Hukum

Kasus Alih Fungsi Lahan KAI Siap Digulirkan Ke Pengadilan

Tuesday, 14 April 2015 | View : 1320

JAKARTA-SBN.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Tony Tubagus Spontana memprediksi, berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengalihan tanah PT. KAI menjadi hak pengelolaan lahan Pemda Tingkat II Medan yang berada di Jalan Jawa, Medan, dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

Hal itu tidak saja didasari proses penyidikan yang telah berlangsung lebih dari setahun. Namun, juga menyikapi langkah Kejagung yang akhirnya menahan seorang tersangka, boss PT. Agra Citra Kharisma (ACK), Handoko Lie.

“Insting saya mengatakan, dengan ditahannya H.L. (Handoko Lie), maka proses penyidikannya hampir rampung. Nanti kalau sidangnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, maka tersangka yang ditahan di Jakarta, akan dipindah ke sana,” ungkapnya kepada awak media, Senin (13/4/2015).

Tony Tubagus Spontana mengatakan, untuk tersangka Rahudman Harahap tidak perlu lagi ditahan. Pasalnya, saat ini masih menjalani masa tahanan terkait dugaan korupsi APBD Tapanuli Selatan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, terkait mantan Wali Kota Medan (2000-2008) Drs. H. Abdillah, S.E., Ak., M.B.A., Tony Tubagus Spontana belum memeroleh informasi dari penyidik.

“Kalau penahanan subjektif, itu kan terkait kepentingan penyidikan. Kalau penyidik merasa perlu dilakukan penahanan, maka akan dilakukan,” jelas Tony Tubagus Spontana.

Atas alasan kewenangan tersebut, Tony Tubagus Spontana menegaskan pimpinan Kejagung sekalipun tidak bisa mengintervensi penyidik dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara.

Diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Wali Kota Medan, Drs. H. Abdillah, S.E., Ak., M.B.A. secara diam-diam di Gedung Bundar, Rabu (1/10/2014).

Mantan Wali Kota Medan tersebut, Abdillah merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengalihan lahan seluas 7 hektare milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI).

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan Wali Kota Medan nonaktif, Rahudman Harahap dan mantan Wali Kota Medan, Abdillah, sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengalihan hak atas tanah negara yang dikelola PT. Kereta Api Indonesia (KAI), menjadi milik Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Abdillah diperiksa bersama tersangka Handoko Lie yang merupakan Dirut PT. Agra Citra Kharisma (ACK) perusahaan yang telah diberi kuasa oleh Pemprov Medan untuk mengelola lahan tersebut.

Diketahui, Abdillah dan Handoko Lie selaku tersangka diperiksa bersama Dirut PT. Prakarsa Pramandita R. Rina Luciana Sasmitawidjaja. Namun, tidak ada informasi dari Kejagung akan pemeriksaan yang dilakukan.

Sejauh ini belum ada keterangan dari Kejagung mengenai posisi kasus tersebut apakah pemeriksaan yang dilakukan menandakan kalau kasus itu telah disupervisi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Medan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

PT. ACK yang diberi kuasa oleh PT. KAI mengelola tanah seluas 7 hektare namun tanah itu dilepas dengan menyalahi prosedur hingga akhirnya di atas lahan itu dibangun pusat perbelanjaan, Centre Point.

Lahan yang terletak di Stasiun kereta api Medan tersebut, diketahui kini dikuasai pihak swasta, PT. Agra Citra Kharisma (ACK).

Karena itu selain Rahudman dan Abdillah, penyelidik Kejagung  juga turut menetapkan seorang tersangka lainnya dari pihak swasta, Handoko Lie.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga tim penyelidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung akhirnya meningkatkannya ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," beber Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (12/3/2014).

Menurut Setia Untung Arimuladi, status tersangka terhadap ketiganya telah diterbitkan sejak 20 Januari 2014 lalu. Masing-masing Rahudman ditetapkan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Print– 08/F.2/Fd.1/01/2014, Abdillah berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor Print– 09/F.2/Fd.1/01/2014 dan Handoko Lie berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print– 10/F.2/Fd.1/01/2014.

Ketiganya diduga mengalihkan lahan perusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT. KAI) menjadi hak pengelolaan tanah Pemda Tingkat II Medan tahun 1982. Para tersangka juga diduga melakukan tindak pidana penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan tersebut tahun 1994 lalu, pengalihan Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2004 dan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2011.

"Saat ini tim penyidik masih membuat rencana pemanggilan dan tindakan hukum lainnya guna pengumpulan bukti," katanya.

Diduga pengalihan lahan yang dilakukan baik dalam mengupayakan terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) hingga pengalihan dan perpanjangan HGB menyalahi ketentuan yang berlaku hingga merugikan keuangan negara.

Meski perkara perdatanya masih menunggu putusan PK dari MA, PT. KAI secara resmi mengadukan kasus pidana terkait dugaan penggelapan sebagian lahan negara seluas 7,3 hektar ke Kejagung. Langkah menempuh jalur pidana diambil, demi penyelamatan aset di Stasiun Kereta Api, Kota Medan tersebut, karena PT. ACK dalam kasus perdata selama ini terus menang di Pengadilan.

“Kalau ternyata ada pejabat PT. KAI yang dipanggil sebagai saksi atau bahkan hingga ditetapkan sebagai tersangka, kita tentu tidak akan menutup mata,” ujar Sugeng beberapa waktu lalu.

Meski belum berani menyebut secara pasti siapa saja oknum dalam tubuh PT. KAI yang terlibat dalam kasus ini, namun Sugeng meyakini proses pengambilalihan aset milik negara yang dikelola PT. KAI banyak melibatkan oknum-oknum mafia. Dan tentunya tanpa ada legitimasi dari orang dalam, hal tersebut tidak mungkin dapat terjadi.

“Memang dalam kasus ini cukup kuat ada indikasi mafia. Baik itu mafia hukum, peradilan atau yang lain-lain. Karena contohnya secara kelengkapan surat-surat itu kan semua ada catatannya mana saja yang masuk aset negara. Tapi mengapa di pengadilan bisa dimenangkan? Jadi saya yakin memang ada dugaan keterlibatan internal untuk melegitimasi. Kalau tidak bagaimana bisa ada sertifikat (pihak swasta),” urai Sugeng.

Mantan Wali Kota Medan, Abdillah pernah terjerat kasus korupsi APBD Medan dan sudah selesai menjalani hukuman penjara. Sedang Rahudman juga tersangkut kasus korupsi. Meski di tingkat Pengadilan Tipikor Medan menyatakan Rahudman tidak terbukti korupsi, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi dan hingga saat ini putusan kasasinya belum keluar. karenanya, Rahudman masih berstatus sebagai Wali Kota non aktif. (sp/jos/jpnn)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.008.525 Since: 05.03.13 | 3.9255 sec