Nasional

Tanggapan Gubernur DKI Jakarta Atas Pernyataan Menteri Susi Pudjiastuti Soal Reklamasi

Tuesday, 21 April 2015 | View : 405

JAKARTA-SBN.

Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 dari Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Susi Pudjiastuti menginginkan reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta bisa mendapatkan gantinya.

Menurutnya, wilayah air yang ditutup untuk membangun pulau tersebut harus digantikan dengan jumlah dan luas air yang sama.

"Reklamasi itu sah-sah saja, diperbolehkan untuk tujuan pembangunan, pairiwsata, menambah wilayah ruang. Tapi wilayah air yang ditutup itu harus dapat ganti yang sama, equal luasnya, kubikasinya sama," tutur Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti mengatakan, apabila ada satu juta ton air yang tertutup karena dibangun reklamasi itu, maka harus ada wilayah dengan kapasitas bisa menampung air sejumlah itu pula. Jika tidak, katanya, maka tetap saja, Jakarta akan tergenang banjir.

"Tanpa itu air akan tergenang di Jakarta, jadi kalau banjir di Jakarta terjadi jangan disalahkan. Memang Jakarta seperti dibanjiri, di ujung direklamasi, dalamnya tidak dipersiapkan ruang untuk genangan air," jelas Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti.

Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti mengakui, Jakarta ini sudah banyak wilayah air yang berkurang. Rencana pengadaan wilayah genangan, katanya, semestinya ditambah dengan rencana reklamasi tadi.

Apabila ada wilayah genangan air belum cukup untuk mengkompensasi wilayah air yang terambil, semestinya reklamasi tersebut ditunda.

"Ini pendapat saya pribadi. Tapi untuk perizinan, saya harus dalami dulu dan tentu nanti saya secara tertulis akan memberikan kepada DKI Jakarta. Jadi tadi adalah prinsip-prinsip lingkungan yang saya pegang teguh, bahwa kita tidak boleh merusak ekosistem tanpa kompensasi atau subsitusi ke alam yang menjaga bahwa air itu memiliki tempat yang cukup," tandas pengusaha pemilik dan Presdir PT. ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT. ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat.

Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti sendiri datang ke Balai Kota untuk membuka seminar bertajuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan yang diselenggarakan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan akan melakukan pembahasan mengenai isi Keputusan Presiden (Keppres) nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta bersama dengan biro hukum DKI Jakarta.

"Dalam Keppres tersebut diatur antarpulau itu harus 300 meter, supaya tidak ada hubungan dengan darat. Jadi banjir di darat itu bisa terjadi kalau yang dipersoalkan 300 meter itu dasar laut atau permukaan. Kami inginnya dasar laut, nah itu yang belum diatur," urai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Supaya bisa ditemukan kesinambungan terkait hal ini, kata mantan anggota Komisi II DPR RI ini, harus dilihat antara Keppres dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 122 Tahun 2012 yang dinilai bertentangan dengan Keppres tersebut.

"Nah benar tidak nih kami buat waduk di sisi barat yang di Kapuk itu? Benar. Soalnya kalau tanpa waduk, airnya kan dibendung dan kami mau buat tanggul tipe A. Ini berhubungan dengan 17 pulau loh dan NCICD A itu berada di tanggul yang ada di Jakarta sekarang," terangnya.

Ia pun mengakui, apabila merealisasikan proyek National Capital Integrated Development (NCICD), harus dibarengi dengan pembangunan waduk yang jumlahnya sesuai dengan yang dibangun untuk reklamasi tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan penawaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada DKI untuk membeli tanah milik KKP sebesar Rp 1 triliun per hektare-nya.

Namun, kata mantan Bupati Belitung Timur ini, hal tersebut harus dibeli dengan menggunakan harga appraisal sehingga bila ditemukan harga yang cocok bisa dibeli dan dibangunkan waduk.

"Jadi itu untuk mengatasi banjirnya Jakarta dengan 17 pulau itu sebenarnya. Cuma 17 pulau itu akan menyebabkan air susah turun kalau 300 meter itu tidak mengambil dasar laut. Itu yang harus kita atur," pungkas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut. (jos/sp)

See Also

Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.907.339 Since: 05.03.13 | 0.132 sec