Hukum

Kasus Alih Fungsi Lahan KAI Siap Digulirkan Ke Pengadilan

Tuesday, 14 April 2015 | View : 1262

JAKARTA-SBN.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Tony Tubagus Spontana memprediksi, berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengalihan tanah PT. KAI menjadi hak pengelolaan lahan Pemda Tingkat II Medan yang berada di Jalan Jawa, Medan, dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

Hal itu tidak saja didasari proses penyidikan yang telah berlangsung lebih dari setahun. Namun, juga menyikapi langkah Kejagung yang akhirnya menahan seorang tersangka, boss PT. Agra Citra Kharisma (ACK), Handoko Lie.

“Insting saya mengatakan, dengan ditahannya H.L. (Handoko Lie), maka proses penyidikannya hampir rampung. Nanti kalau sidangnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, maka tersangka yang ditahan di Jakarta, akan dipindah ke sana,” ungkapnya kepada awak media, Senin (13/4/2015).

Tony Tubagus Spontana mengatakan, untuk tersangka Rahudman Harahap tidak perlu lagi ditahan. Pasalnya, saat ini masih menjalani masa tahanan terkait dugaan korupsi APBD Tapanuli Selatan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, terkait mantan Wali Kota Medan (2000-2008) Drs. H. Abdillah, S.E., Ak., M.B.A., Tony Tubagus Spontana belum memeroleh informasi dari penyidik.

“Kalau penahanan subjektif, itu kan terkait kepentingan penyidikan. Kalau penyidik merasa perlu dilakukan penahanan, maka akan dilakukan,” jelas Tony Tubagus Spontana.

Atas alasan kewenangan tersebut, Tony Tubagus Spontana menegaskan pimpinan Kejagung sekalipun tidak bisa mengintervensi penyidik dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara.

Diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Wali Kota Medan, Drs. H. Abdillah, S.E., Ak., M.B.A. secara diam-diam di Gedung Bundar, Rabu (1/10/2014).

Mantan Wali Kota Medan tersebut, Abdillah merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengalihan lahan seluas 7 hektare milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI).

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan Wali Kota Medan nonaktif, Rahudman Harahap dan mantan Wali Kota Medan, Abdillah, sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengalihan hak atas tanah negara yang dikelola PT. Kereta Api Indonesia (KAI), menjadi milik Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Abdillah diperiksa bersama tersangka Handoko Lie yang merupakan Dirut PT. Agra Citra Kharisma (ACK) perusahaan yang telah diberi kuasa oleh Pemprov Medan untuk mengelola lahan tersebut.

Diketahui, Abdillah dan Handoko Lie selaku tersangka diperiksa bersama Dirut PT. Prakarsa Pramandita R. Rina Luciana Sasmitawidjaja. Namun, tidak ada informasi dari Kejagung akan pemeriksaan yang dilakukan.

Sejauh ini belum ada keterangan dari Kejagung mengenai posisi kasus tersebut apakah pemeriksaan yang dilakukan menandakan kalau kasus itu telah disupervisi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Medan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

PT. ACK yang diberi kuasa oleh PT. KAI mengelola tanah seluas 7 hektare namun tanah itu dilepas dengan menyalahi prosedur hingga akhirnya di atas lahan itu dibangun pusat perbelanjaan, Centre Point.

Lahan yang terletak di Stasiun kereta api Medan tersebut, diketahui kini dikuasai pihak swasta, PT. Agra Citra Kharisma (ACK).

Karena itu selain Rahudman dan Abdillah, penyelidik Kejagung  juga turut menetapkan seorang tersangka lainnya dari pihak swasta, Handoko Lie.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga tim penyelidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung akhirnya meningkatkannya ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," beber Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (12/3/2014).

Menurut Setia Untung Arimuladi, status tersangka terhadap ketiganya telah diterbitkan sejak 20 Januari 2014 lalu. Masing-masing Rahudman ditetapkan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Print– 08/F.2/Fd.1/01/2014, Abdillah berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor Print– 09/F.2/Fd.1/01/2014 dan Handoko Lie berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print– 10/F.2/Fd.1/01/2014.

Ketiganya diduga mengalihkan lahan perusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT. KAI) menjadi hak pengelolaan tanah Pemda Tingkat II Medan tahun 1982. Para tersangka juga diduga melakukan tindak pidana penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan tersebut tahun 1994 lalu, pengalihan Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2004 dan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2011.

"Saat ini tim penyidik masih membuat rencana pemanggilan dan tindakan hukum lainnya guna pengumpulan bukti," katanya.

Diduga pengalihan lahan yang dilakukan baik dalam mengupayakan terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) hingga pengalihan dan perpanjangan HGB menyalahi ketentuan yang berlaku hingga merugikan keuangan negara.

Meski perkara perdatanya masih menunggu putusan PK dari MA, PT. KAI secara resmi mengadukan kasus pidana terkait dugaan penggelapan sebagian lahan negara seluas 7,3 hektar ke Kejagung. Langkah menempuh jalur pidana diambil, demi penyelamatan aset di Stasiun Kereta Api, Kota Medan tersebut, karena PT. ACK dalam kasus perdata selama ini terus menang di Pengadilan.

“Kalau ternyata ada pejabat PT. KAI yang dipanggil sebagai saksi atau bahkan hingga ditetapkan sebagai tersangka, kita tentu tidak akan menutup mata,” ujar Sugeng beberapa waktu lalu.

Meski belum berani menyebut secara pasti siapa saja oknum dalam tubuh PT. KAI yang terlibat dalam kasus ini, namun Sugeng meyakini proses pengambilalihan aset milik negara yang dikelola PT. KAI banyak melibatkan oknum-oknum mafia. Dan tentunya tanpa ada legitimasi dari orang dalam, hal tersebut tidak mungkin dapat terjadi.

“Memang dalam kasus ini cukup kuat ada indikasi mafia. Baik itu mafia hukum, peradilan atau yang lain-lain. Karena contohnya secara kelengkapan surat-surat itu kan semua ada catatannya mana saja yang masuk aset negara. Tapi mengapa di pengadilan bisa dimenangkan? Jadi saya yakin memang ada dugaan keterlibatan internal untuk melegitimasi. Kalau tidak bagaimana bisa ada sertifikat (pihak swasta),” urai Sugeng.

Mantan Wali Kota Medan, Abdillah pernah terjerat kasus korupsi APBD Medan dan sudah selesai menjalani hukuman penjara. Sedang Rahudman juga tersangkut kasus korupsi. Meski di tingkat Pengadilan Tipikor Medan menyatakan Rahudman tidak terbukti korupsi, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi dan hingga saat ini putusan kasasinya belum keluar. karenanya, Rahudman masih berstatus sebagai Wali Kota non aktif. (sp/jos/jpnn)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.501.701 Since: 05.03.13 | 0.1058 sec