Hukum

Bareskrim Pastikan Panggil Anggota DPRD DKI Yang Terlibat Kasus UPS

Monday, 30 Maret 2015 | View : 499

JAKARTA-SBN.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Rikwanto menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) telah jelas.

"Kasus ini sudah terang benderang. Walaupun begitu, penyidik harus berhati-hati," ujar Kombes Pol. Rikwanto di kantornya, Kamis (26/3/2015) siang.

Menurut Kombes Pol. Rikwanto, kehati-hatian itu yang menyebabkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri belum menetapkan satu orang pun menjadi tersangka.

"Agar jangan sampai ada celah bagi tersangka untuk komplain dan bermanuver macam-macam. Jadi penyidik harus teliti dan berhati-hati," ujar Kombes Pol. Rikwanto.

Kombes Pol. Rikwanto menyebut kasus pengadaan UPS itu melibatkan tiga unsur, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan pihak swasta yang mendapatkan proyek itu. Ia pun menegaskan, dari ketiga unsur itulah tersangka akan ditetapkan.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyasar tersangka kasus pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) dari tiga unsur, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan pihak swasta.

"Potential suspect (yang berpotensi menjadi tersangka) adalah yang berkaitan dengan penggagas (program UPS) tadi, eksekutif, legislatif, dan distributor," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Rabu (25/3/2015) siang.

Selain dari ketiga unsur pemerintah dan pihak swasta tersebut, sambung Kombes Pol. Rikwanto, penyidik juga menyasar orang yang menerima aliran dana dari pengadaan UPS tersebut. Kombes Pol. Rikwanto masih enggan menyebutkan dari unsur mana penerima aliran dana yang dimaksudkannya.

"Nanti, mudah-mudahan setelah kita tetapkan tersangka baru, kita tetapkan inisial (penerima aliran dana)," lanjut dia.

Penyidik, tambah Kombes Pol. Rikwanto, akan melakukan gelar perkara pada awal pekan bulan Mei 2015 mendatang. Kombes Pol. Rikwanto berharap perkara yang telah terang benderang tersebut segera bisa dilimpahkan ke penuntut umum.

"Minggu depan penyidik gelar perkara. Mudah -mudahan, dalam gelar perkara itu sudah bisa didapatkan tersangka," ujar Kombes Pol. Rikwanto.

Dalam waktu dekat, lanjut Kombes Pol. Rikwanto, polisi akan memanggil dari ketiga unsur tersebut. Kombes Pol. Rikwanto mengatakan, penyidik Ditipikor juga akan mengadakan gelar perkara atas kasus tersebut.

Setelah menetapkan dua orang dari lingkaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), penyidik Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri tengah menyasar pejabat dari DPRD DKI Jakarta dan pihak swasta.

"Pasti akan kita panggil mereka. Mereka kan terkait juga," ujar Kepala Subdirektorat V Tipikor Bareskrim Polri Kombes Pol. Muhammad Ikram, saat dihubungi, Senin (30/3/2015).

Soal siapa nama-nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka, Kombes Pol. Muhammad Ikram mengatakan bahwa penyidik sudah menyiapkannya. Namun, dia masih akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk memastikannya. Sampai gelar perkara dilaksanakan, Kombes Pol. Muhammad Ikram enggan mengungkapkannya ke publik.

"Janganlah. Nanti saja, tunggu gelar (perkara) selanjutnya. Saya belum mau menjelaskan hal yang belum terang," ujar Kombes Pol. Muhammad Ikram.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Rikwanto mengatakan, tersangka kasus pengadaan UPS berasal dari tiga unsur, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan pihak swasta.

"Potential suspect (potensi tersangka) adalah yang berkaitan dengan penggagas (program UPS) tadi eksekutif, legislatif, dan distributor," ujar dia di Kompleks Mabes Polri, Rabu (25/3/2015) siang.

Penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Dua orang tersebut bernama Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Alex Usman diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.

Kasus dugaan korupsi pengadaan UPS berawal dari temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta. Laporan BPKP DKI menyebutkan, ditemukan ada indikasi korupsi senilai Rp 300 miliar dari pengadaan UPS di sebanyak 49 sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Kerugian negara diprediksi Rp 50 miliar atas pengadaan alat-alat tersebut. Negara dirugikan hingga Rp 50 miliar atas pengadaan itu. Semula, perkara itu ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Awalnya, kasus tersebut ditangani penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Namun, atas alasan keharmonisan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah antara Polda Metro Jaya dengan DPRD DKI, perkara itu dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Diketahui, belakangan, perkara ini semula ditangani Polda Metro Jaya dan dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

Sejauh ini, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 73 orang dari 85 saksi yang dikirim surat pemanggilan, sedangkan jumlah total saksi yang akan diperiksa sebanyak 130 orang.  (kom/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.542.017 Since: 05.03.13 | 0.131 sec