Hukum

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi UPS

Monday, 30 Maret 2015 | View : 493

JAKARTA-SBN.

Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan status dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).

Dua orang pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek alat Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam APBD Perubahan DKI 2014 tersebut bernama Alex Usman dan Zaenal Soleman. Keduanya adalah Alex Usman selaku PPK Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat dan Zainal Soleman yang merupakan PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat.

Peningkatan status hukum diambil setelah penyidik merampungkan pernyataan saksi yang dilanjutkan dengan gelar perkara pada Jumat (27/3/2015).

Kepala Subdirektorat V Tipikor Bareskrim Polri Kombes Pol. Muhammad Ikram mengatakan, pihaknya melakukan gelar perkara pada 27 Maret 2015 pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Dalam gelar perkara itu, status keduanya diputuskan naik menjadi tersangka.

"Alex selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, dan Zaenal Soleman selaku PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat," beber Kombes Pol. Muhammad Ikram saat dihubungi, Senin (30/3/2015).

Semula, perkara itu ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 73 orang dari 85 saksi yang diberikan surat pemanggilan, sedangkan jumlah total saksi yang akan diperiksa sebanyak 130 orang. Belakangan, perkara ini dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

Kombes Pol. Muhammad Ikram menuturkan, penyidikan bermula dari pelimpahan perkara yang sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kamis (19/3/2015). Laporan itu tertuang dalam LP/172/III/2015/PMJ/Ditreskrimsus tanggal 6 Maret 2015.

Penyidik Bareskrim Polri bergerak cepat dan langsung menerbitkan dua surat perintah penyidikan yakni Sprindik Nomor 70.a/III/2015/Tipidkor dan Sprindik Nomor 71.a/III/2015/Tipikor, tanggal 23 Maret 2015.

Berkas perkara surat perintah penyidikan (sprindik) kedua tersangka itu dibuat terpisah. Berkas perkara Alex Usman atas Nomor Sprin.dik-70.a/III/2015/Tipidkor. Adapun berkas perkara Zaenal Soleman atas Nomor Sprin.dik-71.a/III/2015/Tipidkor. Kedua sprindik dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2015.

Menurut Kombes Pol. Muhammad Ikram, dugaan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan kedua tersangka berkaitan dengan pengadaan 25 paket UPS untuk 25 SMAN/SMK oleh Sudin Dikmen Jakarta Barat.

Setelah gelar perkara selama dua jam, penyidik langsung menjerat Alex Usman dan Zainal Soleman dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 51 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua tersangka, Alex Usman dan Zainal Soleman dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Kepala Subdirektorat V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Muhammad Ikram mengatakan sementara ini penyidik baru menetapkan dua tersangka dari pihak eksekutif.

"Nanti pasti kami panggil siapapun yang terkait kasus UPS. Saya juga belum bisa jelaskan hal yang belum terang," ungkap Kombes Pol. Muhammad Ikram saat disinggung rencana pemanggilan anggota DPRD DKI dan sejumlah penyedia jasa dalam proyek tersebut, Senin (30/3/2015).

Kasus dugaan korupsi pengadaan UPS diawali oleh temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta. Laporan BPKP DKI menunjukkan temuan indikasi korupsi senilai Rp 300 miliar dari pengadaan UPS di 49 sekolah wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Negara dirugikan hingga Rp 50 miliar atas pengadaan itu. "Sementara ini kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Angka pasti belum kami ketahui karena masih proses (penyidikan)," tutup Kombes Pol. Muhammad Ikram. (met/kom/jos)

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.889.681 Since: 05.03.13 | 0.123 sec