Opini

Bikin Terobosan Bukan Pemborosan Tunjangan Mobil Dinas Pejabat

Author : Joseph H Gunawan | Saturday, 04 April 2015 | View : 1085

SBN

Pada Jumat (20/3/2015) lalu, Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa "Jokowi" telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka atau Down Payment (DP) Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Dalam Perpres No.39 Tahun 2015 disebutkan, tunjangan uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan adalah sebesar Rp 210.890.000 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Angka ini lebih tinggi daripada ketentuan yang diatur pada Perpres No.68 Tahun 2010 sebesar Rp 116.500.000 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam aturan yang baru tersebut dijabarkan bahwa kenaikan fasilitas tunjangan uang muka atau Down Payment (DP) bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan, dinaikkan dari Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Perpres Nomor 39 Tahun 2015 itu merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010. Perpres ini hanya mengubah Pasal 3 Ayat (1) Perpres No.68/2010.

Jika pada Perpres Nomor 68 Tahun 2010 disebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000, maka dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000.

Adapun Pasal 3 Ayat (3) Perpres No.39 Tahun 2015 itu menyebutkan, alokasi anggaran dalam rangka pemberian fasilitas uang muka dibebankan pada anggaran Lembaga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Indonesia ke-30 dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014, Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. yakni pada 23 Maret 2015. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. pada 23 Maret 2015 itu.

Perpres ini dibuat untuk pembelian kendaraan perorangan guna menunjang kelancaran tugas sehari-hari para pejabat negara pada Lembaga Negara. 

Pada Pasal I aturan ini menyebutkan bahwa pejabat negara yang dimaksud mendapat tunjangan itu adalah anggota DPR, anggota DPD, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, pimpinan BPK, dan Komisioner KY.

Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan diberikan per periode masa jabatan, dan diterimakan enam bulan setelah dilantik.

Periode jabatan untuk Hakim Mahkamah Agung adalah per lima tahun masa jabatan, dengan ketentuan fasilitas uang muka untuk periode lima tahun kedua dan seterusnya hanya diberikan apabila sisa masa jabatan periode berikutnya tidak kurang dari dua tahun.

Ini merupakan perubahan atas Perpres No.68/2010.

Pada Pasal 1 Perpres No.68 Tahun 2010 disebutkan, yang dimaksud dengan pejabat negara pada Lembaga Negara adalah: 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); 3. Hakim Agung Mahkamah Agung; 4. Hakim Mahkamah Konstitusi; 5. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; dan 6. Anggota Komisi Yudisial.

“Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud diberikan per periode masa jabatan, dan diterimakan 6 (enam) bulan setelah dilantik,” bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perpres No.68/2010 itu.

Periode sebagaimana dimaksud bagi Hakim Mahkamah Agung adalah per lima tahun masa jabatan, dengan ketentuan fasilitas uang muka untuk periode lima tahun kedua dan seterusnya hanya diberikan apabila sisa masa jabatan periode berikutnya tidak kurang dari 2 (dua) tahun.

Sebagai gambaran, harga mobil Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan sebagai kendaraan dinas Menteri sejak pemerintahan SBY-Boediono sekitar Rp 1,3 miliar per unit. Adapun harga mobil Mercedes-Benz S300L yang rencananya akan menjadi mobil baru Menteri di era Jokowi-JK sekitar Rp 1,8 miliar per unit.

Sesuai aturan, pejabat negara yang berhak mendapat fasilitas DP mobil ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hakim Agung Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisioner Komisi Yudisial.

Saat ini, jumlah anggota DPR RI sebanyak 560 orang, anggota DPD 132 orang, Hakim Agung MA 49 orang (sesuai aturan maksimal 60 orang), Hakim Konstitusi MK 9 orang, anggota KY 7 orang, dan anggota BPK 9 orang. Sehingga, total mencapai 766 orang.

Namun, jumlah itu bisa berkurang karena sebagian pejabat negara sudah mendapat jatah mobil dinas, sehingga tidak berhak mendapat fasilitas tunjangan DP mobil dinas pejabat.

Wakil Presiden Indonesia ke-12 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kenaikan jatah uang muka atau Down Payment (DP) pembelian mobil diberikan untuk pejabat negara yang belum mendapat jatah mobil dinas.

"Kan lebih murah kasih DP mobil daripada (dikasih) mobil dinas," tukas mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ke-8 dengan masa jabatan 9 Oktober 2004-9 Oktober 2009 tersebut, Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (3/4/2015).

Menurut mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia ke-27 di bawah pemerintahan Abdurahman Wahid masa jabatan 26 Oktober 1999-24 Agustus 2000, kebijakan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut Wapres JK, sebab, pemerintah Jokowi-JK hanya melanjutkan kebijakan Pemerintah sebelumnya.

Mantan Wakil Presiden pemerintahan SBY pada periode 2004-2009 ini, JK juga menolak ketika Pemerintah dinilai kurang peka karena menaikkan uang tunjangan mobil pejabat, sementara di sisi lain  rakyat harus menanggung beban lebih akibat kenaikan harga 9 kebutuhan pokok, transportasi umum, tiket KA, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), dan gas elpiji.

"Kok (dibilang) kurang peka, dulu kan juga (sudah ada tunjangan DP mobil pejabat)," elak mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ke-12 masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang menjabat sejak 9 Agustus 2001 hingga 22 April 2004, Jusuf Kalla.

Kebijakan Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Kenaikan Tunjangan Uang Muka atau DP Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, mendapat kritikan tajam. Apalagi, apresiasi buat pejabat negara itu diturunkan berbarengan dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Ironinya, kebijakan ini dikeluarkan di saat Pemerintah baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang hingga saat ini masih dianggap tidak populer di mata masyarakat.

Kebijakan Pejabat negara dapat tunjangan uang muka (down payment/DP) mobil Rp 210 juta itu tidak selaras dengan prinsip efisiensi yang didengung-dengungkan oleh Pemerintah saat ini. Di saat efisiensi dilakukan bagi PNS melalui pemotongan perjalanan dinas, penghentian rapat-rapat di hotel, malah pejabat negara dapat jatah kenaikan DP pembelian kendaraan. Atas kebijakan itu, Pemerintah dinilai tidak peka dengan kondisi dan nasib rakyat.

Terkesan 'membela' diri, pihak Istana melalui situs Sekretariat Kabinet (Seskab) mengungkap bahwa Perpres ini berawal dari surat Ketua DPR RI Setya Novanto kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ternyata kenaikan tunjangan uang muka atau Down Payment (DP) pembelian mobil pribadi untuk para pejabat negara dari Rp.116,65 juta menjadi Rp 210,89 juta seperti diatur dalam Peraturan Presiden No.39/2015 berawal dari surat permintaan Ketua DPR RI Setya Novanto kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dari penelusuran, menemukan fakta pada 5 Januari 2015, Ketua DPR RI Setya Novanto melalui surat Nomor AG/00026/DPR RI/I/2015 meminta dilakukan revisi besaran tunjang uang muka bagi pejabat negara dan lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan, yang dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan menjadi Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)," tulis situs milik kantor yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto itu, Kamis (2/4/2015).

Dalam surat tersebut dinyatakan, alasan perlunya dilakukan revisi adalah terus meningkatnya harga kendaraan, dan dalam rangka penyesuaian kendaraan dinas bagi pejabat negara/eselon I saat ini.

"Terhadap surat tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto melalui surat Nomor B.49/Seskab/01/2015 tanggal 28 Januari 2015 kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan permohonan pertimbangan atas usulan Ketua DPR dimaksud," sambung pernyataan tersebut.

Pada 18 Februari 2015, Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia ke-29 pada Kabinet Kerja yang mulai menjabat sejak tanggal 27 Oktober 2014, Prof. Dr. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. membalas surat Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto melalui surat Nomor S-114/MK.02/2015. Dalam surat itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang juga adalah mantan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia ke-7 pada Kabinet Indonesia Bersatu II masa jabatan 3 Oktober 2013-20 Oktober 2014, menyampaikan, bahwa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka besaran fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan adalah sebesar Rp. 210.890.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan dari Menteri Keuangan (Menkeu) itulah Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan pada tanggal 20 Maret 2015 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 23 Maret 2015.

Ini salah satu bukti bahwa DPR RI yang katanya mewakili rakyat, sudah tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Di tengah berbagai kenaikan harga antara lain harga beras serta meroketnya harga kebutuhan sehari-hari yakni 9 bahan pokok, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), tarif transportasi angkutan umum, kenaikan tiket KA, kenaikan gas elpiji yang semakin menambah berat beban hidup rakyat.

"Wakil-wakil" rakyat yth dan mulia bukannya berempati dengan penderitaan rakyat yang katanya diwakilinya, tetapi malahan justru tanpa malu serta tanpa merasa berdosa menaikkan kesejahteraan mereka sendiri untuk suatu kebutuhan yang tidak esensial, yaitu agar bisa membeli mobil mewah untuk pencitraan dan tampak dendi dimata semua orang.

Kenaikan tunjangan itu memang berasal dari usulan DPR RI melalui surat Ketua DPR RI Setya Novanto pada tanggal 5 Januari 2015. Namun, keputusan akhirnya tetap ada di Pemerintah. Sebab, Pemerintah sebenarnya bisa menolak permintaan DPR RI. Realitanya, kenaikan ini tetap dialokasikan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015 yang mendapat persetujuan bersama dari Pemerintah dan DPR RI. Di sinilah terlihat tidak adanya upaya Pemerintah dan DPR RI mengarahkan uang rakyat untuk instrumen kesejahteraan rakyat tapi malah menambah fasilitas untuk pejabat negara.

Mau dibawa kemana Republik ini ketika para pemimpinnya sudah tidak peduli dengan penderitaan hidup rakyatnya dan melukai perasaan hati rakyatnya tanpa mendengarkan suara rakyatnya?

Janganlah sampai rakyat beranggapan para pemimpin bangsa ini sudah mati rasa dan mata hatinya serta sudah tumpul nuraninya.

Pemerintah harus membuktikan konsisten dengan visi misinya dan tidak mengingkari Nawa Cita. Kalaupun sudah dialokasikan, bisa tidak dijalankan dan anggarannya dialihkan ke program lain. Dana tersebut sebaiknya digunakan untuk program-program prorakyat. Ini berkaitan dengan kepercayaan rakyat pada penyelenggara negara.

Kebijakan di tengah keterhimpitan rakyat yang seharusnya merakyat bukan menyayat. (jos)

See Also

Berdiri Di Dua Kaki
Politik Akal Sehat Atau Politik Merangkul?
Hati-hati Dengan Ide Keliru Yang Jahat Sekali
Partner Dari Ahok
Kapan Kegaduhan Akan Berakhir?
Peringati Hari HAM Sedunia, Rohingya Masih Menjadi Manusia Paling Teraniaya
Susi Pudjiastuti Dan Definisi Profesional
Mentor Keponakan Dan Spesialis Anak
Bahagia Menggunakan Ketrampilan Yang Ada Tanpa Tekanan
Kebanyakan Perempuan Pola Dari Hati Ke Otakkah?
Diperlakukan Terhormat Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Autis Dan UN Habitat
Di Bali Saya Menemukan Ide Tentang Guru Spiritualitas
Empat Orang Yang Diikat Proyek Televisi Kiprah Remaja Di Masa Lalu
Sisi Lain Dari Keindahan Bali
Murid Cinta
Intuisi Yang Bertumbuh
Perut Dan Kemampuan Kognitif Kaitannya Dengan Usia
Soft Launching Misi Hidup Saya
Bahagia Itu Bisa Penuhi Janji Dan Ide Terealisir
Sjahrir Dan Kisah Cintanya
Cinta Oksitosin Dan Cinta Komitmen
Nasehat Bagi Yang Memutuskan Mempertahankan Pernikahan
Berjudi Mempertaruhkan Kebahagiaan Hidup
Mati Untuk Mendapatkan Yang Lebih Baik
jQuery Slider
Arsip :201920172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.909.044 Since: 05.03.13 | 0.1277 sec