Hukum

Denny Indrayana Dibidik 6 Kasus Dugaan Korupsi Baru

Tuesday, 21 April 2015 | View : 601

JAKARTA-SBN.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (WaMenkumHAM), Denny Indrayana, yang telah dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi dalam payment gateway di KemenkumHAM, bakal lebih sering berurusan dengan polisi.

Sebabnya, belum juga kasus tersebut usai, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol. Budi Waseso ternyata diketahui tengah menyelidiki enam kasus dugaan korupsi lain yang diduga melibatkan Denny Indrayana.

"Ada enam kasus lain yang diduga melibatkan Denny saat menjabat Wamenkumham," beber Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Anton Charliyan, di Mabes Polri Selasa (21/4/2015).

Meski demikian, Irjen Pol. Anton Charliyan tak mau memerinci keenam kasus yang tengah diselidiki tersebut. Tapi, keenam kasus tersebut berawal dari informasi mantan anak buah Denny Indrayana di KemenkumHAM dan pengembangan laporan.

"Macam-macam, justru dapat (informasinya) dari orang-orang Kemenkumham. Ada juga, dari pengembangan laporan," tambah Irjen Pol. Anton Charliyan.

Yang jelas, saat ini penyidik tengah mengurai keenam kasus dugaan korupsi itu. Statusnya kasus-kasus itu masih dalam penyelidikan. "Nanti, akan dibuka satu persatu. Biar tidak kaget," lanjut Irjen Pol. Anton Charliyan.

Dalam kasus payment gateway, Denny Indrayana telah membantah melakukan korupsi. Menurutnya, kasus ini adalah upaya kriminalisasi pada inovasi pelayanan publik antipungli berbasis teknologi.

Denny Indrayana merasa dipojokkan karena lantang membela dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yang kini berstatus nonaktif dan telah berstatus tersangka di kepolisian.

Dalam kasus payment gateway, Denny Indrayana telah dijerat dengan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 23 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama. Namun, hingga kini Denny Indrayana tak kunjung ditahan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menjelaskan alasan adanya potensi kerugian negara pada kasus paymen gateway yang menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM), Denny Indrayana.

Harry Azhar Azis mengatakan, pada awalnya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) meminta kebijakan (payment gateway) tersebut tidak diteruskan. Namun, KemkumHAM tetap meneruskan kebijakan tersebut. Lalu, keluar peringatan untuk kedua kalinya. Lagi-lagi, menurut Harry Azhar Azis, KemkumHAM tidak mengindahkannya.

"Menkeu yang tidak setuju itu (payment gateway), tetapi (tetap) diteruskan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian keluar surat Menkeu yang kedua, yang isinya tetap tak setuju. Akhirnya peraturan MenkumHAM itu dicabut," terang Harry Azhar Azis di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Harry Azhar Azis mengakui, pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah meminta BPK untuk menghitung kerugian negara pada periode dimana payment gateway (sempat) dijalankan.

"Belum (nilai kerugian negara) dihitung. Kalaupun ada, tidak bisa disampaikan ke (muka) publik. Kami akan laporkan kepada lembaga yang meminta, yaitu Bareskrim," tegas Harry Azhar Azis.

Harry Azhar Azis menambahkan, penyimpangan UU dari proyek payment gateway juga terletak pada jalur penerimaan yang masuk, yang mana dengan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maka seharusnya langsung dibayar ke kas negara.

Namun, yang terjadi tidak demikian. "Nah, dia (pembayaran) begitu masuk (ke) tempat, dia (dialihkan) ke tempat lainnya. Itulah yang melanggar UU," kata mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini, Harry Azhar Azis. (sp/jos)

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.893.256 Since: 05.03.13 | 0.12 sec