Nasional

Pandangan Pemprov DKI Dan KKP Perihal Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Tuesday, 21 April 2015 | View : 553

JAKARTA-SBN.

Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" bakal melakukan pembahasan lebih lanjut perihal isi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta bersama Biro Hukum DKI Jakarta dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti.

Satu hal yang menjadi perbedaan pandangan antara DKI dan KKP adalah beleid yang mengatur jarak antarpulau minimal 300 meter supaya tidak ada hubungan dengan darat.

"Jadi banjir di daratan itu bisa terjadi kalau yang dipersoalkan jarak 300 meter itu apakah jarak di dasar laut atau permukaan? Kami inginnya dasar laut, nah itu yang belum diatur. Kami akan diskusikan lagi dengan Biro Hukum dan Kementerian (Kelautan dan Perikanan), enggak mungkin kan saya dan Bu Susi saling menggugat," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Supaya bisa ditemukan kesinambungan terkait hal ini, kata dia, harus dilihat antara Keppres dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dinilai bertentangan dengan Keppres tersebut.

Meski bermaksud membahas proyek reklamasi kembali, ia menegaskan reklamasi Pantai Utara Jakarta tetap dilaksanakan selama keppres yang diterbitkan Presiden Soeharto, masih berlaku.

Ia juga mengakui, proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta harus dibarengi dengan pembangunan waduk yang jumlahnya sesuai dengan yang dibangun untuk reklamasi.

Hal tersebut sesuai dengan penawaran Menteri Susi Pudjiastuti kepadanya untuk membeli tanah milik KKP sebesar Rp 1 triliun per hektare.

Namun, menurut Basuki Tjahaja Purnama, tanah milik KKP bisa dibeli dengan menggunakan harga appraisal atau harga pasaran.

"Jadi untuk mengatasi banjirnya Jakarta dengan reklamasi 17 pulau itu sebenarnya. Itulah sebabnya Bu Susi meminta kami untuk membuat waduk dan bangun pompa," kata Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama.

Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 dari Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Susi Pudjiastuti menginginkan Pemerintah Provinsi DKI membangun semacam waduk atau tampungan air sebagai kompensasi pelaksanaan reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 dari Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Susi Pudjiastuti berpendapat, wilayah air di pantai Utara Jakarta yang ditutup untuk reklamasi pulau harus diganti dengan jumlah dan luas air yang sama.

"Reklamasi itu sah-sah saja, diperbolehkan untuk tujuan pembangunan, pariwisata, dan menambah wilayah ruang. Tetapi, wilayah air yang ditutup itu harus dapat ganti yang sama, equal luasnya, dan kubikasinya sama. Pak Gubernur suruh bikin waduk ada tanah (kepemilikan) KKP (Kementerian Kelautan Perikanan), satu hektar Rp 1 triliun, ha-ha-ha," kata Susi Pudjiastuti tertawa, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 dari Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Susi Pudjiastuti menyambangi Balai Kota untuk memberi pengarahan dalam seminar "Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan" yang diselenggarakan KKP bersama Pemprov DKI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 dari Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Susi Pudjiastuti menjelaskan, apabila ada satu juta ton air yang tertutup karena reklamasi pulau, DKI harus menyediakan wilayah dengan kapasitas penampungan air sebesar itu pula.

Jika tidak ada kompensasi waduk tersebut, Jakarta akan terendam banjir. Sebab, saat ini, Jakarta sudah kekurangan banyak wilayah air. Kemudian, jika DKI belum mampu membangun banyak tampungan air, sebaiknya reklamasi pulau itu ditunda pelaksanaannya.

"Ini pendapat saya pribadi. Tapi, untuk perizinan, saya harus dalami dulu dan tentu nanti saya secara tertulis akan memberikan kepada DKI Jakarta. Jadi, tadi adalah prinsip-prinsip lingkungan yang saya pegang teguh bahwa kita tidak boleh merusak ekosistem tanpa subsitusi ke alam yang menjaga bahwa air itu memiliki tempat yang cukup," pungkas Susi Pudjiastuti. (kom/jos)

See Also

Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.908.898 Since: 05.03.13 | 0.1299 sec