Nasional

DPRD DKI Jakarta Beri 5 Rekomendasi Untuk Gubernur DKI Jakarta

Thursday, 23 April 2015 | View : 341

JAKARTA-SBN.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyampaikan lima poin rekomendasi untuk dicermati Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Rekomendasi itu terkait penilaian 10 poin rapor merah untuk Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Ahok) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Tahun (AT) 2014.

Lima poin rekomendasi tersebut disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pantas Nainggolan dalam paripurna istimewa yang digelar Kamis (23/4/2015).

Poin pertama yang disampaikan adalah bahwa Gubernur DKI Jakarta harus patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan pemerintahan.

"Kedua, Gubernur tidak bisa melepaskan tanggungjawab hanya dengan alasan karena baru bertugas 2 bulan," katanya.

Ketiga, Basuki Tjahaja Purnama juga diminta untuk tidak banyak berwacana dan harus serius bekerja beserta aparatnya sehingga kinerjanya tidak buruk di tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta juga harus mempersiapkan ahli hukum yang kuat untuk mempertahankan aset-aset DKI agar tidak terjadi kekalahan beruntun di pengadilan atau kehilangan aset daerah.

Terakhir, Gubernur DKI Jakarta harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk membangun Jakarta baru yang lebih baik.

Di tengah ketegangan hubungan politik antara DPRD DKI dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ternyata DPRD DKI mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menertibkan kawasan Tebet, Jakarta Selatan dari bisnis prostitusi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Triwisaksana, mengatakan pihaknya setuju terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ingin membongkar rumah kos yang melanggar peruntukan.

Apalagi, banyak rumah kos diduga digunakan untuk bisnis prostitusi yang merugikan masyarakat.

“Saya setuju. Iya bongkar saja itu. Saya setuju. Baik rumah kos yang melanggar peruntukan maupun yang dijadikan tempat prostitusi. Kalau ada yang melanggar, bongkar saja,” kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana, Kamis (23/4/2015).

Dia menyatakan, seharusnya Lurah dan Camat harus cepat tanggap untuk mengetahui pelanggaran peruntukan bangunan. Sehingga tidak perlu ada lahan yang seharusnya digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dijadikan rumah kos.

“Seharusnya itu Lurah dan Camatnya jeli terkait dengan pelanggaran peruntukan bangunan. Jadi kalau enggak ada pelanggaran seperti itu, kasus yang kemarin (Deudeuh) tidak perlu terjadi. Itu kan terjadi karena banyak rumah kos yang jelas melanggar peruntukan,” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Ahok) membenarkan banyak tanah negara yang digunakan secara ilegal untuk didirikan bangunan. Salah satunya, didirikan rumah sebagai tempat kos para pendatang.

Dia sepakat penyalahgunaan lahan tersebut merupakan kekeliruan dari Lurah dan Camat.

Diakuinya, masih banyak Lurah dan Camat yang tidak peduli terhadap pelanggaran ini. Dia juga tak membantah ada oknum-oknum PNS DKI‎ lain yang terlibat dan berperan dalam penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut.

“Ada kesalahan di Kelurahan dan Kecamatan, mereka cuek. Mungkin juga ada oknum yang terlibat dong, jalur hijau enggak bisa bangun kalau enggak ada IMB ya enggak bisa bangun. Makanya kami mau bongkar,” kata Basuki Tjahaja Purnama.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menduga pembangunan rumah kos di lahan RTH telah terjadi sejak Orde Baru. Kala itu, Lurah dan Camat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban sehingga menjamurlah bangunan liar di atas tanah negara.

"Selalu takut, dulu Lurah dan Camat enggak ada kekuasaan. Nah, sekarang sejarahnya kami mau balikin jadi ada kekuasaan. Jadi Lurah dan Camat‎ enggak beres, kami tindak," ujarnya.

Karena itu, dia mengharapkan Lurah dan Camat kooperatif memberikan informasi mengenai bangunan liar di wilayahnya. Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya akan melakukan penertiban bangunan liar yang menyalahi peruntukan.

“Saya minta Lurah dan Camat lapor mana tanah yang kosong yang enggak beres. Kami mau beresin (tertibkan) semuanya,” tegas mantan anggota Komisi II DPR RI ini. (sp/jos)

See Also

Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.907.315 Since: 05.03.13 | 0.1329 sec