Politik

Ahok Tantang DPRD Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Tuesday, 07 April 2015 | View : 988

JAKARTA-SBN.

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna terkait hak angket dugaan kesalahan prosedur APBD 2015 pada Senin (6/4/2015) kemarin.

Rapat paripurna yang digelar pada Senin (6/4/2015), membahas hasil penyelidikan tim angket. Tim Panitia Angket DPRD itu menyimpulkan Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Ahok) telah melanggar Undang-undang karena menyerahkan Rancangan APBD DKI Jakarta 2015 yang bukan hasil pembahasan bersama anggota Dewan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pada Senin (6/4/2015) sore lalu Pansus Hak Angket DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan hasil penyelidikan yang Tim Panitia Angket DPRD DKI lakukan sejak 26 Februari 2015 kepada pimpinan Dewan dalam rapat paripurna. Dalam laporannya, Tim Pansus menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah saat mengajukan RAPBD 2015 versi yang berbeda dengan hasil pembahasan bersama antara DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Senin (6/4/2015) sore tadi Panitia Angket yang dibentuk oleh DPRD DKI Jakarta untuk menyelidiki pelanggaran hukum yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 akhirnya menyatakan Basuki Tjahaja Purnama bersalah. Bukan hanya itu saja, Panitia Angket juga menyatakan Basuki Tjahaja Purnama terbukti melanggar aturan dan konstitusi.

Hasil hak angket APBD DKI diperoleh kesimpulan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diduga menyalahi Undang-undang dengan menyerahkan APBD DKI Jakarta ke Kemendagri. Padahal APBD DKI Jakarta itu bukan dari pembahasan bersama dengan DPRD.

"Hasil kerja tim angket yakni Pak Gubernur diduga menyalahi Undang-undang dengan menyerahkan APBD DKI 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD ke Kementerian dalam negeri," tegas Ketua Panitia Hak Angket DPRD DKI yang juga politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Muhammad Ongen Sangadji, Senin (30/3/2015).

Ketua Panitia Angket Muhammad Ongen Sangaji menyatakan, ada beberapa aturan dan konstitusi yang dilanggar Basuki Tjahaja Purnama. Pertama, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Muhammad Ongen Sangadji mengatakan, pelanggaran aturan-aturan tersebut dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan dokumen RAPBD DKI Tahun Anggaran 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal, dokumen tersebut bukan hasil pembahasan dan keputusan bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Atas dasar itulah, Panitia Angket merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk segera menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama tersebut.

Wakil Ketua Ketua DPRD DKI dari Fraksi PPP, Haji Abraham "Lulung" Lunggana, S.H. atau lebih populer dengan julukan Haji Lulung mengatakan pimpinan DPRD DKI Jakarta belum bisa memutuskan langkah yang akan DPRD DKI ambil untuk menindaklanjuti rekomendasi Panitia Angket tersebut. Termasuk kemungkinan digunakannya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk melengserkan Basuki Tjahaja Purnama. Kata pemiliki PT. Putraja Perkasa, PT. Tirta Jaya Perkasa, Koperasi Kobita, PT. Tujuh Fajar Gemilang, dan PT. Satu Komando Nusantara yang bergerak dalam bidang jasa keamanan, perparkiran, dan penagihan utang tersebut, keputusan tersebut harus dibicarakan dalam Rapat Pimpinan DPRD.

Tim juga menilai Basuki Tjahaja Purnama melanggar etika dan norma karena kerap mengucapkan kata-kata kasar. Basuki Tjahaja Purnama menyebut DPRD sebagai "Dewan Perampok Daerah" dalam video berdurasi sekitar delapan menit yang ditayangkan Dewan dalam rapat itu.

Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" santai mendengar video kata-kata tak layaknya ditayangkan dalam rapat Paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan paparan hasil penyelidikan panitia angket di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015).

"Bagus dong. Video itu harusnya kita ambil copy-nya. Saya juga tidak pernah punya copy itu. Lumayan tuh keren-keren," ungkap pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menganggap bagus menyikapi reaksi anggota Dewan yang memberikan tepuk tangan saat menonton videonya marah-marah dan mengeluarkan kata-kata toilet sebagai gambaran etika Ahok yang dianggap DPRD tidak pas.

"Bagus dong. Saya juga tepuk tangan nonton video saya," ucapnya lalu tertawa.

Meski paripurna belum menggulirkan ujung dari angket, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menantang anggota Dewan untuk melanjutkan hingga menjadi Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab dipanggil "Ahok" menantang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Hak tersebut, sambung dia, bisa menunjukkan pihak yang bersalah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

"Kalau sudah melanggar Undang-undang kenapa enggak diterusin sekalian menjadi Hak Menyatakan Pendapat (HMP)?" kata Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (7/4/2015).

Menyikapi hasil penyelidikan panitia angket yang mengungkapkan bila Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sudah melakukan pelanggaran Undang-undang dan etika, justru mantan Bupati Belitung Timur ini menantang DPRD melakukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menantang DPRD DKI Jakarta segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mereka dan menggulingkan dirinya dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Tantangan tersebut dia berikan terkait rekomendasi Panitia Angket DPRD DKI Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama justru mempertanyakan sikap DPRD DKI Jakarta yang terkesan ragu memutuskan untuk melanjutkan HMP terhadap dirinya. Padahal, setelah HMP dapat terlihat kesalahan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).

"Kenapa enggak diterusin sekalian tadi (saat rapat paripurna)? Ngapain hanya (cuma) mau, mau, saja. Takut banget sama gue. Tadi sekalian harusnya. Hak Menyatakan Pendapat kasih ke MA biar kelihatan ada yang salah. Nah yang salah itu yang crop-crop APBD kita," tegas Basuki Tjahaja Purnama.

Karena itu, Basuki Tjahaja Purnama sangat berharap Dewan segera menggulirkan HMP sebagai tindak lanjut dari temuan pelanggaran yang ditemukan panitia angket. Basuki Tjahaja Purnama mempersilahkan DPRD untuk segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mereka sesegera mungkin. Sehingga Mahkamah Agung (MA) dapat memutuskan diterima atau tidak keputusan HMP itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak gentar menghadapi ancaman pemakzulan dirinya melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang kemungkinan akan diputuskan oleh DPRD DKI Jakarta pekan depan.

Menurut Basuki Tjahaja Purnama, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) seharusnya justru dilakukan DPRD DKI Jakarta sejak Senin (6/4/2015) sore saat rapat paripurna mendengar hasil penyelidikan Panitia Khusus Hak Angket berlangsung.

"Bawa ke MA saja sudahlah. Hak Menyatakan Pendapat tanggung nggak diputuskan dan nggak dimaju-majuin tunggu seminggu, tunggu lagi. Aduh, lama banget. Kayak (seperti) main sinetron saja panjang episodenya," pungkas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/4/2015) malam.

"Gunakan saja hak menyatakan pendapat dan bawa ke MA, jangan seperti sinetron menunggu lama, episode 1, 2, 3, bersambung melulu," tambah Basuki Tjahaja Purnama, Senin (6/4/2015).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini meyakini tindakannya menerapkan sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD. Ia berujar, sistem itu mampu menekan kemungkinan terjadinya penggelembungan anggaran. Sebab, sistem merekam semua riwayat perubahan. Menurut dia, sistem e-budgeting juga menekan peluang korupsi di pemerintah DKI.

Mantan anggota Komisi II DPR ini mengatakan kesalahan justru datang dari anggota Dewan yang menyisipkan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Pemerintah DKI mencoret anggaran program kegiatan berupa pokok pikiran yang diusulkan anggota Dewan dengan modus memotong 10-15 persen dari nilai anggaran asli dan mengubahnya menjadi kegiatan baru.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menantang agar pembuktian pihak siapa yang salah dalam penyusunan APBD DKI Jakarta dilakukan di hadapan MA melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari DPRD DKI Jakarta.

"Saya tidak salah. Takut kenapa? Sudah jelas Rp 12,1 triliun dipotong dari APBD yang itu (2015) kok. Saya salahnya hanya karena tidak mau terima Rp 12,1 triliun (dalam APBD 2015) kan. Nanti dibuktikan saja di MA salah siapa," tandas Basuki Tjahaja Purnama.

Ahok, yang juga bekas anggota Komisi II DPR RI ini mengaku telah menghitung lamanya proses pemakzulan yang akan dilakukan terhadap dirinya, jika Hak Menyatakan Pendapat (HMP) jadi digulirkan oleh DPRD DKI Jakarta. Oleh karena itu, Ahok pun merasa tidak terlalu khawatir jika ke depannya dirinya jadi dipecat oleh DPRD DKI Jakarta.

Jika Hak Menyatakan Pendapat (HMP) hingga upaya impeachment dilakukan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) mengatakan bahwa dirinya yakin akan dipandang tidak bersalah di hadapan Mahkamah Agung (MA) nantinya.

"Kalau dipecat juga saya lihat proses-prosesnya 2016 pertengahan baru kepecat. Minimal saya punya APBD (2016) sudah jalan, lumayan. Hakim MA juga waras bisa tahu siapa yang salah dan benar. Kenapa takut?" tegas Basuki Tjahaja Purnama.

"Dibuktikan saja nanti di Mahkamah Agung," tukas Basuki Tjahaja Purnama di Pantai Marina, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (7/4/2015).

Mantan Bupati Belitung ini memperkirakan proses peradilan memakan waktu hingga pertengahan 2016. Itu artinya, lanjut dia, proses penyusunan APBD 2017 aman lantaran sudah mencapai 50 persen.

Ia sempat berseloroh akan menekuni dunia stand-up comedy jika tak menjabat Gubernur lagi. "Saya ini cukup lucu, kok," imbuh Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Ada syarat yang harus dipenuhi agar misi DPRD itu yakni Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berpotensi memakzulkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa gol.

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) perlu didukung oleh 53 anggota dari 106 anggota DPRD DKI bila ingin terwujud. Angka 53 itu muncul bila dihtung berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3)

Dalam P‎asal 336 Ayat (1 ) huruf (b) UU MD3 disebutkan, awalnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) diusulkan oleh minimal 20 anggota DPRD yang berasal minimal dari dua fraksi.

Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu bisa dilakukan bila disahkan lewat rapat paripurna. Rapat paripurna itu sendiri harus dihadiri minimal 3/4 jumlah anggota DPRD. Kemudian usulan hak angket harus disetujui minimal 2/3 dari anggota yang hadir.

‎Itu diatur dalam Pasal 336 ayat (3) UU MD3. Bila dibumikan ke dalam konteks DPRD DKI yang punya anggota sebanyak 106 orang, maka 3/4 syarat minimal dari paripurna adalah 79,5 orang. Sedangkan untuk persetujuan hak angket, harus disetujui 2/3 dari 79,5 orang itu yakni 53 orang.

Dari perhitungan tersebut, maka usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD DKI terhadap Basuki Tjahaja Purnama mem‎butuhkan dukungan minimal dari 53 anggota agar sah di paripurna. Namun untuk sekarang memang belum jelas betul berapa jumlah anggota yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu.

Untuk merealisasikan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), DPRD juga perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang mempunyai waktu kerja tertentu. Proses selanjutnya, bila benar muncul pendapat pemakzulan, maka keputusan Pansus itu akan dibawa ke Mahkamah Agung (MA) dan diteruskan ke Presiden Jokowi.

"Pansus Hak Menyatakan Pendapat (HMP) punya masa kerja 30 hari, kemudian 30 hari di MA. Kalau keputusannya adalah pemakzulan, ditambah 30 hari untuk diputuskan oleh Presiden," pungkas anggota fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih No.18, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015). (jos/tem/tri)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.907.197 Since: 05.03.13 | 0.1596 sec