Nasional

Jenderal TNI Moeldoko Calon Kuat Panglima TNI

JAKARTA-SBN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan dan menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Laksamana Agus Suhartono. "Surat Presiden sudah kami terima," ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bidang politik, hukum, dan keamanan, Priyo Budi Santoso, Senin (29/7/2013).

“DPR akan memproses paling cepat surat presiden ini usai masa reses. DPR akan kembali membuka masa sidang pertama pada 16 Agustus 2013,” kata ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso. “Kepastian Moeldoko menjadi Panglima TNI ditentukan hasil fit and proper test di Senayan,” tambah dia. “Paling cepat setelah minggu ketiga Agustus nanti,” terang politisi Golkar tersebut dan Ketua Umum MKGR, Priyo Budi Santoso.

Laksamana Agus Suhartono akan pensiun pada Agustus 2013. Jenderal TNI Moeldoko sebelumnya baru menggantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013. Riwayat jabatan Jenderal Bintang Empat itu pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhanas, Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad, dan pernah menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura. Saat ini Moeldoko menjabat sebagai Kasad. Sebelum menjabat sebagai Kasad, Jenderal TNI Moeldoko menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakil Kasad).

Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Intelejen, Luar Negeri dan Komunikasi, akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon Panglima TNI. Hal itu dilakukan setelah DPR pada tanggal 15 Juli 2013 telah menerima surat usulan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Rencananya uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan setelah 20 Agustus nanti,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen. (Purn.) Tubagus Hasanuddin, S.E., M.M., Rabu (31/7/2013). “Sesuai UU TNI No.34/2004, Jenderal TNI Moeldoko memenuhi persyaratan sebagai calon Panglima TNI,” lanjut dia.

“Kiprah Jenderal Moeldoko sempat mendapat sorotan publik yang cukup tajam,” ungkap politisi PDIP tersebut TB. Hasanuddin “Saat dia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, saat itu Kodam terlibat dalam ‘Operasi Sajadah’ yang digelar Gubernur Jawa Barat (Jabar) Akhmad Heryawan menyisir orang-orang Ahmadiyah di wilayah Jabar,” ujar Politisi PDIP itu.

Langkah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Moeldoko untuk menjadi Panglima TNI sudah semakin dekat. Namun, Juru Bicara Ahmadiyah, Firdaus Mubarik, mengingatkan, saat menjadi Panglima Kodam III/Siliwangi, Moeldoko diduga pernah terlibat ‘Operasi Sajadah’.

Setelah mengeluarkan Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2011 tentang Pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Musyawarah Pimpinan Daerah Jawa Barat tancap gas dengan menggelar Operasi Sajadah. Operasi yang bertujuan agar pengikut Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam itu diduga melibatkan TNI. Namun, operasi tersebut diduga dilakukan secara represif.

Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara kemudian menemukan sekitar 56 kasus intimidasi TNI terhadap anggota Ahmadiyah di Jawa Barat dan Lampung. Modusnya, kata tim, sangat sistematis, yakni pemaksaan menandatangani surat keluar dari Ahmadiyah diikuti oleh pengikraran untuk keluar dari Ahmadiyah.

TNI juga aktif meminta data jemaah Ahmadiyah tentang anggota, struktur kepengurusan, dan ajaran. Selain itu, TNI bersama kepolisian dan aparatur negara juga memaksa untuk menguasai masjid dengan menjadi imam salat Jumat. “Anggota TNI mendatangi rumah warga dengan berpakaian seragam lengkap," tutur anggota tim advokasi Choirul Anam seraya menambahkan tindakan TNI itu melanggar ketentuan UU No.34/2004 tentang TNI.

“Setelah penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, pada tahun 2011, terjadi penekanan oleh TNI hampir di seluruh Jawa Barat,” tutur Juru Bicara Ahmadiyah, Firdaus Mubarik. “Sebelum peristiwa Cikeusik, gerakan intimidasi biasanya dilakukan oleh polisi dan pejabat pemerintah daerah, tapi setelahnya tidak,” ucap Firdaus Mubarik ketika dihubungi Rabu (31/7/2013).“Setelah Cikeusik, personel TNI ikut serta dalam upaya mengintimidasi, mendatangi rumah, memanggil, hingga meminta Ahmadiyah untuk meninggalkan ajarannya,” papar Firdaus Mubarik. “Saat itu Moeldoko masih berpangkat Mayor Jenderal dan menjabat Panglima Daerah Militer III/Siliwangi. Moeldoko dianggap bertanggung jawab atas intimidasi ini,” terang Firdaus Mubarik.

“Tapi, Moeldoko membantah bila TNI terlibat,” kata Firdaus Mubarik. Bantahan itu disampaikan ketika bertemu dengan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Direktur Eksekutif Human Rights Working Group, Choirul Anam, dan aktivis Kontras, Syamsul Alam Agus. Setelah bertemu dengan para aktivis HAM, Moeldoko langsung menarik semua personelnya di wilayah. “Tiba-tiba secara fisik menghilang dari peredaran,” ujarnya. Ketika dimintai pendapat mengenai posisi Moeldoko yang sekarang menjadi calon Panglima TNI, Firdaus Mubarik menolak berkomentar.

Moeldoko juga pernah membantah terlibat ‘Operasi Sajadah’ dan informasi adanya ‘Operasi Sajadah’. “Tidak ada itu ‘Operasi Sajadah’, yang benar adalah ‘Gelar Sajadah’,” kata Moeldoko saat masih menjabat Panglima Daerah Militer III Siliwangi dengan pangkat Mayor Jenderal sejak Oktober 2010 hingga Agustus 2011, seusai pertemuan dengan pimpinan Pondok Pesantren dan organisasi masyarakat se-Provinsi Jawa Barat, di Jatinangor, Sumedang, Kamis (17/3/2011).

Menurut Moeldoko, program ‘Gelar Sajadah’ hanya berupa imbauan moral kepada masyarakat untuk mengantisipasi konflik dan perbuatan anarkistis setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang larangan Ahmadiyah. “Dan untuk membangun komunikasi itu mari kita ‘Gelar Sajadah’ di masjid daripada berbuat anarkis, itu tujuannya,” jelas Moeldoko. Menurut Moeldoko, jika ‘Operasi Sajadah’, tentu itu harus ada perintah dari atasan serta ada anggaran dan sasarannya, “Ini tidak ada perintah ataupun anggarannya, ini inisiatif dan ide dari Pangdam. Jadi sekali lagi tidak ada itu ‘Operasi Sajadah’,” ucap dia. Moeldoko juga memastikan jika tidak ada intimidasi terhadap jemaah Ahmadiyah yang dilakukan oleh TNI. “Saya sudah panggil Kodim satu per satu dan menanyakan kepada mereka, saya pastikan tidak ada itu intimidasi,” katanya. 

Pada waktu itu sebagai Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Pol. Drs. H. Suparni Parto S., M.M. menjabat mulai September 2010 hingga 6 Mei 2011 yang sekarang mengemban amanat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Mabes Polri dengan pangkat Komjen. sejak 11 April 2013, juga memastikan jika anggotanya tidak ada yang melakukan pendataan kepada jemaat Ahmadyah dan melakukan intimidasi. “Kami sudah punya data mereka, tidak ada pendataan dan intimidasi. Apa yang kita lakukan selama ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Intelejen, Luar Negeri dan Komunikasi, Mayjen. (Purn.) Tb. Hasanuddin, S.E., M.M. memiliki catatan lima tugas penting yang harus diselesaikan Panglima TNI seperti meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus Cebongan dan perkelahian-perkelahian antar TNI dengan Polri. Kemudian meningkatkan profesionalisme dan kesejahtraan prajurit. “Meneruskan reorganisasi TNI melalui program MEF (Minimum Essensial Force),” tukasnya.

Politisi PDIP tersebut, Mayjen. (Purn.) Tubagus Hasanuddin juga meminta Panglima tetap menjaga netralitas TNI. Serta menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai UU TNI No.34/2004 antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan HAM serta pembinaan karir. (tri/kom/tem)

See Also

Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
Balai Desa Kalikondang Disiapkan Sebagai Poskotis TMMD Reguler Ke-105
Sosok Tenaga Teknis Yang Akan Menyukseskan TMMD
Maturnuwun Pak Tentara, Jalan Beton Ini Sudah Ditunggu Warga
Excavator Menjadi Pusat Perhatian Anak-Anak Pada TMMD Kodim 0716/Demak
Pedagang Es Tebu Raup Untung, Berkat TMMD
Dibalik Layar TMMD Reg Ke-105 Kodim 0716/Demak
Kalau Tidak Ada TMMD, Belum Tentu Ada Program Bedah RTLH
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.444.036 Since: 05.03.13 | 0.1768 sec