Hukum

Bareskrim Pastikan Panggil Anggota DPRD DKI Yang Terlibat Kasus UPS

Monday, 30 Maret 2015 | View : 573

JAKARTA-SBN.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Rikwanto menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) telah jelas.

"Kasus ini sudah terang benderang. Walaupun begitu, penyidik harus berhati-hati," ujar Kombes Pol. Rikwanto di kantornya, Kamis (26/3/2015) siang.

Menurut Kombes Pol. Rikwanto, kehati-hatian itu yang menyebabkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri belum menetapkan satu orang pun menjadi tersangka.

"Agar jangan sampai ada celah bagi tersangka untuk komplain dan bermanuver macam-macam. Jadi penyidik harus teliti dan berhati-hati," ujar Kombes Pol. Rikwanto.

Kombes Pol. Rikwanto menyebut kasus pengadaan UPS itu melibatkan tiga unsur, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan pihak swasta yang mendapatkan proyek itu. Ia pun menegaskan, dari ketiga unsur itulah tersangka akan ditetapkan.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyasar tersangka kasus pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) dari tiga unsur, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan pihak swasta.

"Potential suspect (yang berpotensi menjadi tersangka) adalah yang berkaitan dengan penggagas (program UPS) tadi, eksekutif, legislatif, dan distributor," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Rabu (25/3/2015) siang.

Selain dari ketiga unsur pemerintah dan pihak swasta tersebut, sambung Kombes Pol. Rikwanto, penyidik juga menyasar orang yang menerima aliran dana dari pengadaan UPS tersebut. Kombes Pol. Rikwanto masih enggan menyebutkan dari unsur mana penerima aliran dana yang dimaksudkannya.

"Nanti, mudah-mudahan setelah kita tetapkan tersangka baru, kita tetapkan inisial (penerima aliran dana)," lanjut dia.

Penyidik, tambah Kombes Pol. Rikwanto, akan melakukan gelar perkara pada awal pekan bulan Mei 2015 mendatang. Kombes Pol. Rikwanto berharap perkara yang telah terang benderang tersebut segera bisa dilimpahkan ke penuntut umum.

"Minggu depan penyidik gelar perkara. Mudah -mudahan, dalam gelar perkara itu sudah bisa didapatkan tersangka," ujar Kombes Pol. Rikwanto.

Dalam waktu dekat, lanjut Kombes Pol. Rikwanto, polisi akan memanggil dari ketiga unsur tersebut. Kombes Pol. Rikwanto mengatakan, penyidik Ditipikor juga akan mengadakan gelar perkara atas kasus tersebut.

Setelah menetapkan dua orang dari lingkaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), penyidik Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri tengah menyasar pejabat dari DPRD DKI Jakarta dan pihak swasta.

"Pasti akan kita panggil mereka. Mereka kan terkait juga," ujar Kepala Subdirektorat V Tipikor Bareskrim Polri Kombes Pol. Muhammad Ikram, saat dihubungi, Senin (30/3/2015).

Soal siapa nama-nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka, Kombes Pol. Muhammad Ikram mengatakan bahwa penyidik sudah menyiapkannya. Namun, dia masih akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk memastikannya. Sampai gelar perkara dilaksanakan, Kombes Pol. Muhammad Ikram enggan mengungkapkannya ke publik.

"Janganlah. Nanti saja, tunggu gelar (perkara) selanjutnya. Saya belum mau menjelaskan hal yang belum terang," ujar Kombes Pol. Muhammad Ikram.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Rikwanto mengatakan, tersangka kasus pengadaan UPS berasal dari tiga unsur, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan pihak swasta.

"Potential suspect (potensi tersangka) adalah yang berkaitan dengan penggagas (program UPS) tadi eksekutif, legislatif, dan distributor," ujar dia di Kompleks Mabes Polri, Rabu (25/3/2015) siang.

Penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Dua orang tersebut bernama Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Alex Usman diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.

Kasus dugaan korupsi pengadaan UPS berawal dari temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta. Laporan BPKP DKI menyebutkan, ditemukan ada indikasi korupsi senilai Rp 300 miliar dari pengadaan UPS di sebanyak 49 sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Kerugian negara diprediksi Rp 50 miliar atas pengadaan alat-alat tersebut. Negara dirugikan hingga Rp 50 miliar atas pengadaan itu. Semula, perkara itu ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Awalnya, kasus tersebut ditangani penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Namun, atas alasan keharmonisan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah antara Polda Metro Jaya dengan DPRD DKI, perkara itu dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Diketahui, belakangan, perkara ini semula ditangani Polda Metro Jaya dan dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

Sejauh ini, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 73 orang dari 85 saksi yang dikirim surat pemanggilan, sedangkan jumlah total saksi yang akan diperiksa sebanyak 130 orang.  (kom/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.491.100 Since: 05.03.13 | 0.4279 sec