Hukum

Pengacara Sutan Bhatoegana Tuding Penyidik KPK Ilegal

Monday, 06 April 2015 | View : 513

JAKARTA-SBN.

Kepala penasihat hukum mantan Ketua Komisi VII DPR RI yang mengurusi bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Teknologi dan Lingkungan Hidup, Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana Siregar, M.M., advokat Eggy Sudjana mempersoalkan status penyidik terkait kasus kliennya.

Lewat surat permohonan praperadilan dalam poin ke 10, pihaknya mempersoalkan status dua penyidik lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Agung Nugroho dan Ambarita Damanik.

Menurut pengacara Eggy Sudjana, pada saat bertugas dua penyidik tersebut statusnya sudah diberhentikan oleh pihak Kepolisian.

"Itu penyidik oplosan. Penyidik itu ilegal karena sudah tidak menjadi polisi sesuai dengan surat pemberhentian Kapolri. Tapi mengapa masih bertindak sebagai penyidik," kata Eggy Sudjana seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/4/2015).

Dalam surat permohonannya, disebutkan oleh advokat Eggy Sudjana pada 31 Desember 2014, Budi Agung Nugroho telah diberhentikan, namun, pada 10 Maret 2015, dia melakukan penyitaan rumah Sutan Bhatoegana di Bogor.

Begitu juga dengan Ambarita Damanik yang telah diberhentikan pada 30 November 2014, namun, pada 2 Februari 2015, dia menandatangani penandatanganan penahanan.

Poin tersebut merupakan tambahan perubahan dari surat permohonan sebelumnya yang diajukan pada sidang 23 Maret lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara tersangka suap SKK Migas, Sutan Bhatoegana ke pengadilan Tipikor.

Namun, sidang praperadilan Sutan Bhatoegana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap dilanjutkan.

Sidang perdana perkara dugaan penerimaan hadiah pembahasan APBN Perubahan 2013 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Komisi VII DPR yang menjerat Sutan Bhatoegana terpaksa ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena dia tak didampingi penasihat hukum.

Sutan Bhatoegana merupakan terdakwa yang terlibat dalam perkara dugaan penerimaan hadiah pembahasan APBN Perubahan 2013 di Kementerian ESDM.

Penundaan sidang dilakukan lantaran Sutan Bhatoegana tidak didampingi penasihat hukum. Majelis Hakim Tipikor menunda sidang perdana mantan Ketua Komisi VII DPR RI itu lantaran Sutan Bhatoegana tidak didampingi penasihat hukumnya.

Penasihat hukum Sutan Bhatoegana saat ini sedang menghadiri sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Politikus Partai Demokrat (PD), Sutan Bhatoegana hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sutan Bhatoegana mengaku siap menghadapi sidang perdananya terkait kasus dugaan penerimaan hadiah pembahasan APBN Perubahan 2013 Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI.

Mantan Ketua Komisi VII DPR RI ini hadir mengenakan rompi oranye dengan tulisan terdakwa milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia hanya mengumbar senyum kepada awak media. Dia mengatakan, hari ini tidak akan didampingi oleh penasihat hukumnya.

"Ada yang mendampingi. Allah!," kata Sutan Bhatoegana kepada wartawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Terdakwa mantan anggota DPR RI Sutan Bhatoegana mendengarkan pertanyaan majelis Hakim saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Terdakwa mantan anggota DPR RI Sutan Bhatoegana membacakan surat praperadilan saat menjalani sidang perdana.

Ekspresi terdakwa Sutan Bhatoegana ketika mendengar sidangnya ditunda oleh Majelis Hakim Tipikor. Terdakwa mantan anggota DPR RI, Sutan Bhatoegana ketika usai menjalani sidang perdana.

Mantan Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Sutan Bhatoegana yang dikonfirmasi ketidakhadiran penasihat hukumnya merupakan bentuk balas dendam atas tidak hadirnya KPK di sidang praperadilannya yang lalu, membantah hal tersebut. "Jangan bilang balas dendam, enggak," kata Sutan Bhatoegana usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Menurut dia, ketidakhadiran penasihat hukumnya karena jadwal praperadilan di PN Jaksel lebih dulu dari sidang perdananya di Tipikor. Untuk itu, Sutan Bhatoegana menampik kalau pihaknya melakukan upaya balas dendam.

Mantan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Sutan Bhatoegana siap menghadapi sidang perdana tersebut. Terdakwa Sutan Bhatoegana ketika akan menjalani sidang perdana. Terdakwa Sutan Bhatoegana tampak didampingi petugas ketika akan menjalani sidang perdana. Dengan gaya bicaranya yang khas, Sutan Bhatoegana menyindir KPK.

"Saya mengikuti proses yang ada. Ngeri-ngeri sedap memang mereka itu (KPK)," cetusnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan tersangka Sutan Bathoegana pada 14 Mei 2014 dalam dugaan penerimaan hadiah pembahasan APBN Perubahan 2013 Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI. Sutan Bhatoegana kemudian ditahan pada 2 Februari 2015 di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

Sutan Bhatoegana ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN Perubahan Kementerian ESDM era Jero Wacik di Komisi VII DPR yang dipimpinnya.

Atas perbuatannya, Sutan Bhatoegana disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Disinggung bagaimana jika PN Jaksel menggugurkan gugatan praperadilannya, Sutan Bhatoegana enggan berkomentar. "Apapun yang terjadi, kalau itu izin Allah, kita jalani," kata Sutan Bhatoegana.

Dikonfirmasi terpisah, Jaksa KPK, Dody Sukmono mengatakan proses pelimpahan berkas Sutan Bhatoegana sudah dilakukan sesuai proses hukum. Dody Sukmono menuturkan penetapan tanggal sidang ditentukan dari pihak pengadilan.

Dody Sukmono menepis kalau ada upaya percepatan proses pemberkasan karena adanya praperadilan yang juga diajukan Sutan Bhatoegana. "Sesuai proses yang diberlakukan, bukan dipercepat," tegas Jaksa Dody Sukmono.

Penasihat hukum Sutan Bhatoegana, Eggi Sudjana mengaku kaget dengan keputusan PN Jaksel yang memutuskan untuk melanjutkan sidang praperadilan Sutan Bhatoegana. Padahal dalam aturan, jika penyidikan sudah masuk ke penuntutan, maka praperadilan otomatis gugur.

"Dugaan kami sidang hari ini digugurkan karena pokok perkara sudah dilimpahkan. Ternyata tidak," cetus penasihat hukum Sutan Bhatoegana, Eggi Sudjana, setelah persidangan di PN Jakarta Selatan, Ampera, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Sidang yang dipimpin oleh Hakim tunggal Asiadi Sembiring ini dimulai pukul 13.00 WIB dengan agenda pembacaan permohonan gugatan oleh pihak pemohon Sutan Bhatoegana. Sedangkan pihak KPK diwakili oleh Biro Hukum KPK yang dikepalai oleh Masyadin.

Pada sidang tersebut pihak pemohon menuntut agar status tersangka Sutan Bhatoegana dicabut oleh KPK. Tidak hanya itu, pemohon juga menuntut pengembalian harta Sutan Bhatoegana yang telah disita oleh KPK.

Sidang ditunda pada Selasa (7/4/2015) besok dengan agenda pembacaan jawaban dari KPK. Rencananya sidang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. (mer/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.012.639 Since: 05.03.13 | 0.1355 sec