Hukum

Pengacara Sutan Bhatoegana Tuding Penyidik KPK Ilegal

Monday, 06 April 2015 | View : 486

JAKARTA-SBN.

Kepala penasihat hukum mantan Ketua Komisi VII DPR RI yang mengurusi bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Teknologi dan Lingkungan Hidup, Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana Siregar, M.M., advokat Eggy Sudjana mempersoalkan status penyidik terkait kasus kliennya.

Lewat surat permohonan praperadilan dalam poin ke 10, pihaknya mempersoalkan status dua penyidik lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Agung Nugroho dan Ambarita Damanik.

Menurut pengacara Eggy Sudjana, pada saat bertugas dua penyidik tersebut statusnya sudah diberhentikan oleh pihak Kepolisian.

"Itu penyidik oplosan. Penyidik itu ilegal karena sudah tidak menjadi polisi sesuai dengan surat pemberhentian Kapolri. Tapi mengapa masih bertindak sebagai penyidik," kata Eggy Sudjana seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/4/2015).

Dalam surat permohonannya, disebutkan oleh advokat Eggy Sudjana pada 31 Desember 2014, Budi Agung Nugroho telah diberhentikan, namun, pada 10 Maret 2015, dia melakukan penyitaan rumah Sutan Bhatoegana di Bogor.

Begitu juga dengan Ambarita Damanik yang telah diberhentikan pada 30 November 2014, namun, pada 2 Februari 2015, dia menandatangani penandatanganan penahanan.

Poin tersebut merupakan tambahan perubahan dari surat permohonan sebelumnya yang diajukan pada sidang 23 Maret lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara tersangka suap SKK Migas, Sutan Bhatoegana ke pengadilan Tipikor.

Namun, sidang praperadilan Sutan Bhatoegana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap dilanjutkan.

Sidang perdana perkara dugaan penerimaan hadiah pembahasan APBN Perubahan 2013 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Komisi VII DPR yang menjerat Sutan Bhatoegana terpaksa ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena dia tak didampingi penasihat hukum.

Sutan Bhatoegana merupakan terdakwa yang terlibat dalam perkara dugaan penerimaan hadiah pembahasan APBN Perubahan 2013 di Kementerian ESDM.

Penundaan sidang dilakukan lantaran Sutan Bhatoegana tidak didampingi penasihat hukum. Majelis Hakim Tipikor menunda sidang perdana mantan Ketua Komisi VII DPR RI itu lantaran Sutan Bhatoegana tidak didampingi penasihat hukumnya.

Penasihat hukum Sutan Bhatoegana saat ini sedang menghadiri sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Politikus Partai Demokrat (PD), Sutan Bhatoegana hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sutan Bhatoegana mengaku siap menghadapi sidang perdananya terkait kasus dugaan penerimaan hadiah pembahasan APBN Perubahan 2013 Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI.

Mantan Ketua Komisi VII DPR RI ini hadir mengenakan rompi oranye dengan tulisan terdakwa milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia hanya mengumbar senyum kepada awak media. Dia mengatakan, hari ini tidak akan didampingi oleh penasihat hukumnya.

"Ada yang mendampingi. Allah!," kata Sutan Bhatoegana kepada wartawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Terdakwa mantan anggota DPR RI Sutan Bhatoegana mendengarkan pertanyaan majelis Hakim saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Terdakwa mantan anggota DPR RI Sutan Bhatoegana membacakan surat praperadilan saat menjalani sidang perdana.

Ekspresi terdakwa Sutan Bhatoegana ketika mendengar sidangnya ditunda oleh Majelis Hakim Tipikor. Terdakwa mantan anggota DPR RI, Sutan Bhatoegana ketika usai menjalani sidang perdana.

Mantan Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Sutan Bhatoegana yang dikonfirmasi ketidakhadiran penasihat hukumnya merupakan bentuk balas dendam atas tidak hadirnya KPK di sidang praperadilannya yang lalu, membantah hal tersebut. "Jangan bilang balas dendam, enggak," kata Sutan Bhatoegana usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Menurut dia, ketidakhadiran penasihat hukumnya karena jadwal praperadilan di PN Jaksel lebih dulu dari sidang perdananya di Tipikor. Untuk itu, Sutan Bhatoegana menampik kalau pihaknya melakukan upaya balas dendam.

Mantan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Sutan Bhatoegana siap menghadapi sidang perdana tersebut. Terdakwa Sutan Bhatoegana ketika akan menjalani sidang perdana. Terdakwa Sutan Bhatoegana tampak didampingi petugas ketika akan menjalani sidang perdana. Dengan gaya bicaranya yang khas, Sutan Bhatoegana menyindir KPK.

"Saya mengikuti proses yang ada. Ngeri-ngeri sedap memang mereka itu (KPK)," cetusnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan tersangka Sutan Bathoegana pada 14 Mei 2014 dalam dugaan penerimaan hadiah pembahasan APBN Perubahan 2013 Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI. Sutan Bhatoegana kemudian ditahan pada 2 Februari 2015 di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

Sutan Bhatoegana ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN Perubahan Kementerian ESDM era Jero Wacik di Komisi VII DPR yang dipimpinnya.

Atas perbuatannya, Sutan Bhatoegana disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Disinggung bagaimana jika PN Jaksel menggugurkan gugatan praperadilannya, Sutan Bhatoegana enggan berkomentar. "Apapun yang terjadi, kalau itu izin Allah, kita jalani," kata Sutan Bhatoegana.

Dikonfirmasi terpisah, Jaksa KPK, Dody Sukmono mengatakan proses pelimpahan berkas Sutan Bhatoegana sudah dilakukan sesuai proses hukum. Dody Sukmono menuturkan penetapan tanggal sidang ditentukan dari pihak pengadilan.

Dody Sukmono menepis kalau ada upaya percepatan proses pemberkasan karena adanya praperadilan yang juga diajukan Sutan Bhatoegana. "Sesuai proses yang diberlakukan, bukan dipercepat," tegas Jaksa Dody Sukmono.

Penasihat hukum Sutan Bhatoegana, Eggi Sudjana mengaku kaget dengan keputusan PN Jaksel yang memutuskan untuk melanjutkan sidang praperadilan Sutan Bhatoegana. Padahal dalam aturan, jika penyidikan sudah masuk ke penuntutan, maka praperadilan otomatis gugur.

"Dugaan kami sidang hari ini digugurkan karena pokok perkara sudah dilimpahkan. Ternyata tidak," cetus penasihat hukum Sutan Bhatoegana, Eggi Sudjana, setelah persidangan di PN Jakarta Selatan, Ampera, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Sidang yang dipimpin oleh Hakim tunggal Asiadi Sembiring ini dimulai pukul 13.00 WIB dengan agenda pembacaan permohonan gugatan oleh pihak pemohon Sutan Bhatoegana. Sedangkan pihak KPK diwakili oleh Biro Hukum KPK yang dikepalai oleh Masyadin.

Pada sidang tersebut pihak pemohon menuntut agar status tersangka Sutan Bhatoegana dicabut oleh KPK. Tidak hanya itu, pemohon juga menuntut pengembalian harta Sutan Bhatoegana yang telah disita oleh KPK.

Sidang ditunda pada Selasa (7/4/2015) besok dengan agenda pembacaan jawaban dari KPK. Rencananya sidang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. (mer/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.498.505 Since: 05.03.13 | 0.1606 sec