Politik

Ahok Tegaskan Enggak Usah Suruh Saya Minta Maaf

Wednesday, 08 April 2015 | View : 831

JAKARTA-SBN.

Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" menolak meminta maaf kepada DPRD DKI atas berbagai kesalahan yang ditemukan dalam angket. Bahkan, Basuki Tjahaja Purnama menyarankan DPRD DKI untuk menggulirkan proses selanjutnya, yakni Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

"Makanya, saya sarankan DPRD, Anda kalau malu enggak usah suruh saya minta maaf. Teruskan saja hak menyatakan pendapat," kata mantan Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Menurut Basuki Tjahaja Purnama, seharusnya, anggota DPRD yang memangkas anggaran program unggulan DKI dan menyelipkan pokok pikiran (pokir) hingga Rp 12,1 triliun dan Rp 40 triliun dari tahun 2012 meminta maaf kepada warga.

Lagi pula, lanjut mantan anggota Komisi II DPR RI ini, perihal kata kasar "bahasa toilet" yang pernah diucapkannya saat wawancara bersama salah satu TV swasta nasional, KompasTV beberapa waktu lalu, Basuki Tjahaja Purnama juga telah meminta maaf kepada publik sehingga tak ada yang perlu diperdebatkan kembali perihal itu.

"Yang harus minta maaf ke warga DKI itu mereka yang beli USB fungsinya UPS. Ya, aku menolak untuk minta maaflah, mereka juga harus minta maaf dong sudah ngajuin pokir Rp 12,1 triliun. Sudah benar tuh sekarang polisi periksa (anggota) DPRD, tangkapin saja mereka, baru deh harusnya mereka yang minta maaf," tukas Basuki Tjahaja Purnama.

Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan keberlanjutan dari hak angket. Berdasarkan peraturan yang berlaku, setelah paripurna angket, solusinya adalah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atau berhenti di paripurna.

"Enggak ada hak menyatakan minta maaf. Berarti kalau Anda tidak menggulirkan HMP, ya Anda malu hanya berhenti di angket," kata Basuki Tjahaja Purnama.

Sebelumnya, Ketua Tim Hak Angket DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji mengatakan, ada dua opsi penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, yaitu berupa teguran keras atau pemakzulan.

Beberapa anggota DPRD DKI lainnya pernah mengatakan, ada dua opsi penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok sapaan Basuki Tjahaja Purnama, yaitu berupa teguran keras atau pemakzulan. Akan tetapi, Muhammad Ongen Sangadji mengatakan, dua hal itu belum opsi resmi.

Untuk menentukan langkah selanjutnya dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pun, sambung Muhammad Ongen Sangadji, harus ditentukan dalam rapat pimpinan terlebih dahulu.

Muhammad Ongen Sangadji mengatakan, penentuan langkah selanjutnya dalam rapat pimpinan tidak akan berlangsung lama. Targetnya, keputusan rapim akan keluar sekitar dua atau tiga hari ke depan.

Meski belum ada opsi resmi, Muhammad Ongen Sangadji menjamin bahwa akan ada sanksi untuk Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, tim angket telah menemukan pelanggaran yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama melalui penyelidikan mereka. Orang yang bersalah, lanjut Muhammad Ongen Sangadji, tentu harus dikenakan sanksi. 

"Dua hal itu kan opsi yang belum resmi, yang resmi itu nanti rapat pimpinan dulu, tapi yang pasti, kan orang bersalah pasti ditindaklanjuti," ujar Muhammad Ongen Sangadji.

Kendati demikian, Basuki Tjahaja Purnama yang terbukti bersalah tetap akan mendapat sanksi.

"Kalau orang salah, pasti ada sanksinya. Mungkin teguran keras, minta maaf, kan kita negara santun. Kesantunan harus kita jaga. Mudah-mudahan Pak Gubernur mau minta maaf, jadi bisa clear permasalahan," kata politikus Partai Hanura itu, Muhammad Ongen Sangadji.

Ketua Tim Hak Angket Muhammad Ongen Sangaji mengatakan, tugasnya dalam memimpin penyelidikan angket telah selesai. Pria yang akrab disapa Ongen ini mengatakan, timnya telah meminta pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan itu.

"Kan sudah sangat jelas, Saudara Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) telah sungguh-sungguh dengan sengaja melanggar UU. Oleh karena itu, tim angket meminta Ketua DPRD menindaklanjuti," tegas Muhammad Ongen Sangadji, Selasa (7/4/2015).

Dalam rapat paripurna kemarin, panitia hak angket DPRD DKI Jakarta menyatakan Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan. Muhammad Ongen Sangadji menyebutkan, pelanggaran pertama yang dilakukan adalah menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif.

"Sekretaris Daerah atas nama Gubernur telah mengakui telah nyata dengan sengaja mengirimkan dokumen RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2015 ke Kemendagri yang bukan hasil pembahasan dan persetujuan dengan DPRD," tukas Muhammad Ongen Sangadji saat rapat paripurna penyampaian laporan panitia hak angket. (kom/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.909.156 Since: 05.03.13 | 0.1488 sec