 'diserang' dengan isu tak punya izin advokat, alias pengacara liar.

"Saya punya izin advokat dan ini saya twtkan. Silakan cek ke Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia)," tulis Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. lewat akun Twitternya di @Yusrilihza_Mhd., Selasa (28/4/2015).

Di akunnya tersebut, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. memajang kartu Peradi (KTPA/Kartu Tanda Pengenal Advokat) yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasanuddin Nasution, S.H.

Mantan Menteri Sekretaris Negara Indonesia ke-11 masa jabatan 21 Oktober 2004-9 Mei 2007 tersebut mempertanyakan balik apakah kuasa hukum Menkum HAM Yasonna H. Laoly sekaligus Golkar kubu Agung Laksono, Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. terdaftar sebagai advokat. Tak hanya itu, dia mempertanyakan mekanisme penunjukan O.C. Kaligis sebagai kuasa hukum Menkum HAM Yasonna H. Laoly.

"Sekarang saya balik bertanya apakah lawyer Menkum HAM dan A.L. (Agung Laksono), O.C. Kaligis punya izin advokat? Kalau ya boleh dong minta tunjukkan kartunya. Saya juga mau tanya apa O.C. Kaligis ditunjuk sebagai pengacara Menkum HAM di tender dulu atau penunjukan langsung?" tantang Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.

Lanjut mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-21 masa jabatan 26 Oktober 1999-7 Februari 2001, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., penunjukan kuasa hukum seorang Menteri harus dilakukan seperti pengadaan barang lewat tender. Maka dari itu, jika penunjukan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. tidak lewat mekanisme tersebut maka dapat diperkarakan.

"Penunjukan pengacara oleh Menkum HAM termasuk kategori pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Penunjukan advokat harus mengikuti Perpres Nomor 54/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 172/2014 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Kalau penunjukan O.C. Kaligis tidak memenuhi ketentuan Perpres tersebut, Yasonna H. Laoly bisa diperiksa KPK/Jaksa atau Polisi," pungkas mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia ke-21 masa jabatan 9 Agustus 2001-21 Oktober 2004, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.

Diberitakan sebelumnya, Senin (27/4/2015), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menyidangkan kasus perdata kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar). Di tengah persidangan, penasihat hukum tergugat dan penggugat sempat berdebat soal putusan sela yang menunda pemberlakuan Surat Keputusan (S.K.) MenkumHAM.

Hal ini bermula saat kuasa hukum tergugat MenkumHAM Yasonna H. Laoly, Prof. Dr. Otto Cornelis (O.C.) Kaligis, S.H., M.H. menambah duplik baru terkait putusan sela PTUN.

Menurut Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dalam Pasal 67 ayat (1) juncto Pasal 115 UU PTUN yang menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan TUN yang digugat.

"Putusan sela ini tidak mengugurkan SK MenkumHAM," tegas dia dalam persidangan di PTUN Jakarta, Senin (27/4/2015).

Penasihat hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical selaku penggugat, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. membenarkan hal itu diatur dalam UU PTUN. Namun dia juga menambahkan putusan yang dikeluarkan pengadilan bersifat mengikat. Termasuk putusan sela yang menunda pemberlakukan S.K. MenkumHAM.

"Memang Pasal 67 menegaskan seperti itu. Tapi gugatan itu memang tidak menunda, tapi ini kan ada putusan (sela). Jadi itu mengikat," jelas Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. di persidangan.

"Kalau tergugat tidak mau melaksanakan, juga ada aturan yang mengatur pengadilan dapat menjalankan ini," tambah dia.

Perdebatan dihentikan Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti dengan memulai keterangan dari saksi ahli. (met/jpnn/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.110 Since: 05.03.13 | 0.1126 sec