Hukum

KPK Akan Panggil Paksa Jero Wacik

Friday, 10 April 2015 | View : 442

JAKARTA-SBN.

Dengan alasan sedang mengajukan praperadilan, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) ke-14 dengan masa jabatan 19 Oktober 2011-19 Oktober 2014, Jero Wacik kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini.

Tim penasihat hukum Jero Wacik mengatakan kliennya enggan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama proses sidang gugatan di praperadilan masih berjalan. Menurut penasehat hukum Jero Wacik, Sugiyono, ketidakhadiran kliennya dalam pemeriksaan di KPK merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang saat ini berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Maka melalui kuasa hukumnya, Pak JW memohon kepada penyidik KPK untuk menunda dulu pemeriksaan tersangka," ujar Sugiyono.

Padahal, pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi saat menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008-2011 pada hari ini merupakan pemanggilan yang kedua kali untuk Jero Wacik.

Sebelumnya, dalam pemanggilan pertama pada Senin (6/4/2015) kemarin, Jero Wacik juga menggunakan praperadilan sebagai alasan untuk mangkir.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kembali Jero Wacik dalam pemeriksaan tersangka.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Johan Budi SP menegaskan, pihaknya akan kembali melayangkan panggilan terhadap Jero Wacik untuk yang ketiga kalinya dalam waktu dekat.

Bila Jero Wacik kembali mangkir, Johan Budi SP. menegaskan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas dengan pemanggilan paksa terhadap politisi Partai Demokrat itu.

"Jika tidak hadir tanpa keterangan, akan kami panggil paksa," ungkap Komisioner sementara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Kamis (9/4/2015).

"Akan dipanggil lagi, jika tidak hadir tanpa keterangan, panggil paksa,” tambah Johan Budi SP. kepada wartawan, Kamis (9/4/2015).

Mantan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. menyatakan, pihaknya menghargai langkah para tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan terhadap KPK atas penetapan status tersangka terhadap mereka.

Johan Budi SP. menegaskan KPK tetap menghargai upaya sejumlah tersangka yang saat ini mengajukan permohonan gugatan atas penetapan tersangka yang mereka sandang di sidang praperadilan.

Meski demikian, Johan Budi SP. menegaskan, praperadilan tak menghentikan proses penyidikan KPK terkait pokok perkara. Johan Budi SP. menegaskan praperadilan bukanlah alasan untuk menghindari panggilan maupun pemeriksaan. Untuk itu, dikatakan, praperadilan tidak dapat menjadi alasan tersangka untuk menghindari pemeriksaan.

"Silakan (lakukan proses) praperadilan, tetapi kami juga tetap melanjutkan proses penyidikan," tegas mantan Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo.

Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Politisi Demokrat itu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar ketika dia menjabat sebagai Menteri.

Akibat perbuatannya tersebut, diduga negara mengalami kerugian hingga sekitar Rp 7 miliar. Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia ke-12 masa jabatan 21 Oktober 2004-1 Oktober 2009, Jero Wacik kini disangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ini adalah kali kedua Jero Wacik terjerat dalam dugaan kasus korupsi di KPK.

Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam kapasitas Jero Wacik sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) periode 2008-2011, penyidik KPK juga memanggil tiga pejabat dan mantan pejabat Kementerian Pariwisata untuk diperiksa sebagai saksi. Ketiga saksi itu yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Kementerian Pariwisata (Kempar) periode 2008-2011 Retno Nur Wahyuni, Kasubag TU Pimpinan Biro Umum Sekretaris Jenderal Kempar Siti Alfiah alias Efi, dan Kepala Bagian TU Pimpinan Biro Umum Sekjen Kempar Luh Ayu Rusminingsih.

Sebelumnya, Jero Wacik juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

Pada hari Rabu (3/9/2014), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Jero Wacik yang sedang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai tersangka. Jero Wacik diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait dengan pengadaan proyek dan Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian ESDM pada tahun 2011-2013. Surat perintah penyidikan Jero Wacik dikeluarkan pada tanggal 2 September 2014.

Penetapan status tersangka ini merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.

KPK juga telah melakukan ekspose atau gelar perkara terkait dugaan keterlibatan Jero Wacik, dan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk Wayono Karno, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, serta istri Jero Wacik, Triesnawati Jero Wacik.

Jero Wacik sendiri membantah dan menyatakan bahwa anggaran DOM sudah ditetapkan dalam APBN melalui surat keputusan Menteri Keuangan. Jero Wacik juga mengaku baru menjabat Menteri ESDM pada Oktober 2011 sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam Kementerian ESDM pada 2010 hingga Oktober 2011.

Total kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai Rp 9,9 milyar. (sp/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.498.467 Since: 05.03.13 | 0.1098 sec